Konvensi mengenai Kerja Paksa: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
menambah tulisan
menambah tulisan
Baris 1: Baris 1:
'''Konvensi mengenai Kerja Paksa''' atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai ''Forced Labor Convention, 1930 (No.29)'' merupakan instrumen internasional pertama yang dikeluarkan oleh organisasi perburuhan dunia atau ''International Labor Organization'' (ILO) yang secara khusus membahas mengenai '''Kerja Paksa.''' Konvensi ini disahkan atau diadopsi pada 28 Juni 1930 di [[Jenewa]], [[Swiss]] dan mulai berlaku pada 1 Mei 1932.<ref>{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Forced Labour Convention|url=https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/forcedlabourconvention.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-31}}</ref>
'''Konvensi mengenai Kerja Paksa''' atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai ''Forced Labor Convention, 1930 (No.29)'' merupakan instrumen internasional pertama yang dikeluarkan oleh organisasi perburuhan dunia atau ''International Labor Organization'' (ILO) yang secara khusus membahas mengenai '''Kerja Paksa.''' Konvensi ini disahkan atau diadopsi pada 28 Juni 1930 di [[Jenewa]], [[Swiss]] dan mulai berlaku pada 1 Mei 1932.<ref>{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Forced Labour Convention|url=https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/forcedlabourconvention.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-31}}</ref>


Konvensi Kerja Paksa 1930 merupakan salah satu dari 8 Konvensi fundamental yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak kerja yang dikeluarkan oleh ''ILO Governing Body.''<ref>{{Cite web|title=Conventions and Recommendations|url=https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm|website=www.ilo.org|language=en|access-date=2021-07-31}}</ref>Saat ini Konvensi Kerja Paksa telah diratifikasi oleh 179 negara di dunia (daftar terdapat dalam tabel di bawah) dengan negara yang tidak meratifikasi antara lain [[Afganistan|Afganistan,]] [[Brunei Darussalam]], [[Tiongkok]], [[Kepulauan Marshall]], [[Palau]], [[Tonga]], [[Tuvalu]], dan [[Amerika Serikat|Amerika Serikat.]]<ref>{{Cite web|title=Countries that have not ratified this Convention|url=https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INSTRUMENT_ID:312174|website=www.ilo.org|access-date=2021-07-31}}</ref>
Konvensi Kerja Paksa 1930 merupakan salah satu dari 8 Konvensi fundamental yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak kerja yang dikeluarkan oleh ''ILO Governing Body.''<ref>{{Cite web|title=Conventions and Recommendations|url=https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm|website=www.ilo.org|language=en|access-date=2021-07-31}}</ref> Saat ini Konvensi Kerja Paksa telah diratifikasi oleh 179 negara di dunia (daftar terdapat dalam tabel di bawah) dengan negara yang tidak meratifikasi antara lain [[Afganistan|Afganistan,]] [[Brunei Darussalam]], [[Tiongkok]], [[Kepulauan Marshall]], [[Palau]], [[Tonga]], [[Tuvalu]], dan [[Amerika Serikat|Amerika Serikat.]]<ref>{{Cite web|title=Countries that have not ratified this Convention|url=https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INSTRUMENT_ID:312174|website=www.ilo.org|access-date=2021-07-31}}</ref>


== Latar Belakang ==
== Latar Belakang ==
Konvensi Kerja Paksa 1930 disahkan pada sesi ke-14 ''International Labor Conference'' (ILC) pada 28 Juni 1930 yang dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss. Ernest Mahaim merupakan Presiden dari ILC ke-14 tahun 1930. Mahaim merupakan perwakilan resmi dari Pemerintah [[Belgia]] dalam kurun waktu 1919-1938.<ref>{{Cite journal|last=Van Daele|first=Jasmien|date=2005|title=Engineering Social Peace: Networks, Ideas, and the Founding of the International Labour Organization|url=https://www.jstor.org/stable/44583521|journal=International Review of Social History|volume=50|issue=3|pages=435–466|issn=0020-8590}}</ref>

Konvensi Kerja Paksa merupakan respon atas maraknya kerja paksa yang menimpa rakyat-rakyat pribumi di wilayah-wilayah jajahan Eropa, seperti di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia.<ref>{{Cite book|last=Okia|first=Opolot|date=2012|url=https://doi.org/10.1057/9780230392960_2|title=Forced Labor and Colonial Development in Africa|location=New York|publisher=Palgrave Macmillan US|isbn=978-0-230-39296-0|editor-last=Okia|editor-first=Opolot|pages=9–22|language=en|doi=10.1057/9780230392960_2}}</ref><ref name=":2">{{Cite journal|last=Akurang-Parry|first=Kwabena Opare|date=2000|title=Colonial Forced Labor Policies for Road-Building in Southern Ghana and International Anti-Forced Labor Pressures, 1900-1940|url=https://www.jstor.org/stable/3601647|journal=African Economic History|issue=28|pages=1–25|doi=10.2307/3601647|issn=0145-2258}}</ref>Dampaknya, Konvensi Kerja Paksa 1930 memberikan tekanan pada negara-negara kolonial untuk mereformasi kebijakan kerja paksa di koloni mereka. Akibatnya, negara-negara yang menandatangi, salah satunya Inggris, berjanji untuk menghapus kerja paksa dalam segala bentuknya dalam waktu sesingkat mungkin.<ref name=":2" />


== Tujuan ==
== Tujuan ==
Konvensi Kerja Paksa 1930 bertujuan untuk menekan penggunaan kerja paksa dalam segala bentuknya terlepas dari sifat pekerjaan atau sektor kegiatan di mana pekerjaan itu dapat dilakukan. Tujuan ini terdapat pada Pasal 1 Konvensi Kerja Paksa 1930 yang berbunyi ''"Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour in all its forms within the shortest possible period" .''<ref>{{Cite web|title=Convention C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)|url=https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029|website=www.ilo.org|access-date=2021-07-31}}</ref>


== Pemberlakuan Konvensi Kerja Paksa ==
== Pemberlakuan Konvensi Kerja Paksa ==
Baris 729: Baris 733:


== Ketentuan-Ketentuan Penting dalam Konvensi Kerja Paksa 1930 ==
== Ketentuan-Ketentuan Penting dalam Konvensi Kerja Paksa 1930 ==
Secara singkat, Konvensi tahun 1930 mengizinkan penggunaan kerja paksa dalam keadaan luar biasa: jika pekerjaan yang ada mendesak, jika bermanfaat bagi masyarakat, dan jika kerja sukarela tidak dapat diperoleh.<ref name=":2" />

⚫
== Protokol Kerja Paksa 2014 ==
Pada Juni 2014 melalui platform ''International Labour Conference'', keseluruhan anggota ''tripartit'' dari ILO yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja memutuskan untuk memberikan impetus baru bagi perjuangan global melawan kerja paksa, termasuk perdagangan manusia dan praktik-praktik serupa perbudakan melalui pengadopsian Protokol dan Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), dan melengkapi instrumen internasional yang ada dengan memberikan panduan khusus tentang langkah-langkah efektif yang harus diambil untuk menghapus semua bentuk kerja paksa.<ref>{{Cite web|last=ILO|title=The Protocol to the Forced Labour Convention|url=https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_321414.pdf}}</ref>

Dalam pidato penutupannya, ''Director-General'' dari ILO, Guy Ryder mengungkapkan:
[[Berkas:Bienvenida Oficial - Director General de la Organización Internacional de Trabajo, Guy Ryder (31179566877).jpg|jmpl|Guy Ryder, kiri pada sebuah acara konferensi internasional di Argentina pada 2018]]
''“the fruit of our collective determination to put an end to an abomination which still afflicts our world of work and to free its 25 million victims”''

Protokol Konvensi Kerja Paksa 2014 memperbarui Konvensi Kerja Paksa 1930 yang telah diratifikasi secara luas oleh 179 negara. Protokol ini bertujuan mengatasi kesenjangan dalam pelaksanaan Konvensi Kerja Paksa 1930 melalui penegasan kembali kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus kerja paksa dalam segala bentuknya. Protokol Kerja Paksa 2014 menegaskan kembali definisi kerja paksa yang terkandung dalam Konvensi Kerja Paksa 1930 dan memberikan panduan konkret bagi negara-negara yang meratifikasi tentang langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus semua bentuk kerja paksa.<ref name=":3">{{Cite web|title=New at the ILO: Updates to the Forced Labour Convention|url=https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/fs/2015/245178.htm|website=U.S. Department of State|access-date=2021-07-31}}</ref>


Protokol tersebut juga melengkapi instrumen internasional lainnya seperti Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional Tahun 2000 (Bahasa Inggris: ''Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime'').<ref name=":3" />
⚫
== Perubahan Konvensi Kerja Paksa 1930 melalui Protokol Kerja Paksa 2014 ==


Protokol Kerja Paksa 2014 mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota ILO yang meratifikasinya. Protokol Kerja Paksa 2014 terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara yang sebelumnya telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930 dan akan mulai berlaku satu tahun setelah diratifikasi oleh dua Negara Anggota ILO.<ref name=":3" />
== Instrumen Internasional Lainnya mengenai Kerja Paksa ==


== Daftar Referensi ==
== Resistensi dari Negara-Negara yang Belum Meratifikasi Konvensi Kerja Paksa ==

Revisi per 31 Juli 2021 16.26

Konvensi mengenai Kerja Paksa atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Forced Labor Convention, 1930 (No.29) merupakan instrumen internasional pertama yang dikeluarkan oleh organisasi perburuhan dunia atau International Labor Organization (ILO) yang secara khusus membahas mengenai Kerja Paksa. Konvensi ini disahkan atau diadopsi pada 28 Juni 1930 di Jenewa, Swiss dan mulai berlaku pada 1 Mei 1932.[1]

Konvensi Kerja Paksa 1930 merupakan salah satu dari 8 Konvensi fundamental yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak kerja yang dikeluarkan oleh ILO Governing Body.[2] Saat ini Konvensi Kerja Paksa telah diratifikasi oleh 179 negara di dunia (daftar terdapat dalam tabel di bawah) dengan negara yang tidak meratifikasi antara lain Afganistan, Brunei Darussalam, Tiongkok, Kepulauan Marshall, Palau, Tonga, Tuvalu, dan Amerika Serikat.[3]

Latar Belakang

Konvensi Kerja Paksa 1930 disahkan pada sesi ke-14 International Labor Conference (ILC) pada 28 Juni 1930 yang dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss. Ernest Mahaim merupakan Presiden dari ILC ke-14 tahun 1930. Mahaim merupakan perwakilan resmi dari Pemerintah Belgia dalam kurun waktu 1919-1938.[4]

Konvensi Kerja Paksa merupakan respon atas maraknya kerja paksa yang menimpa rakyat-rakyat pribumi di wilayah-wilayah jajahan Eropa, seperti di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia.[5][6]Dampaknya, Konvensi Kerja Paksa 1930 memberikan tekanan pada negara-negara kolonial untuk mereformasi kebijakan kerja paksa di koloni mereka. Akibatnya, negara-negara yang menandatangi, salah satunya Inggris, berjanji untuk menghapus kerja paksa dalam segala bentuknya dalam waktu sesingkat mungkin.[6]

Tujuan

Konvensi Kerja Paksa 1930 bertujuan untuk menekan penggunaan kerja paksa dalam segala bentuknya terlepas dari sifat pekerjaan atau sektor kegiatan di mana pekerjaan itu dapat dilakukan. Tujuan ini terdapat pada Pasal 1 Konvensi Kerja Paksa 1930 yang berbunyi "Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour in all its forms within the shortest possible period" .[7]

Pemberlakuan Konvensi Kerja Paksa

Saat pengadoptasian Konvensi Kerja Paksa pada 28 Juni 1930, Konvensi ini terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara anggota ILO sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi ILO.[8] Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 28 Konvensi tersebut, Konvensi bersifat mengikat bagi negara-negara anggota yang status ratifikasinya telah didaftarkan pada ILO Office. Konvensi berlaku efektif 12 bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua negara anggota ILO yang didaftarkan melalui Direktur Jenderal ILO.[8] Konvensi berlaku efektif pada 1 Mei 1932 setelah terdapat dua negara anggota ILO yang meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930 yaitu Irlandia pada 2 Maret 1931 kemudian diikuti oleh Liberia pada 1 Mei 1931.[9] Saat ini terdapat 179 negara yang telah meratifikasi Konvensi yang dimaksud dengan negara yang terbaru meratifikasi adalah Republik Korea atau Korea Selatan pada 20 April 2021. Daftar dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Negara yang Meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930[9]
Negara Tanggal Status
Albania 25 Juni 1957 Berlaku
Aljeria 19 Oktober 1962 Berlaku
Angola 4 Juni 1976 Berlaku
Antigua dan Berbuda 2 Februari 1983 Berlaku
Argentia 14 Maret 1950 Berlaku
Armenia 17 Desember 2004 Berlaku
Australia 2 Januari 1932 Berlaku
Austria 7 Juni 1960 Berlaku
Azerbaijan 19 Mei 1992 Berlaku
Bahama 25 Mei 1976 Berlaku
Bahrain 11 Juni 1981 Berlaku
Bangladesh 22 Juni 1972 Berlaku
Barbados 8 Mei 1967 Berlaku
Belarus 21 Agustus 1956 Berlaku
Belgia 20 Januari 1944 Berlaku
Beliz 15 Desember 1983 Berlaku
Benin 12 Desember 1960 Berlaku
Bolivia 31 Mei 2005 Berlaku
Boznia Harzegovina 2 Juni 1993 Berlaku
Bostwana 5 Juni 1997 Berlaku
Brazil 25 April 1957 Berlaku
Bulgaria 22 September 1932 Berlaku
Burkina Faso 21 November 1960 Berlaku
Burundi 11 Maret 1963 Berlaku
Cabo Verde 3 April 1979 Berlaku
Kamboja 24 Februari 1969 Berlaku
Kamerun 7 Juni 1960 Berlaku
Kanada 13 Juni 2011 Berlaku
Afrika Tengah 27 Oktober 1960 Berlaku
Chad 10 November 1960 Berlaku
Chile 31 Mei 1933 Berlaku
Kolombia 04 Mar 1969 Berlaku
Komoro 23 Okt 1978 Berlaku
Kongo 10 Nov 1960 Berlaku
Kepulauan Cook 12 Jun 2015 Berlaku
Kosta Rika 02 Jun 1960 Berlaku
Kroasia 08 Okt 1991 Berlaku
Kuba 20 Jul 1953 Berlaku
Siprus 23 Sep 1960 Berlaku
Ceko 01 Jan 1993 Berlaku
Pantai Gading 21 Nov 1960 Berlaku
Republik Demokratik Kongo 20 Sep 1960 Berlaku
Denmark 11 Feb 1932 Berlaku
Djibouti 03 Agustus 1978 Berlaku
Dominika 28 Feb 1983 Berlaku
Republik Dominika 05 Des 1956 Berlaku
Ekuador 06 Jul 1954 Berlaku
Mesir 29 Nov 1955 Berlaku
El Salvador 15 Jun 1995 Berlaku
Guinea Khatulistiwa 13 Agustus 2001 Berlaku
Eritrea 22 Feb 2000 Berlaku
Estonia 07 Feb 1996 Berlaku
Eswatini 26 Apr 1978 Berlaku
Ethiopia 02 Sep 2003 Berlaku
Fiji 19 Apr 1974 Berlaku
Finlandia 13 Jan 1936 Berlaku
Prancis 24 Jun 1937 Berlaku
Gabon 14 Okt 1960 Berlaku
Gambia 04 Sep 2000 Berlaku
Georgia 22 Jun 1993 Berlaku
Jerman 13 Jun 1956 Berlaku
Ghana 20 Mei 1957 Berlaku
Yunani 13 Jun 1952 Berlaku
Grenada 09 Jul 1979 Berlaku
Guatemala 13 Jun 1989 Berlaku
Guinea 21 Jan 1959 Berlaku
Guinea - Bissau 21 Feb 1977 Berlaku
Guyana 08 Jun 1966 Berlaku
Haiti 04 Mar 1958 Berlaku
Honduras 21 Feb 1957 Berlaku
Hongaria 08 Jun 1956 Berlaku
Islandia 17 Feb 1958 Berlaku
India 30 Nov 1954 Berlaku
Indonesia 12 Jun 1950 Berlaku
Iran 10 Jun 1957 Berlaku
Irak 27 Nov 1962 Berlaku
Irlandia 02 Mar 1931 Berlaku
Israel 07 Jun 1955 Berlaku
Italia 18 Jun 1934 Berlaku
Jamaika 26 Des 1962 Berlaku
Jepang 21 Nov 1932 Berlaku
Jordan 06 Jun 1966 Berlaku
Kazakhstan 18 Mei 2001 Berlaku
Kenya 13 Jan 1964 Berlaku
Kiribati 03 Feb 2000 Berlaku
Kuwait 23 Sep 1968 Berlaku
Laos 23 Jan 1964 Berlaku
Latvia 02 Jun 2006 Berlaku
Lebanon 01 Jun 1977 Berlaku
Lesotho 31 Okt 1966 Berlaku
Liberia 01 Mei 1931 Berlaku
Libya 13 Jun 1961 Berlaku
Lituania 26 Sep 1994 Berlaku
Luksemburg 24 Jul 1964 Berlaku
Madagaskar 01 Nov 1960 Berlaku
Malawi 19 Nov 1999 Berlaku
Malaysia 11 Nov 1957 Berlaku
Maladewa 04 Jan 2013 Berlaku
Mali 22 Sep 1960 Berlaku
Malta 04 Jan 1965 Berlaku
Mauritania 20 Jun 1961 Berlaku
Mauritius 02 Des 1969 Berlaku
Meksiko 12 Mei 1934 Berlaku
Mongolia 15 Mar 2005 Berlaku
Montenegro 03 Jun 2006 Berlaku
Maroko 20 Mei 1957 Berlaku
Mozambik 16 Jun 2003 Berlaku
Myanmar 04 Mar 1955 Berlaku
Namibia 15 Nov 2000 Berlaku
Nepal 03 Jan 2002 Berlaku
Belanda 31 Mar 1933 Berlaku
Selandia Baru 29 Mar 1938 Berlaku
Nikaragua 12 Apr 1934 Berlaku
Niger 27 Feb 1961 Berlaku
Nigeria 17 Okt 1960 Berlaku
Makedonia Utara 17 Nov 1991 Berlaku
Norwegia 01 Jul 1932 Berlaku
Oman 30 Okt 1998 Berlaku
Pakistan 23 Des 1957 Berlaku
Panama 16 Mei 1966 Berlaku
Papua Nugini 01 Mei 1976 Berlaku
Paraguay 28 Agustus 1967 Berlaku
Peru 01 Feb 1960 Berlaku
Filipina 15 Jul 2005 Berlaku
Polandia 30 Jul 1958 Berlaku
Portugal 26 Jun 1956 Berlaku
Qatar 12 Mar 1998 Berlaku
Republik Korea 20 Apr 2021 Tidak berlaku Konvensi akan mulai berlaku di Republik Korea pada tanggal 20 Apr 2022.
Republik Moldova 23 Mar 2000 Berlaku
Rumania 28 Mei 1957 Berlaku
Rusia 23 Jun 1956 Berlaku
Rwanda 23 Mei 2001 Berlaku
Saint Kitts dan Nevis 12 Okt 2000 Berlaku
Saint Lucia 14 Mei 1980 Berlaku
Saint Vincent dan Grenadines 21 Okt 1998 Berlaku
Samoa 30 Jun 2008 Berlaku
San Marino 01 Feb 1995 Berlaku
Sao Tome and Principe 04 Mei 2005 Berlaku
Arab Saudi 15 Jun 1978 Berlaku
Senegal 04 Nov 1960 Berlaku
Serbia 24 Nov 2000 Berlaku
Seychelles 06 Feb 1978 Berlaku
Sierra Leone 13 Jun 1961 Berlaku
Singapura 25 Okt 1965 Berlaku
Slovakia 01 Jan 1993 Berlaku
Slovenia 29 Mei 1992 Berlaku
Kepulauan Solomon 06 Agustus 1985 Berlaku
Somalia 18 Nov 1960 Berlaku
Afrika Selatan 05 Mar 1997 Berlaku
Sudan Selatan 29 Apr 2012 Berlaku
Spanyol 29 Agustus 1932 Berlaku
Sri Lanka 05 Apr 1950 Berlaku
Sudan 18 Jun 1957 Berlaku
Suriname 15 Jun 1976 Berlaku
Swedia 22 Des 1931 Berlaku
Swiss 23 Mei 1940 Berlaku
Suriah 26 Jul 1960 Berlaku
Tajikistan 26 Nov 1993 Berlaku
Thailand 26 Feb 1969 Berlaku
Timor-Leste 16 Jun 2009 Berlaku
Togo 07 Jun 1960 Berlaku
Trinidad dan Tobago 24 Mei 1963 Berlaku
Tunisia 17 Des 1962 Berlaku
Turki 30 Okt 1998 Berlaku
Turkmenistan 15 Mei 1997 Berlaku
Uganda 04 Jun 1963 Berlaku
Ukraina 10 Agustus 1956 Berlaku
Uni Emirat Arab 27 Mei 1982 Berlaku
Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara 03 Jun 1931 Berlaku
Tanzania 30 Jan 1962 Berlaku
Uruguay 06 Sep 1995 Berlaku
Uzbekistan 13 Jul 1992 Berlaku
Vanuatu 28 Agustus 2006 Berlaku
Venezuela 20 Nov 1944 Berlaku
Vietnam 05 Mar 2007 Berlaku
Yaman 14 Apr 1969 Berlaku
Zambia 02 Des 1964 Berlaku
Zimbabwe 27 Agustus 1998 Berlaku

Ketentuan-Ketentuan Penting dalam Konvensi Kerja Paksa 1930

Secara singkat, Konvensi tahun 1930 mengizinkan penggunaan kerja paksa dalam keadaan luar biasa: jika pekerjaan yang ada mendesak, jika bermanfaat bagi masyarakat, dan jika kerja sukarela tidak dapat diperoleh.[6]

Protokol Kerja Paksa 2014

Pada Juni 2014 melalui platform International Labour Conference, keseluruhan anggota tripartit dari ILO yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja memutuskan untuk memberikan impetus baru bagi perjuangan global melawan kerja paksa, termasuk perdagangan manusia dan praktik-praktik serupa perbudakan melalui pengadopsian Protokol dan Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), dan melengkapi instrumen internasional yang ada dengan memberikan panduan khusus tentang langkah-langkah efektif yang harus diambil untuk menghapus semua bentuk kerja paksa.[10]

Dalam pidato penutupannya, Director-General dari ILO, Guy Ryder mengungkapkan:

Guy Ryder, kiri pada sebuah acara konferensi internasional di Argentina pada 2018

“the fruit of our collective determination to put an end to an abomination which still afflicts our world of work and to free its 25 million victims”

Protokol Konvensi Kerja Paksa 2014 memperbarui Konvensi Kerja Paksa 1930 yang telah diratifikasi secara luas oleh 179 negara. Protokol ini bertujuan mengatasi kesenjangan dalam pelaksanaan Konvensi Kerja Paksa 1930 melalui penegasan kembali kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus kerja paksa dalam segala bentuknya. Protokol Kerja Paksa 2014 menegaskan kembali definisi kerja paksa yang terkandung dalam Konvensi Kerja Paksa 1930 dan memberikan panduan konkret bagi negara-negara yang meratifikasi tentang langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus semua bentuk kerja paksa.[11]

Protokol tersebut juga melengkapi instrumen internasional lainnya seperti Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional Tahun 2000 (Bahasa Inggris: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime).[11]

Protokol Kerja Paksa 2014 mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota ILO yang meratifikasinya. Protokol Kerja Paksa 2014 terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara yang sebelumnya telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930 dan akan mulai berlaku satu tahun setelah diratifikasi oleh dua Negara Anggota ILO.[11]

Daftar Referensi

  1. ^ "OHCHR | Forced Labour Convention". www.ohchr.org. Diakses tanggal 2021-07-31. 
  2. ^ "Conventions and Recommendations". www.ilo.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-31. 
  3. ^ "Countries that have not ratified this Convention". www.ilo.org. Diakses tanggal 2021-07-31. 
  4. ^ Van Daele, Jasmien (2005). "Engineering Social Peace: Networks, Ideas, and the Founding of the International Labour Organization". International Review of Social History. 50 (3): 435–466. ISSN 0020-8590. 
  5. ^ Okia, Opolot (2012). Okia, Opolot, ed. Forced Labor and Colonial Development in Africa (dalam bahasa Inggris). New York: Palgrave Macmillan US. hlm. 9–22. doi:10.1057/9780230392960_2. ISBN 978-0-230-39296-0. 
  6. ^ a b c Akurang-Parry, Kwabena Opare (2000). "Colonial Forced Labor Policies for Road-Building in Southern Ghana and International Anti-Forced Labor Pressures, 1900-1940". African Economic History (28): 1–25. doi:10.2307/3601647. ISSN 0145-2258. 
  7. ^ "Convention C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)". www.ilo.org. Diakses tanggal 2021-07-31. 
  8. ^ a b "Convention C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)". www.ilo.org. Diakses tanggal 2021-07-31. 
  9. ^ a b "Ratifications of ILO conventions: Ratifications by Convention". www.ilo.org. Diakses tanggal 2021-07-31. 
  10. ^ ILO. "The Protocol to the Forced Labour Convention" (PDF). 
  11. ^ a b c "New at the ILO: Updates to the Forced Labour Convention". U.S. Department of State. Diakses tanggal 2021-07-31. 
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensi_mengenai_Kerja_Paksa&oldid=18865005"