Nukila Evanty

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Nukila Evanty
Nukila Evanty saat menjadi pembicara di Universitas Sanya di China
Informasi pribadi
LahirBagansiapiapi, Riau
Kebangsaan Indonesia
Alma mater
Dikenal karenaAktivis Perempuan Internasional

Nukila Evanty (lahir di Bagansiapiapi, Riau, Indonesia) adalah seorang aktivis hak asasi perempuan, feminis, dan budayawan Indonesia. Nukila memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak kelompok marjinal, kelompok minoritas, dan kelompok rentan. Nukila juga memiliki minat terkait dengan masyarakat adat (indigenous people), karena ia berasal dari kelompok masyarakat adat di Riau.

Pada tahun 2008, Nukila menjadi spesialis hak asasi manusia yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia dan kantor OHCHR (Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia). Ia juga memfasilitasi tim perwakilan lembaga PBB (UNCT).[1] Nukila juga adalah pendiri Koalisi Lawan Corona atau KLC (Civil Society Coalition against Corona) yang membantu masyarakat dalam pemenuhan hak sosial, ekonomi dan kesehatan. Nukila juga mendirikan ruang pengaduan untuk korban-korban terdampak pandemi COVID-19 . Pada tahun 2020, Nukila mendapatkan penghargaan sebagai finalis Advance Awards Australia sebagai alumni terbaik yang melakukan prestasi secara mendunia.[2]

Organisasi[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2018, Nukila mendirikan Women Working Group (WWG)[1], suatu lembaga dalam bidang kesetaraan gender yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Nukila terpilih menduduki posisi Board of Directors dalam Asosiasi Hak hak Asasi Perempuan dalam Pembangunan (AWID) untuk periode 2018–2021.[3] AWID merupakan lembaga perempuan internasional yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Pada bulan Mei 2021, Nukila menjadi Member Advisory Board di RMIT University's Business and Human Rights Centre (BHRIGHT) di Melbourne Australia.[4] Nukila adalah salah satu peneliti undangan di lembaga UNIDROIT (Institut International pour l'unification du droit prive) di Roma, Italia.[4]

Nukila terpilih sebagai Direktur dari RIGHTS (Regional Initiatives for Governance, Human Rights, and Social Justice) Asia,[5] lembaga regional yang menjadi wadah para pemimpin di kawasan Asia dalam menguatkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ia juga berperan sebagai Dewan Penasihat (advisory board) pada Asia Centre, yang berbasis di Bangkok, Thailand.[6]

Nukila juga menjadi Anggota Komisi Permanen untuk Masalah Sosial dan Kewirausahaan Perempuan dalam lembaga World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME) di San Marino, Italia.[7] Nukila juga tercatat sebagai Direktur Eksekutif AMCOLABORA untuk periode 2019–2021.[8] AMCOLABORA merupakan lembaga penelitian bidang kebencanaan, perubahan iklim dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Pada tahun 2019, Nukila terpilih sebagai panel juri dalam UN Solution Summit di New York, yaitu suatu wadah untuk memilih suatu temuan atau inovasi dari seluruh dunia yang berdampak positif, berkelanjutan dan sesuai dengan capaian SDGs.

Tahun 2021, Nukila dianugerahkan resilience fellowship, global initiative dalam tema extortion "

Karya tulis[sunting | sunting sumber]

Demi kepentingan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan masalah perlindungan lingkungan, Nukila banyak membuat tulisan yang diterbitkan oleh penerbit internasional. Diantaranya yaitu di salah satu chapter buku "Disaster Risk Reduction in Indonesia",[9] salah satu chapter di buku "The Indonesian Genocide of 1965",[10] salah satu chapter buku "National Human Rights Institutions in Southeast Asia-Selected Case Studies",[11] "Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime"[12] dan "Catatan Global Tentang Indigenous Peoples Indonesia".[13]

Selain itu, Nukila juga aktif menulis di media cetak nasional dan beberapa situs mengenai hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan lingkungan hidup, seperti "Human Rights Recommendations for Indonesia" di The Jakarta Post,[14] "Mau ke Mana Setelah Konferensi Perubahan Iklim di Madrid 2019" di Harian Suara Merdeka,[15] "Tanggung Jawab Pemerintah pada Bencana Asap" di situs Detik[16], "Nasib Perempuan dan Anak-anak Terpapar Radikalisme" pada situs Kumparan,[17] dan "Tentang Matim Seber dan Hak Masyarakat Adat Manggarai Timur" di situs Newsdaily.[18]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

  • Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 1993
  • Fakultas Hukum Universitas Groningen, Belanda, Tahun 2001
  • Human rights studies dari Raoul Wallenberg Institute (RWI), Lund University, Swedia, Tahun 2002
  • Diploma peace studies dari Universitas Uppsala, Swedia, Tahun 2004
  • Fakultas Hukum Universitas New South Wales (UNSW), Australia, Tahun 2007

Buku[sunting | sunting sumber]

  • Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime[12]
  • Catatan global tentang Indigenous Peoples Indonesia[13]
  • Business and Human Rights in Asia

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-03. Diakses tanggal 2020-07-15. 
  2. ^ https://advance.org/profile/nukila-evanty/
  3. ^ "Our Board of Directors". AWID (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14. 
  4. ^ a b https://www.rmit.edu.au/research/centres-collaborations/business-and-human-rights-centre/
  5. ^ "Nukila Evanty – RIGHTS" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14. 
  6. ^ "Advisory Board". Asiacentre.org (dalam bahasa Inggris). 2015-09-30. Diakses tanggal 2020-07-14. 
  7. ^ "Nukila EVANTY". Wusme (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14. 
  8. ^ "About Us". Amcolabora (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-03. Diakses tanggal 2020-07-14. 
  9. ^ Evanty, Nukila; Mardiah, Andri N.R; C.Lovvett, Jon (2017). Disaster Risk Reduction in Indonesia. Switzerland: Springer International Publishing AG. hlm. 57–84, Toward Integrated and Inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia: Review of Regulatory Frameworks and Institutional Networks. ISBN 978-3-319-54465-6. 
  10. ^ Evanty, Nukila; Pohlman, Annie (2018). The Indonesian Genocide 1965. Switzerland: Palgrave Macmillan. hlm. 311–334, After 1965: Legal Matters for Justice?. ISBN 978-3-319-71454-7. 
  11. ^ Evanty, Nukila (2020). National Human Rights Institutions in Southeast Asia-Selected Case Studies. Beijing: Palgrave Macmillan. hlm. 141–162 , Komnas HAM: Discrepancies Between Its Mandate and the Indonesian Constitutional Framework. ISBN 978-981-15-1073-1. 
  12. ^ a b Evanty, Nukila (2011). Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime. Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 9783843374842. 
  13. ^ a b The World Conference on Indigenous Peoples: A View From Indonesia
  14. ^ Evanty, Nukila (11 Desember 2013). "Human rights recomendation for Indonesia". TheJakartaPost. 
  15. ^ Evanty, Nukila (1 Februari 2020). "Mau ke mana Setelah Konferensi Perubahan Iklam di Madrid 2019?". SUARAMERDEKA.com. 
  16. ^ Evanty, Nukila (16 September 2019). "Tanggung Jawab Pemerintah pada Bencana Asap". detiknews. 
  17. ^ Evanty, Nukila (13 Januari 2020). "Nasib Perempuan dan Anak-anak Terpapar Radikalisme". Kumparan. 
  18. ^ Evanty, Nukila (13 Juni 2020). "MATIM SEBER, Hak Masyarakat Adat Manggarai Timur". Nusadaily.com. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]