Pemilihan Wali Kota Padang 2003
Pemilihan Wali Kota Padang 2003 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||||||||||||
| 45 suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak untuk menang | |||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 53.33% | ||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Peta persebaran suara
 Gedung DPRD Kota Padang. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pemilihan ulang Wali Kota Padang 2003 dilaksanakan pada 1 September 2003 untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang sedianya akan dilantik pada 5 September 2003. Dalam pemilihan ini terdapat dua kandidat pasangan calon Wali kota dan wakil wali kota, yaitu Fauzi Bahar–Yusman Kasim dan Hendra Roza Putra–Kandris Asrin. Fauzi Bahar berhasil menang telak atas Hendra Roza Putra dengan memperoleh 16 suara, sedangkan Hendra Roza Putra hanya mendapat 7 suara. Pemilihan ulang dilakukan karena pada pemilihan pertama, pasangan terpilih dibatalkan karena wakil wali kota terpilih tersangkut kasus pemalsuan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (STTB SLTA).[1][2]
Calon[sunting | sunting sumber]
Sedianya ada empat calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan ini yaitu Fauzi Bahar–Yusman Kasim, Hendra Roza Putra–Kandris Asrin, Hermansyah–Irdinansyah Tarmizi, dan Djohanbar–Afrizal. Namun, dua nama pasangan terakhir mengundurkan diri sebelum pemilihan.[1][3]
Pemilihan ulang 1 September 2003 dilakukan karena pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Jasrial dan Chairul Indra yang terpilih dalam pemilihan 25 Maret 2003 dibatalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang empat hari berikutnya.[4] Sebab, dalam tahap uji publik, Chairul tersangkut kasus pemalsuan STTB SLTA.[2][5][6] Setelah itu, DPRD Kota Padang telah dua kali merencanakan akan mengadakan pemilihan ulang namun selalu ditunda karena tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI).[1]
Berkaitan dengan rencana DPRD Kota Padang menggelar pemilihan ulang ini, Mendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentoro Sindung Mawardi juga telah mengirimkan telegram kepada DPRD Kota Padang. Isinya, Mendagri akan menurunkan tim klarifikasi 1 September 2003 ke Padang untuk meneliti kasus pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Selain itu Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar juga sudah menyurati DPRD Kota Padang mengingatkan DPRD agar mengikuti arahan Mendagri 21 Mei 2003 yang melarang pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota.[1]
Namun, DPRD Kota Padang tetap bersepakat melanjutkan pemilihan ulang. Mengenai larangan Mendagri melakukan pemilihan ulang, Ketua DPRD Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, mereka akan membahasnya setelah uji publik. “Kita tetap akan mengikuti prosedur pemilihan, tanggal 2-4 uji publik dan tanggal 5 September pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih akan kita lantik,” kata Maigus, saat ditemui usai pelantikan.[1]
Hasil[sunting | sunting sumber]
Pemilihan hanya dihadiri 24 dari 45 anggota DPRD Kota Padang.[1][7]
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Fauzi Bahar-Yusman Kasim | 16 | 66,67% | |
| Hendra Roza Putra-Kandris Asrin | 7 | 29,17% | |
| Total | 23 | 100% | |
| Suara sah | 23 | 66,67% | |
| Suara tidak sah | 1 | 4,17% | |
| Pemilih | 24 | 53,33% | |
| Pemilih golput | TBA | TBA | |
| Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang | |||
Pelantikan[sunting | sunting sumber]
Setelah terkatung-katung selama sepuluh bulan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim akhirnya dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Padang, periode 2003-2008. Pelantikan ini sendiri masih kontroversial karena Mendagri sebelumnya pernah melarang pemilihan ulang wali kota Padang yang dimenangkan Fauzi dan Yusman ini.
Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar, atas nama Mendagri Rabu (18/2/2004) pagi melantik pasangan Mayor Laut Purnawirawan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim sebagai Wali Kota dan Wakil Wali kota Padang periode 2003-2008. Fauzi Bahar dan Yusman Kasim dilantik berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 131 23/103 tahun 2004, padahal sebelumnya Mendagri sendiri yang melarang dilakukannya pemilihan ulang wali kota Padang, September 2003, dan menganggap pemilihan ulang tersebut tidak sah.[8]
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ a b c d e f https://nasional.tempo.co/read/15200/fauzi-bahar-effendi-terpilih-sebagai-wali-kota-padang
- ^ a b Liputan6.com (2003-04-08). "Chairul Indra Ditahan". Liputan6.com. Diakses tanggal 2020-10-30.
- ^ Sanit, Arbi; Haris, Syamsuddin; Politik (Indonesia), Pusat Penelitian; Democracy, Institute for Multiparty (2005). Nomination and selection process of Indonesian legislative candidates (dalam bahasa Inggris). Research Center for Politics, Indonesian Institute of Sciences and Netherlands Institute for Multiparty Democracy. ISBN 978-979-3384-43-6.
- ^ https://www.liputan6.com/news/read/52071/jasrial-chairul-gagal-memerintah-kota-padang
- ^ https://www.liputan6.com/news/read/52574/chairul-indra-ditahan
- ^ https://www.liputan6.com/news/read/52109/chairul-indra-membuktikan-keaslian-ijazahnya
- ^ https://liputan6.com/news/read/61550/fauzi-bowo-effendi-wali-kota-padang
- ^ https://web.archive.org/web/20150924034536/http://www.indosiar.com/fokus/fauzy-bahar-akhirnya-dilantik-jadi-walikota_26896.html/