Pemilihan umum

Pemilihan
Seri ini adalah bagian dari seri Politik
Psefologi Sistem elektoral Kritik terhadap elektoralisme Kecurangan dalam pemilihan Pemilihan umum Pemilu lokal Pemilu paruh waktu Pemilu sela Pemilu dengan jadwal tetap Pemilu tak langsung Surat suara rahasia Pemilu palsu Hak memilih Pluralisme Pemilu menurut negara Pemilu menurut tanggal Referendum Plebisit Pendistrikan ulang Manipulasi pendistrikan Partai politik
Portal Politik •

Bagian dari seri artikel tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Ekonomi politik Filsafat politik Politik menurut negara Politik menurut pembagian negara Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkis Demokrasi Direksional Ekonomi campuran Federasi Feodalisme Kapitalis Liberalis Kediktatoran Komunis Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Semi-presidensial Teokrasi
Disipilin akademik Ilmu politik Ilmuwan politik Hubungan internasional (teori) Politik perbandingan
Administrasi publik Birokrasi Birokrasi tingkat rendah Adhockrasi
Kebijakan Kebijakan publik (Doktrin hukum) Kepentingan umum Kebijakan luar negeri
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik lain Kedaulatan Teori perilaku politik Biologi dan orientasi politik
Subseri Pemilihan umum Sistem pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik

Pada umumnya di seluruh dunia hampir sama untuk menentukan jumlah kursi untuk satu partai politik. Maka rumus sebagai berikut:

1. Langkah pertama

$a = \frac{x}{y}\,$

1. Keterangan:

   1. x adalah Jumlah suara sah yang tersedia
   2. y adalah Jumlah kursi yang ditetapkan yang tersedia
   3. a adalah hasil bilangan pemilih

Aturan pembulatan adalah satu di belakang koma.Dalam koma jika angka maksimal lima berarti hasil bilangan pemilih tetap sedangkan lebih dari lima berarti hasil bilangan pemilih tetap harus ditambah satu angka.

1. Langkah kedua

$z = \frac{b}{a}\,$

1. Keterangan:

   1. b adalah Jumlah suara sah yang diraih setiap partai
   2. z adalah Jumlah kursi yang diraih setiap partai

Aturan pembulatan adalah satu di belakang koma.Dalam koma jika angka maksimal lima berarti jumlah kursi tetap sedangkan lebih dari lima berarti jumlah kursi harus ditambah satu angka.

Contoh hasil pemilu

#	Partai	Jumlah suara			Jumlah kursi
		dalam angka	% (asli)	% (pembulatan)	dalam angka (asli)	dalam angka (pembulatan 1)	dalam angka (pembulatan 2)	%
1	partai F	30	31.25	31.3	6.25	6	6	30
2	partai N	19	19.79166667	19.8	3.958333333	3	4	20
3	partai J	8	8.333333333	8.3	1.666666667	1	2	10
4	partai A	7	7.291666667	7.3	1.458333333	1	2	10
5	partai C	7	7.291666667	7.3	1.458333333	1	2	10
6	partai K	5	5.208333333	5.2	1.041666667	1	1	5
7	partai E	5	5.208333333	5.2	1.041666667	1	1	5
8	partai M	4	4.166666667	4.2	0.833333333	0	1	5
9	partai B	3	3.125	3.2	0.625	0	1	5
10	partai I	2	2.083333333	2.1	0.416666667	0	0	0
11	partai O	2	2.083333333	2.1	0.416666667	0	0	0
12	partai G	1	1.041666667	1	0.208333333	0	0	0
13	partai H	1	1.041666667	1	0.208333333	0	0	0
14	partai L	1	1.041666667	1	0.208333333	0	0	0
15	partai D	1	1.041666667	1	0.208333333	0	0	0
Total suara sah		96	100	100	20	14	20	100
Suara tidak sah		1
Golput/Abstain/Tidak suara		3
Total seluruh suara		100

Keterangan

     Data resmi multak

• Misalkan jumlah penetapan kursi yang ditetapkan KPU atau UU adalah 20 kursi.
• Hasil bilangan pemilih adalah 4.8.

Cara penghitungan suara untuk jatah kursi

1. Pertama: 96 dibagi 20 adalah 4.8 sebagai hasil bilangan pemilih.
2. Kedua: 30 dibagi 4.8 adalah 6.25.
3. Ketiga: Pembulatan dilakukan sesuai dengan aturan partai politik

Nilai Mayoritas dan Minoritas

Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen	Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD	Status
x > 50%	x ≥ 66,7%	Mayoritas multak
x > 50%	50% < x ≥ 66,7%	Mayoritas biasa
x ≤ 50% dgn posisi 1	x ≤ 50%	Mayoritas koalisi
x ≤ 50%	x ≤ 50%	Minoritas

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

Mayoritas multak

Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	70%
2	Partai B	25%
3	Partai A	5%

Mayoritas biasa

Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	60%
2	Partai B	25%
3	Partai A	15%

Mayoritas koalisi

Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Pemenang & koalisi	Juara 2 & koalisi	Hak Mayoritas
x > 50%	x < 50%	Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi)
x < 50%	x > 50%	Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi)

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.

Contoh

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi juara 2&koalisi sebagai minoritas koalisi.

Minoritas

Minoritas adalah setiap partai politik kalah dalam pemilhan umum.

Sistem pemilihan umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik
2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana tokoh-tokoh tersbut bisa bermasalah di depan publik.

Berdasarkan perhitungan

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

1. sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak.
2. sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih.

Perbedaan sebagai berikut:

Keterangan	Distrik	Proporsional
Peranan politik	lemah	kuat
Distribusi	tinggi	rendah
Kedekatan dengan calon pemilih	tinggi	rendah
Akuntabilitas	tinggi	rendah
Politik uang	tinggi	rendah
Kualitas parlemen	sama dengan SD	sama dengan SP
Calon parlemen	harus daerah	tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan	ya	tidak
Jumlah wakil tiap daerah	hanya satu	dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem	rugi	untung
Keloyalan wakil rakyat	desentralisasi (loyal pada konstituensi)	sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen	tidak	ya
Calon independen	ya	tidak
Ukuran daerah pemilihan	sedikit	banyak
Jumlah daerah pemilihan	banyak	sedikit
Membentuk koalisi	tidak	ya

Pemilu di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Pranala luar

• Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
• Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
• Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU
• Pemilu Indonesia
• Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu