Majelis Syuro Muslimin Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Lambang Masyumi

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik.

Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Melalui Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) para pemimpin Islam tidak menyerah begitu saja, pada sidangnya tanggal 7 Mei 1967 dibentuklah panitia 7 (tujuh) yang diketuai oleh tokoh Muhammadiyah yaitu H. Faqih Usman, setelah melalui beberapa kali pertemuan dan perjuangan yang berat, akhirnya pemerintah memberikan izin untuk mendirikan sebuah parpol baru yang akan menampung aspirasi umat Islam,khususnya bwekas konstityuen Masyumi, dengan syarat mantan-mantan pemimpin Masyumi tidak boleh menduduki jabatan yang penting dalam tubuh partai Parmusi.

Parmusi disahkan berdirinya melalui Keputusan Presiden No. 70 tanggal 20 Februari 1968, kemudian diangkatlah sebagai ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan sekretaris umumnya Drs.Lukman Harun, keduanya adalah aktivis Muhammadiyah.

INTERVENSI DAN REKAYASA

Setelah resmi berdiri intervensi pemerintah terhadap partai Parmusi sangat kental aromanya, sewaktu diadakannya kongres partai yang pertama tanggal 4-7 November 1968 yang diadakan di Malang Jatim terpilihlah Muhammad Roem sebagai ketua, Muhammad Roem pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan PM dari partai Masyumi, dalam perjuangan kemerdekaan sebagai Menteri Luar Negeri dan Juru Runding pemerintahan Republik Indonesia beliau terkenal dengan perjanjian Roem-Royen.

Reaksi pemerintah langsung datang, dengan tidak merestui Roem sebagai ketua Parmusi, sebagai salah seorang tokoh teras Masyumi, naiknya Roem dikhawatirkan akan membangkitkan Neo Masyumi, melalui sekretaris negara Alamsyah Ratuprawiranegara mengirimkan telegram kilat kepada kongres yang sedang berlangsung, bahwa pemerintah tidak merestui terpilihnya Muhammad Roem sebagai ketua Parmusi. Akhirnya kongres kembali menempatkan Djarnawi Hadikusumo dan Drs. Lukman Harun sebagai ketua dan sekretaris umum Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI).

Kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun berlangsung tidak lama, dikarenakan pemerintah menilai duet kepemimpinan yang berasal dari Muhammadioyah ini dinilai oleh pemerintah tidak kooperatif dengan kepentingan penguasa, terjadilah pemaksaan kehendak disodorkanlah John (Jailani) Naro dan Imron Kadir, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris PARMUSI, akibat dari pemaksaan ini Parmusi mengalami konflik yang tajam dikalangan internal partai. Akhirnya pemerintah melalui kepresnya No.77/1970 tanggal 20 November 1970, kembali campurtangan dengan menunjuk tokoh Muhammadiyah yang dinilai kooperatif dengan pemerintah yaitu HMS Mintaredja, saaat itu menjadi menteri sosial dikabinet ORBA. Setelah pemilu tahun 1971 pemerintah mewajibkan partai untuk melakukan fusi partai politik atau restrukturisasi, penggabungan, penyederhanaan partai-partai politik di Indonesia. Parmusi dan partai partai Islam lainnya, yakni NU, PERTI dan SI berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Organisasi pendiri[sunting | sunting sumber]

Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada di zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern, sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh atau tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera, Jepang mendirikan Masyumi.

Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diijinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.[1] Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada 1947.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, KH Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja.

Hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang surut secara politis, dan sempat merenggang pada saat Pemilu 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran Masyumi pada tahun 1960.

Pemilu 1955[sunting | sunting sumber]

Hasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu.[2] Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.

Berikut hasil Pemilu 1955:

  1. Partai Nasional Indonesia (PNI) - 8,4 juta suara (22,3%)
  2. Masyumi - 7,9 juta suara (20,9%)
  3. Nahdlatul Ulama - 6,9 juta suara (18,4%)
  4. Partai Komunis Indonesia (PKI) - 6,1 juta suara (16%)

Dari pemilu 1955 ini, Masyumi mendapatkan 57 kursi di parlemen.

Tokoh[sunting | sunting sumber]

Di antara tokoh-tokoh Masyumi yang dikenal adalah:

Partai Penerus[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]