Sejarah Mandahiling

Mandailing atau Mandahiling berdasarkan Surat Tumbaga Holing (Serat Tembaga Kalinga) berasal dari kata Mandala (pusat federasi) dan Hiling atau Holing (Kalinga). Wilayah ini kemudian masuk ke dalam kedatuan Sriwijaya setelah Kerajaan Hindu Kalinga berhasil ditumbangkan. Setelah itu, Mandailing berpindah-pindah kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya.

Masa Sriwijaya

Sriwijaya (atau juga disebut Srivijaya; Thai: ศรีวิชัย atau "Ṣ̄rī wichạy") adalah salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di Sumatera dan banyak memberi pengaruh terhadap kebudayaan Nusantara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Mandailing di Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah bawahan (vassal) Imperium Sriwijaya.

Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan. Diantaranya serangan dari raja Dharmawangsa pada tahun 990, dan serangan Rajendra Chola I dari Kerajaan Chola pada tahun 1025. Selanjutnya di tahun 1183, kekuasaan Sriwijaya berada dibawah kendali kerajaan Dharmasraya.

Masa Kerajaan Chola

Pada abad ke-10, Rajendra dari Kerajaan Chola di Koromandel, selatan anak benua India, memindahkan pusat pemerintahannya di Mandailing ke daerah Hang Chola (Angkola) atau Gangaikonda Cholapuram. Rajendra Chola I (bahasa Tamil: முதலாம் இராஜேந்திர சோழன்) adalah putra Rajaraja Chola I. Ia menjadi raja Chola pada tahun 1014. Selama kekuasaannya, ia memperluas wilayah kerajaan hingga ke tepi Sungai Gangga di utara, Burma, Kepulauan Andaman dan Nikobar, Lakshadweep, Maladewa, menaklukan Sriwijaya (Sumatra, Jawa dan Semenanjung Malaya di Asia Tenggara), dan Kepulauan Pegu. Ia menaklukan Mahipala, raja Pala dari Benggala dan Bihar, dan untuk mengenang kemenangannya ia membangun ibukota barunya yang disebut Gangaikonda Cholapuram. Rajendra adalah raja India pertama yang membawa angkatan bersenjatanya ke luar negeri. Ia juga membangun kuil untuk Siwa di Gangaikonda Cholapuram.

Masa Kesultanan Aru

Terdapat perdebatan tentang lokasi pusat Kerajaan Aru. Winstedt meletakkannya di wilayah Deli yang berdiri kemudian, namun ada pula yang berpendapat Aru berpusat di muara Sungai Panai. Groeneveldt menegaskan lokasi Kerajaan Aru berada kira-kira di muara Sungai Barumun (Padang Lawas), dan Gilles menyatakan di dekat Belawan. Sementara ada juga yang menyatakan lokasi Kerajaan Aru berada di muara Sungai Wampu (Langkat). Selain itu ada juga yang berpendapat terdapat perbedaan antara Kerajaan Aru di Deli dan Kesultanan Aru di Muara Barumun. Hal ini dikarenakan Kesultanan Aru di Barumun didirikan oleh Sultan Malik al-Mansur, putra sultan Samudera Pasai pertama, Malik al-Saleh. Kesultanan ini berdiri dari tahun 1299 - 1512. Sedangkan, Kesultanan Aru di Deli Tua didirikan Menang Suka gelar Sultan Makmum Al-Rasyid, yang beristri Putri Hijau saudara dari Sultan Aceh yang pertama, Ali Mughayat Syah. Kesultanan ini pada tahun 1512 - 1523, diperalat Portugis untuk menyerang Aceh. Aceh berhasil berkuasa di Kesultanan Aru dari 1523 - 1802, karena raja terakhir Kesultanan Aru ditawan dan dipancung Laksamana Tuanku Ibrahim Syah. Tahun 1802 - 1816, Kesultanan Aru dikuasai Kerajaan Pagaruyung dan menempatkan Baginda Sripaduha (Soripada), sebagai wali negeri Padang Lawas, dengan cap kepala sembilan dari Yang Dipertuan Raja Naro.

Dalam Kedaulatan Majapahit

Mpu Prapanca, seorang pujangga Kerajaan Majapahit menulis satu kitab yang berjudul Negarakertagama sekitar tahun 1365. Kitab tersebut ditulisnya dalam bentuk syair yang berisi keterangan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Menurut Prof. Slamet Mulyana (1979:9), Kitab Negarakertagama adalah sebuah karya paduan sejarah dan sastra yang bermutu tinggi dari zaman Majapahit. Berabad-abad setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, keberadaan kitab ini tidak diketahui. Setelah tahun 1894, satu Kitab Negarakertagama ditemukan di Puri Cakranegara di Pulau Lombok. Kemudian pada Juli 1979 ditemukan lagi satu Kitab Negarakertagama di Amlapura, Lombok. Dalam Pupuh XIII Kitab Negarakertagama, nama Mandailing bersama nama banyak negeri di Sumatera dituliskan oleh Mpu Prapanca sebagai negara bawahan Kerajaan Majapahit.

Dalam Kedaulatan Pagaruyung

Mandailing sebagaimana wilayah lain di Sumatera, kemudian diserahkan pihak Majapahit kepada Kerajaan Pagaruyung, di bawah pemerintahan Adityawarman dan keturunannya. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa, disebutkan pada tahun 1347, Adityawarman memproklamirkan dirinya menjadi raja di Malayapura. Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman dan Dara Jingga, seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada, telah berperang menaklukkan Bali dan Palembang.

Kemerdekaan Pagaruyung dari Majapahit, diberitakan dalam kisah adu Kerbau, yang mencuatkan nama Minangkabau (Menang Kerbau), yaitu pada kurun abad ke-16. Kala itu, Brawijaya V memerintahkan anaknya Raden Patah yang tinggal di Palembang, untuk menarik kembali Kerajaan Pagaruyung ke wilayah Kerajaan Majapahit. Namun dengan kecerdikan Bundo Kanduang, pasukan Majapahit yang berasal dari suku Bugis di Palembang, berhasil dikalahkan dengan pertandingan adu kerbau.

Inggris Mengklaim Utara Sumatera

Sultan Bagindo Martio Lelo bersama Jhon Abraham Moschel (Residen Nias) selaku pemegang kuasa dan bertindak atas nama Serikat Dagang Hindia Timur, melakukan perjanjian. Kalimat perjanjian tertanggal 7 Maret 1760 itu menyebutkan, Sutan Martia Lelo bersumpah berdasarkan Al Qur'an menyerahkan benteng Natal kepada Moschel.

Tahun 1785 – 1824, Inggris mendirikan pusat perdagangan di Tapian Nauli (Sibolga). Tahun 1821 – 1833, panglima Paderi Tuanku Lelo dijadikan calon sultan di Angkola oleh Inggris. Tahun 1823, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles membuat kebijakan untuk membentuk suku Kristen, yang berada di antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Islam Minangkabau, yaitu di pedalaman Barus yang kala itu menjadi bawahan Kesultanan Aceh. Dalam Bahasa Belanda, kebijakan itu berbunyi, "Een wig te drijen tusschen het mohamedaansche Atjeh en het eveneens mohammadansche Sumatra's West Kust. Een wig in de vorm van de Bataklanden (Aceh yang Islam serta Minangkabau (Pantai Barat Sumatera) yang Islam, dipisah dengan blok Batak (Barus Tanah Kristen)."

Perintah ini meniru perintah Gubernur Jenderal Inggris di Calcutta, yang membentuk blok Karen yang Kristen, diantara Burma dan Siam yang beragama Buddha. Pelaksanaannya, tiga orang pendeta British Baptist Mission, yaitu Burton, Ward, dan Evans datang ke Kota Tapian Nauli, tempat Raffless beribu kota saat itu.

Tahun 1824, Inggris mengklaim Sumatera bagian utara merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1834 melalui Traktat London, Sumatera bagian utara ditukar oleh Belanda dengan Kalimantan Utara (Sarawak dan Sabah). Kebijakan Raffles tentang suku Kristen (Batak) kemudian diteruskan oleh pemerintah Hindia-Belanda di bawah pimpinan Cornelis Elout.

Masa Darul Islam Minangkabau

Pada awal abad ke-19, Mandailing masuk ke dalam Darul Islam Minangkabau. Negara Islam ini berdiri sejak masuknya ajaran Wahabi yang dibawa oleh ulama Minangkabau dari Arab Saudi, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Dengan bantuan Tuanku Nan Renceh, ketiga haji itu mendirikan Darul Islam Minangkabau, dimana Tuanku Nan Renceh diangkat sebagai kepala negara. Setelah ia ditangkap, pimpinan negara beralih ke Tuanku Imam Bonjol.

Di Mandailing, kehadiran Wahabi mengganggu aliran Islam yang berkembang saat itu, yakni aliran Syiah dan Sunni mazhab Hanafi. Kejadian ini dimanfaatkan Belanda untuk mengadu domba sesama penganut Islam, hingga terjadilah perang saudara. Lebih lima tahun, perang berkecamuk di Mandailing hingga berakhir pada tahun 1838.

Pada tahun 1818 – 1820, Darul Islam Minangkabau berhasil menguasai Mandailing. Dan kepala federasi Mandailing Natal, Raja Gadumbang, masuk Gerakan Paderi dan digelari Tuanku Mandailing. Kemudian pasukan Paderi terus melakukan penyerangan hingga menguasai Bakkara di Tapanuli Utara yang berada di bawah Kesultanan Aceh. Tahun 1820, terjadi perundingan antara Kesultanan Aceh dan Darul Islam Minangkabau, yang diwakili oleh Laksamana Tuanku Djudjang dan Tuanku Pemasiangan, untuk bekerja sama menyerang Belanda.

Masa Hindia Belanda

Kehancuran Darul Islam Minangkabau dimulai sejak tahun 1832, yakni dengan keberhasilan Belanda menawan kepala negara Darul Islam Minangkabau Tuanku Pemasiangan yang mati digantung di Fort Guguk Gantang. Tahun 1832, benteng Bonjol berhasil dihancurkan Belanda. Kolonel Elout menyebarkan isu, telah membeli seluruh alam Minangkabau untuk pemerintah Belanda dari Raja Alam Pagaruyung yang dikabarkan berada di Padang.

Tahun 1833, Belanda dan pemuka-pemuka adat Minangkabau mengadakan perjanjian Plakat Panjang, yang menyatakan Belanda tak mencampuri urusan adat di Minangkabau. Dalam peristiwa ini, Raja Gadumbang juga membuat perjanjian dengan Belanda, untuk mengusir Gerakan Paderi dari wilayah Mandailing Natal. Ia kemudian dinobatkan sebagai Regen Mandailing Vour Her Leven (pemangku adat Mandailing seumur hidup). Pada tahun ini, Belanda hanya mengakui beberapa Raja Mandailing, yaitu Langgar Laut di Angkola, Baginda Raja di Maga, Sutan Parukunan di Singengu, Sutan Naparas di Tamiang, Sutan Mangkutur di Uta Pungkut, Sutan Naparas dan Sutan Guru di Pakantan, Patuan Gorga Tonga Hari Ulu (Yang Patuan di Lubuk Sikaping). Tetapi perjanjian ini dikhianati Belanda sendiri. Akibatnya Sutan Mangkutur, saudara dari Raja Gadombang dan Sutan Naparas dari Tamiang memberontak kepada pemerintah Belanda.

Tahun 1834, dua perwira Paderi, yakni Ja Mandatar Lubis dan Kali Rancak Lubis, dibaptis oleh pendeta Verhouven menjadi Kristen Calvinis. American Baptist Mission mengirim tiga orang pendeta, yaitu Lyman, Munson, dan Ellys untuk ditempatkan di Pakantan, guna membantu pendeta Verhouven. Tahun 1834, Kolonel Elout berhasil menguasai Angkola tanpa perlawanan dari Inggris. Tahun 1838, Belanda membentuk Residen Air Bangis dalam Gouvernemen Sumatra’s Westkust.

Pada Tahun 1840, Panyabungan menjadi ibu kota Asisten Residen Mandailing Natal dalam Gubernemen Sumatra's Westkust. Tahun 1857, kawasan Mandailing, Angkola, dan Rao disatukan dalam Karesidenan Air Bangis.

Tahun 1861, pendeta-pendeta Jerman menggantikan pendeta-pendeta Belanda di Sipirok, yaitu pendeta Van Asselt dan Klammer. Di tahun 1863, Ludwig Ingwer Nommensen ditemani Ja Mandatar Lubis dan Kali Rancak Lubis, pindah dari Sipirok ke Silindung.

Tahun 1869, American Baptist Mission dan British Baptist Mission tidak mau mengongkosi pendeta di Pakantan, karena susah dikembangkan. Kemudian Tahun 1869 – 1918, pendeta-pendeta Mennoniet dari Ukraina datang ke Pakantan. Mereka berhenti melakukan misi setelah Dinasti Romanov tumbang.

Tahun 1873, Silindung dimasukkan ke dalam Residensi Air Bangis, setelah berhasil ditaklukkan Belanda. Kaum muslimin di Silindung diusir dan masjid di Tarutung dibongkar. Tahun 1881, daerah Batak Toba berhasil ditaklukkan Belanda, dan dilanjutkan dengan pengkristenan masyarakatnya. Hal ini membuat wali negeri Bakkara, Sisingamangaraja XII yang berada di bawah Kesultanan Aceh, melakukan perlawanan sengit dari tahun 1882 - 1884.

Tahun 1885, Karesidenan Mandailing Natal terbentuk dan beribukota di Padangsidempuan. Tahun 1906, pusat pemerintahan Residen Mandailing Natal dipindahkan dari Padangsidempuan ke Sibolga, dan berubah menjadi Karesidenan Tapanuli, yang termasuk di dalamnya afdeeling Sibolga dan Bataklanden.

Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1945, daerah Angkola-Sipirok dibentuk menjadi suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang berkedudukan di Padangsidempuan. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung. Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu kabupaten yang berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution.

Sesudah tentara Belanda memasuki Padangsidimpuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap seperti biasa, hanya kantor bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.

Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan kembali. Sejak awal tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan seluruh pegawai yang ada pada kantor bupati Angkola-Sipirok, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, diangkat menjadi pegawai kantor bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidempuan.

Pada tanggal 23 Nopember 1998, Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukota Panyabungan) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukota Padangsidempuan). Kini, wilayah etnis Mandailing telah dimekarkan menjadi satu kota (Padangsidempuan) dan tiga Kabupaten (Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas).

Bacaan Lebih Lanjut

• Harahap, Basyral Hamidy (1993). Horja, Adat Istiadat Dalihan Na Tolu. PT Grafiti Bandung. 
• Harahap, Basyral Hamidy (2007). Greget Tuanku Rao. Komunikasi Bambu. 
• Parlindungan, Mangaraja Onggang (1967). Pongki Na Ngolngolan gelar Tuanku Rao. Tanjung Pengharapan. 
• Sumatera Utara, Jawatan Penerangan (1953). Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kementrian Penerangan. 
• Tapanuli Selatan, Berita Keluarga (1958). Tampakna Do Rantosna, Rim Ni Tahi Do Na Gogo. Keluarga Tapanuli Selatan. 
• Loebis, A.B. (1998). Adat Perkawinan Mandailing. Keluarga Tapanuli Selatan. 
• Drakard, Jane (2003). Sejarah Raja-raja Barus. Dua Naskah dari Barus. Gramedia Pustaka Utama. 

Pranala Luar

• (Inggris)(Indonesia)(Melayu) Situs Mandailing.org