Pajak properti: Perbedaan antara revisi
Dibuat dengan menerjemahkan halaman "Property tax" |
Perbaikan konten. |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Pajak properti''' atau '''''millage rate''''' adalah sebuah [[pajak ad valorem]] nilai properti, biasanya dikenakan pada [[lahan yasan]]. Pajak dipungut oleh otoritas yang mengatur yurisdiksi di mana properti tersebut berada. Otoritas ini bisa berupa pemerintah nasional, [[Negara bagian|negara bagian federasi]], daerah atau wilayah geografis, atau [[Pemerintah daerah|munisipalitas]]. Beberapa yurisdiksi mungkin bisa memungut pajak [[properti]] yang sama. Pajak ini dapat dibandingkan dengan pajak sewa yang didasarkan pada pendapatan sewa atau [[sewa terhitung]] dan [[Pajak bumi dan bangunan|pajak nilai tanah]] yang merupakan pungutan atas nilai tanah, tidak termasuk nilai bangunan dan perbaikan lainnya. |
'''Pajak properti''' atau '''''millage rate''''' adalah sebuah [[pajak ad valorem]] nilai properti, biasanya dikenakan pada [[lahan yasan]]. Pajak dipungut oleh otoritas yang mengatur yurisdiksi di mana properti tersebut berada. Otoritas ini bisa berupa pemerintah nasional, [[Negara bagian|negara bagian federasi]], daerah atau wilayah geografis, atau [[Pemerintah daerah|munisipalitas]]. Beberapa yurisdiksi mungkin bisa memungut pajak [[properti]] yang sama. Pajak ini dapat dibandingkan dengan pajak sewa yang didasarkan pada pendapatan sewa atau [[sewa terhitung]] dan [[Pajak bumi dan bangunan|pajak nilai tanah]] yang merupakan pungutan atas nilai tanah, tidak termasuk nilai bangunan dan perbaikan lainnya. Dengan sistem sedemikian rupa, pajak properti dianggap bisa mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.<ref>{{Cite news|url=https://economy.okezone.com/read/2017/04/13/470/1666565/jika-diterapkan-pajak-properti-ini-bisa-minimalisir-ketimpangan-penguasaan-lahan|title=Jika Diterapkan, Pajak Properti Ini Bisa Minimalisir Jika Diterapkan, Pajak Properti Ini Bisa Minimalisir Ketimpangan Penguasaan Lahan|last=Hamdani|first=Trio|date=13 April 2017|work=|newspaper=Okezone Finance|language=id-ID|access-date=10 Juli 2018|via=}}</ref> |
||
== |
== Rujukan == |
||
<references />{{Ekonomi-stub}} |
|||
Revisi per 10 Juli 2018 06.14
Pajak properti atau millage rate adalah sebuah pajak ad valorem nilai properti, biasanya dikenakan pada lahan yasan. Pajak dipungut oleh otoritas yang mengatur yurisdiksi di mana properti tersebut berada. Otoritas ini bisa berupa pemerintah nasional, negara bagian federasi, daerah atau wilayah geografis, atau munisipalitas. Beberapa yurisdiksi mungkin bisa memungut pajak properti yang sama. Pajak ini dapat dibandingkan dengan pajak sewa yang didasarkan pada pendapatan sewa atau sewa terhitung dan pajak nilai tanah yang merupakan pungutan atas nilai tanah, tidak termasuk nilai bangunan dan perbaikan lainnya. Dengan sistem sedemikian rupa, pajak properti dianggap bisa mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.[1]
Rujukan
- ^ Hamdani, Trio (13 April 2017). "Jika Diterapkan, Pajak Properti Ini Bisa Minimalisir Jika Diterapkan, Pajak Properti Ini Bisa Minimalisir Ketimpangan Penguasaan Lahan". Okezone Finance. Diakses tanggal 10 Juli 2018.
 | Artikel bertopik ekonomi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |