Peradi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat "PERADI" merupakan organisasi advokat yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 ("UU No.18/2003") tentang Advokat, yakni bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sebelum diundangkannya UU No.18/2003, ada banyak organisasi advokat yang sudah terbentuk, namun menurut UU ini hanya dibatasi dengan apa yang disebutkan secara tegas di dalam Pasal 32 ayat (3) dalam Bab Ketentuan Peralihan, yaitu:

  1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); (Ketua IKADIN: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH)
  2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (Ketua AAI: Denny Kailimang)
  3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (Ketua IPHI: Indra Sahnun Lubis)
  4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (Ketua HAPI: Jimmy Budi Harijanto)
  5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI); (Ketua SPI: Trimedya Panjaitan)
  6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); (Ketua AKHI: Frederik BG Tumbuan)
  7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); (Ketua HKPM: Soemarjono Soemarsono)
  8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). (Ketua APSI: Taufik CH)

Ke-8 organisasi yang disebutkan di atas, adalah organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia, sedangkan PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat, sehingga keberadaan PERADI merupakan sebuah kewajiban dari pelaksanaan Undang-undang, dan untuk itu tidak boleh ada organisasi lain yang dibentuk menurut ketentuan UU Advokat.

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA[sunting | sunting sumber]

Ke-8 organisasi advokat yang diberikan mandat dan kewenangan sementara untuk menjalankan perintah UU Advokat sebelum terbentuk secara definitif dikenal dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia atau disingkat "KKAI". KKAI mendata ulang seluruh Advokat yang telah diangkat dan dilantik, baik menurut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi, Menteri Kehakiman dan/atau Ketua Mahkamah Agung, diwajibkan melakukan verifikasi ulang sebagai bagian dari penertiban Advokat yang diduga banyak berpraktik namun tidak memiliki lisensi.

Kewenangan dan mandat untuk menjalankan perintah Undang-undang ini bersifat sementara sesuai dengan Pasal 32 UU Advokat hingga terbentuknya organisasi advokat yang definitif dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU Advokat yang telah diundangkan pada tanggal 5 April 2003.

Sebelum tenggang waktu berakhir untuk membentuk organisasi advokat yang diperintahkan UU, pada tanggal 21 Desember 2004, KKAI mendeklarasikan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang dikenal saat ini dengan nama PERADI. Deklarasi tersebut untuk selanjutnya dinotarilkan dengan sebuah akta notaris yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng pada tanggal 8 September 2005 (Lihat Akta: Akta Pernyataan Pendirian PERADI)