Pangeran Ratu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

" Sebab perkara sepuluh, sebelas dan duabelas dari kontrak lama ada salah sedikit dari pada nama didalam dia punja Melaju maka diatur sekarang jang tersebut dibawah ini adanja. Selamanja pangiran jang Paduka Sri Sultan Bandjar dengan kesukaan geburmin sudah angkat akan mendjadi sultan punja ganti djikalo datang kehendak Allah kepada tuan Sultan nanti mesti pakai nama Sultan Muda atawa Pangiran Ratu bagaimana Paduka Sri Sultan punja suka minta kepada geburmin dan lagi siapa memegang keradjaan akan djadi radja bitjara pasti selamanja dapat nama Pangiran Mangkubumi adanja tetapi sebab Paduka Panembahan Adam sudah diterima geburmin akan djadi Sultan Muda maka itu berdjandji hari dibelakang baru ada berguna djikalo datang tuan Allah punja suka jang Paduka Sri Sultan2 mesti pulang kerachmatullah adanja."

— CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN Sultan Sulaiman al-Mu'tamid 'Alâ Allâh, pasal sepuluh, Kontrak Perjanjian Karang Intan II tanggal 13 September 1823 M (7 Muharam 1239 H).[1]

Pangeran Ratu merupakan gelar untuk Pangeran Mahkota dari sebuah Kesultanan yang umumnya digunakan di Nusantara khususnya di pulau Kalimantan, misalnya di Kesultanan Banjar, Sambas dan lain-lain. Gelar Pangeran Ratu tersebut lazimnya otomatis diberikan kepada putera sulung (tertua) Sultan yang bertahta. Gelar Pangeran Ratu kemudian dinaikkan menjadi Sultan Muda ketika sudah resmi dinobatkan sebagai calon pewaris jabatan Sultan.

Namun ada pula gelar Pangeran Ratu yang dipakai sebagai gelar untuk raja-raja kecil atau raja-raja bawahan setingkat Panembahan atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Gelar Pangeran Ratu tersebut sejajar atau sama tingkatannya (selevel) dengan gelar Pangeran Ratu (Pangeran Mahkota/Sultan Muda) di Kesultanan induk, misalnya gelar Pangeran Ratu untuk Raja Kotawaringin (Kalimantan Tengah) sejajar dengan Pangeran Ratu untuk Pangeran Mahkota di Kesultanan Banjar (Kalimantan Selatan), karena Kesultanan Banjar merupakan induk dari Kerajaan Kotawaringin tersebut. Kotawaringin hanyalah salah satu daerah di dalam negara Banjar.[2][3]

Penguasa Kerajaan Kotawaringin yang merupakan cabang/turunan dari negara Kesultanan Banjar sebenarnya tidak berhak memakai gelar Sultan, tetapi hanya pada level Pangeran Ratu Kotawaringin secara langsung menjadi bagian dari Kesultanan Banjar, sehingga raja-raja Kotawaringin selalu memakai gelar Pangeran jika mereka berada di Banjar. Tetapi di dalam lingkungan Kotawaringin sendiri, para Pangeran (Pangeran Ratu) yang menjadi raja juga disebut dengan "Sultan" karena kedudukannya sejajar dengan Sultan Muda di Kesultanan Banjar.[4][5]

Gelar Pangeran Ratu otomatis untuk putera sulung Sultan yang bertahta, yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan Sultan (kepala negara) berikutnya, sedangkan putera kedua bergelar Pangeran Mangkubumi, yang bakal menjabat mangkubumi (kepala pemerintahan/perdana menteri).

Kontrak Perjanjian Kesultanan Banjar dengan Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Kontrak Perjanjian Karang Intan II tanggal 13 September 1823 M (7 Muharam 1239 Hijriyah) pada pasal sepuluh memuat tentang penamaan Pangeran Ratu untuk Putra Mahkota (Tengku Muda Mahkota/Pangeran Muda Mahkota).[1]

Para Pangeran Ratu[sunting | sunting sumber]

Para Pangeran yang pernah atau sedang menjabat sebagai Pangeran Ratu (Pangeran Mahkota), diantaranya:

  1. Sultan Muda Abdul Rahman bin Sultan Adam (Pangeran Mahkota Kesultanan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Adam, namun tidak sempat menjadi raja karena meninggal dunia.[6]
  2. Pangeran Tamjidillah bin Sultan Muda Abdul Rahman (Pangeran Mahkota Kesultanan Banjar versi Belanda pada masa pemerintahan Sultan Adam, dilantik Belanda menjadi Sultan Muda sejak 10 Juni 1852 menggantikan Sultan Muda Abdul Rahman bin Sultan Adam yang meninggal dunia, kemudian menjadi Sultan Banjar sejak 3 November 1857).[7][8]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b Hindia-Belanda (1965). Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia-Belanda 1635-1860 (PDF). Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat. hlm. 158. 
  2. ^ (Indonesia) Kartodirdjo, Sartono (1993). Pengantar sejarah Indonesia baru, 1500-1900: Dari emporium sampai imperium. Gramedia. hlm. 121. ISBN 9794031291. ISBN 978-979-403-129-2
  3. ^ (Inggris) Ooi, Keat Gin (2004). Southeast Asia: a historical encyclopedia, from Angkor Wat to East ... 3. ABC-CLIO. hlm. 211. ISBN 9781576077702. ISBN 1-57607-770-5
  4. ^ "Kerajaan Kotawaringin Yang Pertama". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-12-22. Diakses tanggal 2017-07-18. 
  5. ^ Philippus Pieter Roorda van Eysinga (1841). Handboek der land- en volkenkunde, geschiedtaal-, aardrijks- en staatkunde von Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). 
  6. ^ "Wolter Robert van Hoëvell, H.A. Lesturgeon". Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 23st Jaargang (dalam bahasa Belanda). 51. Ter Lands-drukkerij. 1861. hlm. 70. 
  7. ^ Landsdrukkerij (Batavia) (1854). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar (dalam bahasa Belanda). 27. Lands Drukkery. hlm. 92. 
  8. ^ Landsdrukkerij (Batavia) (1854). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar (dalam bahasa Belanda). 28. Lands Drukkery. hlm. 94.