Referendum konstitusional Nagorno-Karabakh 2017
Referendum konstitusional Nagorno-Karabakh 2017 adalah sebuah referendum yang diadakan di Republik Nagorno-Karabakh pada tanggal 20 Februari 2017. Paling tidak 25% pemilih terdaftar harus memilih "ya" untuk memvalidasi hasilnya. Hasilnya tiga per empat pemilih terdaftar mendukung perubahan konstitusi Nagorno-Karabakh yang baru.[1]
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Presiden Bako Sahakyan membentuk sebuah komisi yang bertugas merumuskan konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi tahun 2006. Rancangannya diajukan pada tanggal 24 November 2016 dan disetujui oleh Majelis Nasional pada tanggal 17 Januari 2017 dengan suara 20–7.[1] Pada tanggal 19 Januari 2017, Sahakyan menetapkan tanggal referendum.[1]
Perubahan
[sunting | sunting sumber]Perubahan yang ditetapkan oleh konstitusi baru ini adalah penggunaan nama "Republik Artsakh" sebagai nama resmi bersamaan dengan nama Republik Nagorno-Karabakh. Selain itu, jabatan Perdana Menteri dihapuskan dan Presiden memperoleh lebih banyak wewenang untuk membuat keputusan yang lebih cepat mengenai keamanan negara.[2]
Hasil
[sunting | sunting sumber]| Pilihan | Suara | % |
|---|---|---|
| Mendukung | 69.570 | 90,05 |
| Menentang | 7.686 | 9,95 |
| Suara tidak sah/kosong | 2.172 | – |
| Jumlah | 79.428 | 100,00 |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 103.818 | 76,51 |
| Sumber: CEC | ||
Tanggapan
[sunting | sunting sumber]Pemerintah Azerbaijan menganggap Nagorno-Karabakh sebagai wilayah Azerbaijan yang tidak dikendalikan secara de facto setelah berakhirnya Perang Nagorno-Karabakh. Mereka mengutuk referendum ini dan menuduhnya sebagai "provokasi" yang tidak produktif terhadap proses penyelesaian konflik.[3] Pemerintah Azerbaijan juga mengeluarkan surat perintah penahanan internasional untuk tiga anggota Parlemen Eropa yang menjadi pengamat referendum ini.[4]
Kelompok Minsk OSCE sebagai mediator resmi konflik Nagorno-Karabakh menyatakan bahwa hasil referendum ini tidak akan mengubah status hukum Nagorno-Karabakh.[5] Beberapa negara telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui referendum ini, termasuk Jerman,[6] Georgia,[7] Ukraina,[8] dan Turki.[9]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c Nagorno-Karabakh (Azerbaijan), 20 February 2017: Constitution Direct Democracy (Jerman)
- ^ Referendum to create 'Republic of Artsakh' on Europe's fringe EU Observer, 20 Februari 2017
- ^ “Referendum” in occupied Azerbaijan lands – another provocation of Yerevan Diarsipkan 2017-02-25 di Wayback Machine. Azerbaijan Press Agency, 17 Februari 2017
- ^ MEP Štětina faces Azeri arrest warrant Diarsipkan 2017-02-26 di Wayback Machine. Prague Daily Monitor, 24 February 2017
- ^ Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group OCSE, 17 Februari 2017
- ^ German Foreign Ministry to Vestnik Kavkaza: German government does not recognize 'referendum' in Nagorno-Karabakh Diarsipkan 2017-02-25 di Wayback Machine. Vestnik Kavkaza, 23 Februari 2017
- ^ Tbilisi Does not Recognize Nagorno-Karabakh Referendum Civil, 21 Februari 2017
- ^ Ukraine considers so-called referendum in Nagorno-Karabakh illegitimate Interfax, 22 February 2017
- ^ Турция не признает «референдум» в Нагорном Карабахе — МИД KP, 18 Februari 2017
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |