Skandal pengintaian Australia–Timor Leste
Skandal pengintaian Australia–Timor Leste dimulai tahun 2002 ketika Australian Secret Intelligence Service (ASIS) terbukti meletakkan alat perekam rahasia di kantor kabinet Timor Leste pada tahun 2004 dengan tujuan mengumpulkan informasi rahasia terkait perundingan bilateral ladang minyak dan gas Greater Sunrise di Celah Timor.[1] Witness K, mantan pejabat intelijen senior ASIS yang ditugaskan melakukan penyadapan ini, pada tahun 2012 menginformasikan bahwa pemerintah Australia memiliki pengetahuan rahasia tersebut dan memanfaatkannya pada negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMats).[2] Perjanjian ini menghentikan upaya Timor Leste untuk memperluas wilayah bawah lautnya selama 50 tahun, wilayah yang diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas senilai US$40 miliar.[3][4] Timor Leste sampai sekarang menyangkal keabsahan perjanjian tersebut.
Pada Maret 2014, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Australia untuk menghentikan pengintaiannya terhadap Timor Leste.[5] Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag saat ini mempertimbangkan klaim wilayah oleh Timor Leste.[2]
Identitas Witness K harus dirahasiakan menurut Intelligence Services Act dan siapapun yang melanggar undang-undang tersebut akan diproses secara hukum.[3]
Hukum internasional[sunting | sunting sumber]
Mahkamah Internasional (ICJ)[sunting | sunting sumber]
Pada tanggal 3 Maret 2014, menanggapi permintaan Timor Leste mengenai indikasi tindakan perlindungan sementara, ICJ memerintahkan Australia untuk tidak mengganggu komunikasi antara Timor Leste dan penasihat hukumnya dalam sidang arbitrase dan hal-hal terkait.[6] Kasus ini secara resmi dihapus dari jadwal ICJ pada tanggal 12 Juni 2015[7] setelah Timor Leste membenarkan bahwa Australia telah mengembalikan dokumen rahasia tersebut. Agen Timor Leste menjelaskan bahwa "setelah dokumen dan data yang dikumpulkan Australia tanggal 12 Mei 2015 dikembalikan, Timor Leste telah memenuhi tujuan Permohonannya kepada Mahkamah, khususnya pengembalian properti milik Timor Leste, dan pengakuan Australia berarti bahwa tindakan-tindakannya melanggara hak-hak kedaulatan Timor Leste”.[8]
Mahkamah Arbitrase Permanen[sunting | sunting sumber]
Pada tahun 2013, Timor Leste mengajukan kasus ke Mahkamah Arbitrase Permanen Den Haag untuk keluar dari perjanjian gas yang ditandatanganinya bersama Australia karena Timor Leste menuduh Australia menyuruh ASIS menyadap ruang kabinet Timor Leste di Dili tahun 2004.[9]
Pada April 2016, Timor Leste mengajukan kasus ke Mahkamah Arbitrase Permanen di bawah UNCLOS mengenai perbatasan laut dengan Australia. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan merilis pernyataan yang mengutuk tindakan tersebut. Australia menilai bahwa tindakan ini bertentangan dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang ditandatangani dan dilaksanakan oleh Australia. Timor Leste percaya bahwa sebagian besar ladang minyak Greater Sunrise berada di wilayahnya dan perusahaan-perusahaan Australia merugikan Timor Leste sebesar US$5 miliar akibat perjanjian yang saat ini dipermasalahkan.[4] Sidang dengar pendapat dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2016.[2] Pengadilan membantah klaim Australia bahwa negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk menghadiri sidang dengar pendapat tanggal 26 September 2016.[10]
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Australia defends East Timor spy row raid". BBC. 4 December 2013. Diakses tanggal 4 March 2014.
- ^ a b c Cannane, Steve (29 August 2016). "East Timor-Australia maritime border dispute set to be negotiated at The Hague". ABC News. Diakses tanggal 31 August 2016.
- ^ a b Cannane, Koloff & Andersen, Steve, Sashka & Brigid (26 November 2015). "'Matter of death and life': Espionage in East Timor and Australia's diplomatic bungle". Lateline. ABC News. Diakses tanggal 31 August 2016.
- ^ a b Allard, Tom (11 April 2016). "East Timor takes Australia to UN over sea border". Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 31 August 2016.
- ^ Allard, Tom (4 March 2014). "Australia ordered to cease spying on East Timor by International Court of Justice". Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 4 March 2014.
- ^ "Questions relating to the seizure and detention of certain documents and data" (PDF). Timor Leste v. Australia. International Court of Justice. Request for the indication of provisional measures: 18 (paragraph 55 part (3). 3 March 2014. Diakses tanggal 31 August 2016.
- ^ "Cases - Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia)". International Court of Justice. Diakses tanggal 31 August 2016.
- ^ "Case removed from the Court's List at the request of Timor-Leste" (PDF). Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia) (Siaran pers). International Court of Justice. 12 July 2015. Diakses tanggal 31 August 2016. "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2016-11-28.
- ^ "East Timor spying case: PM Xanana Gusmao calls for Australia to explain itself over ASIO raids". ABC News. 5 December 2013. Diakses tanggal 31 August 2016.
- ^ https://www.theguardian.com/world/2016/sep/26/australia-fails-in-attempt-to-block-timor-leste-maritime-boundary-case