Negara hukum

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search

Negara Hukum atau dikenal dengan istilah rechtsstaat maupun the rule of law, walaupun keduanya berasal dari 2 (dua) tradisi yang berbeda. Paham rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum  Eropa Kontinental. Paham rechtsstaat dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl, bahwa ide tentang rechtsstaat mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominir oleh absolutisme Raja,[1] sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau common law system. Paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction to Study of the Law of the Constitution.[2] Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum

  1. Demi kepastian hukum
  2. Tuntutan perlakuan yang sama
  3. Legitimasi demokrasi
  4. Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan negara hukum menjadi dua macam, yaitu negara hukum dalam arti formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum  moderen.

Unsur-unsur Negara Hukum[sunting | sunting sumber]

  1. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
  2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
  3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya

Ciri-ciri Negara Hukum[sunting | sunting sumber]

  1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
  2. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
  3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
  4. Menuntut pembagian kekuasaan

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ind Hill Co, 1989), hlm. 30
  2. ^ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972), hlm. 72.

Gea S.Th. MM, A. A., Yuni Wulandari S.Sos, A. P., & Babari, D. Y. (2001). In Character Building II: Relasi dengan Sesama (pp. 64-66). Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]