Hak atas pembangunan

Hak atas pembangunan adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Pengakuan hak atas pembangunan secara resmi disampaikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia. Hak atas pembangunan kemudian dibahas lebih lanjut dalam hukum internasional melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan ­Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan ­Budaya. Definisi hak atas pembangunan menjadi gamblang setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi Hak Atas Pembangunan melalui resolusi Nomor 41/128 pada tanggal 4 Desember 1986. Dalam Deklarasi Deklarasi Hak Atas Pembangunan, hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh setiap individu dan seluruh umat manusia. Hak atas pembangunan berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Keberadaan hak atas pembangunan ditegaskan kembali melalui konsesus yang menghasilkan D­eklarasi Wina dan Program Aksi pada tahun 1993. Pernyataan terhadap hak atas pembangunan kembali dipertegas pada tahun 1995 melalui Deklasasi Copenhagen. Dalam Deklarasi Copenhagen dijelaskan mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan. Konsensus dalam Deklarasi Copenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi pusat perhatian dalam memperoleh hak atas pembangunan yang meliputi pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, peningkatan pekerjaan secara penuh dan produktif, serta integrasi sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial.

Definisi

Beberapa kategori tambahan dimasukkan sebagai bagian dari hak asasi manusia sejak tahun 1981. Hak-hak baru yang ditambahkan ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu hak untuk perdamaian dan keamanan, hak untuk pembangunan, dan hak untuk lingkungan yang sehat. Masing-masing hak ini bersifat mandiri dalam artian tidak memerlukan prasyarat pemenuhan hak lain terlebih dahulu. Ketiga jenis hak tersebut masuk sebagai hak persaudaraan karena pemenuhannya dalam konteks kehidupan manusia membutuhkan kerja sama internasional.

Konsep dasar

Hak atas pembangunan merupakan salah satu tujuan awal dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Landasan pemikiran mengenai hak atas pembangunan tercantum dalam piagam PBB. Konsep tersebut tidak tersirat secara langsung ke pembangunan, melainkan pada tujuan pembangunan yaitu kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Selain itu, terdapat konsep yang menjelaskan tentang cara memenuhi hak atas pembangunan yaitu menyelesaikan masalah internasional guna mencapai kerjasama internasional. Konsep dari hak pembangunan ini berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan. Pemenuhan hak atas pembangunan ini sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua orang tanpa adanya pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Hak atas pembangunan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen PBB yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini memberikan pemahaman kepada komunitas internasional tentang hal utama di dalam hak atas pembangunan. Di dalamnya disebutkan dasar bagi hak atas pembangunan antara lain adalah tujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dan mengakui hak nondiskriminasi, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai. Perwujudan hak dan kebebasan setiap orang atas tatanan sosial dan internasional juga dijelaskan di dalamnya.

Sejarah

Konsep hak atas pembangunan mulai dibahas dalam debat ideologi yang terjadi selama periode tahun 1960-an dan 1970-an. Perintisnya adalah negara-negara anggota Gerakan Non Blok. Dalam menetapkan konsep hak atas pembangunan, Gerakan Non Bllok melakukan kampanye untuk menciptakan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil. Kampanye tersebut sejalan dengan Deklarasi Hak Atas Pembangunan tentang tatanan ekonomi internasional baru. Negara-negara Gerakan Non Blok menyatakan bahwa pembangunan termasuk dalam hak asasi manusia. Paham tersebut disebarluaskan dengan menggunakan mekanisme PBB. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi hubungan ekonomi internasional dan sistem hak asasi manusia internasional. Perdebatan ideologis ini merupakan bagian dari pengaruh Perang Dingin yang memperkuat perbedaan antara hak sipil, hak politik, hak sosial dan hak ekonomi.

Pengakuan hak atas pembangunan dimulai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1161 (XII). Dalam resolusi ini dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang seimbang dan terintegrasi memberikan kontribusi terhadap promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Dampaknya meluas ke kemajuan sosial, peningkatan standar hidup yang lebih baik, dan kepatuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar.

Pada tanggal 22 April hingga 13 Mei 1968 diadakan Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran, Iran. Dalam salah satu pernyataannya disebutkan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial dapat dinikmati secara inheren. Tiap hak harus bermakna dan saling terhubung secara mendalam berkaitan dengan realisasi hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi. Pernyataan tersebut mengakui perlunya tanggung jawab kolektif oleh komunitas internasional untuk memastikan pencapaian standar hidup minimum. Pemenuhan ini diperlukan untuk penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang di seluruh dunia.

Dalam resolusi 2542 (XXIV) yang dikeluarkan pada tahun 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Kemajuan dan Pembangunan Sosial. Resolusi tersebut menyatakan bahwa dengan menghormati dan mematuhi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar maka akan terjadi kemajuan sosial dan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian akan meningkatkan standar materi dan spiritual kehidupan semua anggota masyarakat.

Daftar pustaka

1. Asfinawati (2019). Hak Atas Pembangunan (Fact Sheet). Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.