Indonesia dalam tahun 1967

Indonesia dalam tahun 1967
← 1965 1966 1967 1968 1969 →
Dekade :	1960-an
Abad :	ke-20
Milenium :	ke-2
Lihat juga
Sejarah Indonesia Garis waktu sejarah Indonesia Indonesia menurut tahun

Indonesia dalam tahun 1967 menyajikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 1967.

Pemerintahan

Presiden

Presiden
Soekarno (sampai dengan 12 Maret 1967)
Soeharto (sejak 12 Maret 1967 sebagai Pejabat Presiden)

Menteri

• Kabinet Ampera I — hingga 11 Oktober.
• Kabinet Ampera II — mulai 14 Oktober.

Peristiwa

Januari

• Selasa, 10 Januari — Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
• Selasa, 24 Januari — Kesatuan-kesatuan Aksi mengadakan apel besar di Bandung yang menampilkan pembicara-pembicara Soegeng Sarjadi mewakili Badan Koordinasi Kesatuan Aksi, Sulaeman Tjakrawiguna dari KASI dan Djoko Sudyatmiko dari KAMI. Mereka meminta DPR-GR untuk :

1. Menyatakan Soekarno terlibat dalam Peristiwa Gerakan 30 September.
2. Menuntut MPRS/Pimpinan MPRS untuk segera memecat Soekarno secara tidak hormat sebagai Mandataris/Presiden.
3. Menuntut kepada pihak yang berwewenang untuk memeriksa dan mengadili Soekarno, dan
4. Supaya DPR-GR menyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinan Soekarno.

• Minggu, 29 Januari — Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Bagian Umum diresmikan. Peresmian Akabri Bagian Umum tersebut merupakan permulaan tahun akademi dan sekaligus merupakan integrasi tahap pertama di antara akademi-akademi ABRI yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri.

Februari

• Kamis, 9 Februari — DPR-GR menyepakati butir-butir tuntutan dari Kesatuan Aksi dan dalam Rapat Pleno tersebut mengusulkan agar Pimpinan MPRS segera menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih seorang Pejabat Presiden, serta memerintahkan badan kehakiman yang berwewenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.
• Rabu, 22 Februari — Presiden Soekarno resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal TNI Soeharto.

Maret

• Minggu, 12 Maret — Jenderal TNI Soeharto selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan adanya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967.

April

• Jumat, 7 April — Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerja dengan Pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Irian Barat.

Agustus

• Selasa, 8 Agustus — ASEAN didirikan oleh lima menteri luar negeri. Indonesia melalui perwakilannya Adam Malik merupakan salah satu dari negara yang mendirikannya.
• Kamis, 17 Agustus — Peringatan 22 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
• Sabtu, 26 Agustus — Waduk Serba Guna dan Pusat Listrik Tenaga Air Jatiluhur telah diresmikan oleh Pejabat Presiden Soeharto dengan diberi nama Waduk Serba Guna PLTA Ir. H. Djuanda.

September

• Senin s.d. Jumat, 4-8 September — Menteri Luar Negeri Republik Singapura Sinnathamby Rajaratnam telah mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia dengan tujuan untuk menandatangani kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Singapura tentang pertukaran duta besar antar negara.
• Kamis, 7 September — Indonesia secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Singapura.

Oktober

• Minggu, 1 Oktober – Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Alasan pembekuan diplomatik ini antara lain adalah bahwa Republik Rakyat Cina terbukti telah memberikan bantuan kepada G-30-S/PKI, baik dalam persiapan, pelaksanaannya maupun pada masa-masa sesudahnya. Diantara alasan lain yang dikemukakan pemerintah bahwa tindakan-tindakan orang Cina terhadap gedung dan harta milik staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking yang tidak dapat ditolerir oleh Indonesia, sebab staf kedutaan mempunyai hak imunitas dan hak ekstra-teritorial. Meskipun pembekuan hubungan ini mulai berlangsung pada 1 Oktober 1967, tetapi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking baru akan ditutup secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1967. Untuk mewakili kepentingannya di Cina, pemerintah menunjuk Kedutaan Kamboja di RRC.
• Minggu, 1 Oktober — Pejabat Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1967 tertanggal 27 September 1967.

Hari libur nasional di Indonesia

Hari-hari libur nasional Indonesia untuk tahun 1967:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
Hari Libur Nasional
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru Masehi
2	12-13 Januari	Kamis-Jumat	Idul Fitri (1-2 Syawal 1386H)
3	22 Maret	Rabu	Idul Adha (10 Dzulhijjah 1386H)
4	1 Mei	Senin	Hari Buruh
5	17 Agustus	Kamis	Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-22
6	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal