Nonintervensionisme
| Libertarianisme |
|---|
Nonintervensi atau non-intervensionisme adalah kebijakan luar negeri yang menyatakan bahwa seorang pemimpin politik harus menghindari hubungan dengan negara lain sambil mempertahankan diplomasi dan tidak terlibat perang yang tidak bersifat mempertahankan diri. Definisi nonintervensi yang lebih resmi adalah kebijakan tidak adanya campur tangan oleh sebuah negara atau beberapa negara dalam urusan luar negeri negara lain tanpa izin, atau urusan dalam negerinya dengan izin atau tanpa izin.[1]
Kebijakan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa sebuah negara tidak boleh ikut campur dalam politik dalam negeri negara lain serta prinsip-prinsip kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri. Frasa yang mirip nonintervensi dalah "kemerdekaan strategis".[2] Para pendukung non-intervensionisme meliputi Presiden Amerika Serikat George Washington dan Thomas Jefferson; keduanya mendukung nonintervensi pada peperangan di Eropa namun mempertahankan perdagangan bebas dengan Eropa. Pendukung lainnya adalah Senator Amerika Serikat Robert A. Taft dan Anggota Kongres Amerika Serikat Ron Paul.[3]
Nonintervensi berbeda dengan isolasionisme. Para pendukung isolasionisme dapat dibedakan dari pendukung non-intervensionisme dengan melihat pandangan mereka terhadap nasionalisme ekonomi (proteksionisme) dan pengetatan imigrasi. Non-intervensionisme adalah kebijakan pemerintah dan tidak mencakup intervensi lembaga swadaya masyarakat seperti Amnesty International.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- A Few Words on Non-Intervention oleh John Stuart Mill
- Teori hubungan internasional
- Non-intervensionisme positif
- Prime Directive
- Kedaulatan Westfalen
- Daftar organisasi anti-perang
- Daftar aktivis perdamaian
Referensi
[sunting | sunting sumber]Catatan kaki
[sunting | sunting sumber]- ^ The doctrine of intervention (1915) by Henry G. Hodges.
- ^ Carpenter, Ted Galen (1997). The Libertarian Reader. hlm. 336–344. ISBN 0-684-83200-3. Nonintervention is usually defined as either the determination by a nation to refrain from interfering in the affairs of other nations or those of its own political subdivisions; or as the refusal or failure to intervene in same. Non-interventionism is not to be confused with isolationism, a political policy which sometimes carries with it laws that mandate a breaking of ties between the inhabitants of one political subdivision and another.
- ^ Conquest, Robert. Stalin: Breaker of Nations. Great Britain: George Weidenfeld & Nicholson Limited, 1991. Page 122.
Pustaka
[sunting | sunting sumber]- Wheeler, N.J. (2003) "The Humanitarian Responsibilities of Sovereignty: Explaining the Development of a New Norm of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society" in Welsh, J.M. Humanitarian Intervention and International Relations Oxford: Oxford Scholarship Online, pp. 29–50.
- Walzer, M.J. (2000) Just and Unjust Wars New York: Basic Books, pp. 86–108.
Bacaan lanjutan
[sunting | sunting sumber]- America's Tradition Of Non-Interventionism, Chris Leithner
- Non-Interventionism, OnPower.org
- "A Noninterventionist Revival", by Michael R. Allen, Editor, Spin Magazine December 24, 1998: http://www.antiwar.com/nonint.html
.svg)