Konflik Keraton Surakarta: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: penggantian teks otomatis (-Walikota, +Wali kota; -walikota, +wali kota)
Baskoro Aji (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 6: Baris 6:


Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.<ref>{{cite web|url=http://www.harianjogja.com/baca/2012/05/25/konflik-keraton-solo-penjagaan-polisi-dikurangi-hangabehi-tedjowulan-tunda-masuki-keraton-188657?replytocom=59452|title=KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton|first=Bambang Aris Sasangka – Harian Jogja Digital|last=Media|publisher=}}</ref> [[Wali kota Surakarta]] [[Joko Widodo]] (kemudian [[Presiden Indonesia]]) akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.<ref>[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/316930-jokowi-pantau-konflik-raja-vs-bangsawan-solo ''Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo'', diakses dari Situs VivaNews]</ref> Pada tanggal [[4 Juni]] [[2012]], akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.<ref name="republika.co.id" />
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.<ref>{{cite web|url=http://www.harianjogja.com/baca/2012/05/25/konflik-keraton-solo-penjagaan-polisi-dikurangi-hangabehi-tedjowulan-tunda-masuki-keraton-188657?replytocom=59452|title=KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton|first=Bambang Aris Sasangka – Harian Jogja Digital|last=Media|publisher=}}</ref> [[Wali kota Surakarta]] [[Joko Widodo]] (kemudian [[Presiden Indonesia]]) akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.<ref>[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/316930-jokowi-pantau-konflik-raja-vs-bangsawan-solo ''Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo'', diakses dari Situs VivaNews]</ref> Pada tanggal [[4 Juni]] [[2012]], akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.<ref name="republika.co.id" />

Konflik tersebut kembali muncul saat Hangabehi dituduh melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang gadis [[SMK]] berusia 15 tahun<ref>{{cite web|url=https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/raja-pakubuwana-xiii-hangabehi-lecehkan-remaja-15-tahun|title=Raja Pakubuwana XIII Hangabehi Lecehkan Remaja 15 Tahun|date=3 Desember 2014|publisher=}}</ref> tidak pernah menjalankan atau mengikuti upacara adat, serta mengangkat pemberontak menjadi pejabat<ref name="merdeka">{{cite web|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/13-tahun-kisruh-keraton-solo-seolah-tak-berujung.html|title=13 Tahun kisruh Keraton Solo seolah tak berujung – merdeka.com|first=Arie|last=Sunaryo|publisher=}}</ref> sehingga [[Lembaga Adat Keraton]] memberhentikannya dan mengangkat GPH Puger sebagai Pelaksana jabatan raja.<ref name="merdeka" /> Tak digubris Hangabehi, Tedjowulan dan kerabat lainnya, seperti GPH Suryo Wicaksono, GPH Benowo dan GPH Dipokusumo, menyingkirkan Hangabehi dari keraton dan menempati Sasana Narendra menggalang kekuatan untuk melawan Lembaga Dewan Adat yang menguasai keraton.<ref name="merdeka" />

Pada [[27 Agustus]] [[2013]], sebuah mobil Hardtop Land Cruiser milik mantan [[Bupati Wonogiri]], [[Begug Purnomosidi]] ditabrakkan ke pintu gerbang [[Keraton Solo]] dengan alasan bahwa PB XIII terkunci dalam keraton.<ref>{{cite web|url=https://nasional.tempo.co/read/507680/mobil-hardtop-jebol-pintu-keraton-surakarta|title=Mobil Hardtop Jebol Pintu Keraton Surakarta|publisher=}}</ref> Anggota polisi dan TNI terpaksa diturunkan bersiaga, menjaga agar tidak terjadi bentrok fisik.<ref>http://www.viva.co.id/indepth/fokus/439386-kisruh-panjang-keraton-solo-apa-sebabnya</ref>

Pada 15 Maret 2017, Hangabehi digugat oleh salah satu anaknya, GKR [[Timoer Rumbai Kusuma Dewayani]], dan keponakan bernama BRM [[Aditya Soerya Harbanu]] dengan alasan "telah melakukan tindakan melanggar hukum".<ref>http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/21/konflik-keraton-solo-mulai-dari-putrei-yang-dikurung-sampai-rajanya-digugat-anak-sendiri</ref> Pada 15 April 2017, Putri Raja Keraton Solo, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikurung di dalam [[keputren]] atau kediaman putri-putri raja terkait konflik keraton Solo.<ref>{{cite web|url=http://regional.kompas.com/read/2017/04/17/13244911/konflik.keraton.solo.seorang.putri.terkurung.di.keputren|title=Konflik Keraton Solo, Seorang Putri Terkurung di Keputren – Kompas.com|first=Kompas Cyber|last=Media|publisher=}}</ref>

Pada 18 Oktober 2017, seorang pembantu dari Timoer bernama Sriyatun atau Mbah Atun diusir tujuh pria berbadan besar suruhan pamannya, KGPH Benowo, dari keraton.<ref>{{cite web|url=http://jabar.tribunnews.com/2017/10/19/keraton-solo-kisruh-pembantu-putri-raja-solo-diusir-tujuh-pria-berbadan-besar|title=Keraton Solo Kisruh, Pembantu Putri Raja Solo Diusir Tujuh Pria Berbadan Besar – Tribun Jabar|publisher=}}</ref>


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 3 November 2018 08.46

Hangabehi bersama Tedjowulan di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta

Konflik Keraton Surakarta atau konflik Keraton Solo adalah sebuah perebutan tahta atas Keraton Solo antara Hangabehi dan Tedjowulan yang bermula pada tanggal 11 Juni 2004 saat Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota.[1]

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[2]

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[3] Wali kota Surakarta Joko Widodo (kemudian Presiden Indonesia) akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[4] Pada tanggal 4 Juni 2012, akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[2]

Referensi