Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari SOKSI)
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia
Logo SOKSI.jpg
SingkatanSOKSI
Kantor pusatIndonesia
Wilayah layanan
Indonesia
Ketua Umum
Ahmadi Noor Supit

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia adalah organisasi buruh atau pekerja seluruh Indonesia yang didirikan pihak militer untuk mengimbangi keberadaan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang dianggap radikal dan kekiri-kirian. Militer mendirikan SOKSI bersama Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Koperasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO), Gerakan Karyawan Rakyat Indonesia (GAKARI). Rezim Orde Baru menaruh perhatian khusus dalam memainkan politik bahasa sejak duduk dalam tampuk kekuasaan dan usaha melegitimasi kekuatan.[1][2][3] [note 1]

Kemudian, SOKSI [note 2] membentuk juga ormas-ormas untuk mengimbangi ormas yang bernanung di bawah PKI atau partai-partai lain. Umpamanya, didirikan P3I untuk mengimbangi Pemuda Rakyat, Gerwasi untuk menghadapi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Gertasi dan Kartasi untuk menghadapi Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (LEKRI) untuk menghadapi Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA).[5]

SOKSI Lahir untuk Lawan PKI

Sekitar tahun 1960-an, keberadaan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai cobaan terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ondderbouw-nya. Sayap organisasi dibawah PKI itu seperti SOBSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, dan Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).

Atas kondisi itu, SOKSI lahir tepatnya pada 20 Mei 1960 sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Saat didirikan nama SOKSI memiliki kepanjangan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia.

Pawa awalnya nama dan embrio SOKSI adalah Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-perusahaan Negara (BPKPN). Saat itu pendiri SOKSI, Suhardiman menjabat sebagai Sekertaras BANAS (Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda) dan ditugaskan oleh negara untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Nama SOKSI kemudian muncul pada pertemuan BPKPN di Palembang yang akhirnya moment tersebut menjadi tanggal kelahiran SOKSI. Waktu itu, Suhardiman menugaskan Adolf Rahman dan Suwignyo untuk mencari nama yang tepat untuk pergerakan mereka. Tetapi, keduanya belum juga menemukan nama yang tepat sampai larut malam, hingga Suhardiman akhirnya menyampaikan nama SOKSI sebagai singkatan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia.

Di samping tekad menjadi pelopor lahirnya masyarkaat sosialis Pancasila, Suhardiman memilih nama SOKSI juga secara politis untuk menunjukan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI. Khususnya terhadap SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

Sikap perlawanan SOKSI terhadap PKI dan ondderbouw-nya juga dilakukan dengan membuat mirip nama-nama lembaga konsentrasi SOKSI dengan organisasi sayap PKI.

Antara lain Gerwasi (Gerakan Wanitas Sosialis Indonesia) untuk menghadapi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Lekri (Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia) untuk melawan Lekra (Lembaag Kebudayaan Rakyat) milik PKI, RTI (Rukun Tani Indonesia) untuk menghadapi BTI (Barisan Tani Indonesia) milik PKI.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (LEKRI) yang merupakan organ afiliasi didirikan untuk mengimbangi Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang secara personal mayoritas tokohnya beraliran kiri dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia.
  2. ^ Di sisi lain ada organisasi yang bernama SOKSI dengan kepanjangan Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia yang berdiri pada 31 Mei 1961 sebagai payung untuk persatuan dagang dan kelompok fungsional (terkontrol militer) organisasi anti komunis yang di akhir 1960 bergabung ke dalam Golkar.[4]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Vedi R. Hadiz, Daniel Dhakidae (2005). Social Science and Power in Indonesia. Jakarta & Singapur: Equinox Publishing. hlm. 169. 
  2. ^ R. B. Cribb, Audrey Kahin (2004). "Historical Dictionary of Indonesia". Maryland, Amerika: Scarecrow Press, Inc. 
  3. ^ Sukardi Rinakit (2005). "The Indonesian Military After the New Order". Singapur: Nias Press. 
  4. ^ David Bourchier (2015). "Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State". Routledge. 
  5. ^ Umar Said (November 2000). "Cegah Neo-Orba, dan blejeti terus Golkar". Paris: Wirantaprawira.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-28. Diakses tanggal 5 September 2015.