National Security Study Memorandum 200

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Memorandum Studi Keamanan Nasional 200: Implikasi Pertumbuhan Populasi Dunia pada Keamanan AS dan Minat Luar Negeri (National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests, disingkat NSSM200) diselesaikan pada 10 Desember 1974 oleh Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat di bawah arahan Henry Kissinger.

Memorandum tersebut diadopsi sebagai kebijakan resmi AS oleh Presiden Gerald Ford pada bulan November 1975. Pada awalnya memo ini diklasifikasikan, namun kemudian dideklasifikasikan dan ditelaah oleh para peneliti di awal 1990-an.

Temuan[sunting | sunting sumber]

Tesis dasar memorandum tersebut adalah pertumbuhan penduduk di negara-negara terbelakang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional AS, karena akan cenderung beresiko terjadi kerusuhan sipil dan ketidakstabilan politik di negara-negara yang memiliki potensi tinggi untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut memberikan "hal yang sangat penting" yang berujung pada tindakan pengendalian populasi dan promosi kontrasepsi di antara 13 negara terpadat. Hal ini bertujuan mengontrol pertumbuhan penduduk yang cepat, yang dianggap bertentangan dengan pertumbuhan sosio-politik dan ekonomi dari negara-negara tersebut dan untuk kepentingan nasional Amerika Serikat, karena "ekonomi AS akan memerlukan mineral yang besar dan berkembang dari luar negeri", dan negara-negara tersebut dapat mendestabilisasi kekuatan oposisi terhadap Amerika Serikat.

Memo tersebut menyarankan bahwa kepemimpinan AS "mempengaruhi para pemimpin negara lain" dan untuk "meningkatkan dukungan di seluruh dunia dalam upaya yang terkait dengan populasi, harus dicari melalui peningkatan penekanan pada media massa dan program pendidikan kependudukan dan motivasi lainnya oleh PBB, USIA, dan USAID."

Negara-negara yang disebutkan[sunting | sunting sumber]

Tiga belas negara disebutkan dalam laporan itu sebagai negara yang sangat bermasalah terhadap kepentingan keamanan AS: India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Thailand, Filipina, Turki, Nigeria, Mesir, Ethiopia, Meksiko, Kolombia, dan Brasil. Negara-negara ini diperkirakan menyumbang 47 persen dari semua pertumbuhan penduduk dunia.

Laporan tersebut mendukung promosi pendidikan, kontrasepsi, dan tindakan pengendalian penduduk lainnya, yang menyatakan misalnya bahwa "Tidak ada negara yang telah mengurangi pertumbuhan penduduk tanpa beralih pada aborsi".

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah AS harus mempertimbangkan alokasi preferensial pasokan makanan surplus untuk negara-negara yang dianggap konstruktif dalam tindakan pengendalian populasi.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]