Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Templat:Difabel

Penyandang disabilitas

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap sesuatu yang berhubungan dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, ataupun sensorik.[1][2] Diskriminasi disabilitas biasanya terjadi ketika seseorang diperlakukan secara kurang menyenangkan atau ketika dia tidak diberi kesempatan yang sama seperti orang lain dalam situasi yang sama karena kecacatannya.[3]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pada abad pertengahan, anak-anak yang terlahir dalam keadaan disabilitas dianggap sebagai buah dari hasil perjanjian orang tua dengan setan. Gangguan fisik dan mental yang diterima sang anak dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan karena kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Pada masa itu, Martin Luther (1483-1546) menyatakan bahwa dia dapat melihat iblis berada di dalam diri orang-orang penyandang disabilitas dan menyarankan untuk membunuh anak penyandang disabilitas. Selain itu, orang dengan disabilitas mental ataupun fisik juga dijadikan sebagai bahan ejekan. Pada buku lelucon Tudor and Stuart yang terbit di Inggris contohnya, ejekan yang dituju untuk para penyandang disabilitas disajikan secara gamblang di sana.[4]

Sampai abad ke-17, kaum difabel yang ditolak oleh kerabat, keluarga, hingga orang tua terus dikucilkan oleh penyedia layanan kesehatan dan juga keagamaan. Bersamaan dengan semakin berkembangnya zaman, mereka akhirnya diijinkan untuk dirawat di rumah sakit gereja. Namun hal itu dilakukan bukan untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas, melainkan sebatas untuk memberikan perhatian pada mereka.

Hingga memasuki awal abad ke-18, dibentuklah kebijakan baru terhadap para penyandang disabilitas. Kebijakan untuk membangun sebuah rumah sakit jiwa danpengasingan itu justru menimbulkan diskriminasi dengan cara baru bagi kaum difabel. Pasalnya negara justru mengasingkan dan mengkategorikan mereka sebagai kubu yang berhak mendapatkan bantuan khusus guna melakukan pemberdayaan seiring dengan ditetapkannya kebijakan untuk menyejahterakan negara dari kemiskinan.

Setelah teori evolusi Darwin menyatakan bahwa disabilitas merupakan produk yang tidak terelakkan dan harus diselesaikan dengan cara memerjuangan eksistensi, maka timbulah gerakan Eugenik di tanah eropa. Gerakan itu terus mengulangi ketakutan lama tentang kaum difabel merupakan ancaman untuk penduduk eropa. Mitos-mitos tersebut akhirnya kembali diperkuat dengan hadirnya karya dari Dugdale (1910), Goddard (1912), dan Galton (1869) yang menegaskan bahwa terdapat hubungan genetik antara disabilitas dengan pengangguran, kejahatan, dan kejahatan sosial lainnya.[5]

Gerakan Eugenik sendiri sebenarnya bertujuan guna memperbaiki ras masyarakat eropa dengan membatasi terjadinya reproduksi kaum difabel menggunakan cara segregasi dan sterilisasi. Dalam laporannya, Lord Brock ketua Departmental Committee on Sterilization periode tahun 1920 sampai dengan tahun 1930 merekomendasikan undang-undang untuk memastikan bahwa sterilisasi sukarela dilakukan pada perempuan disabilitas karena ketidaksangupannya untuk mengurus anak. Hal ini kemudian diterima secara sosial oleh perwakilan wanita Inggris.

Budaya Indonesia terhadap diskriminasi disabilitas[sunting | sunting sumber]

Diskriminasi berupa pembinasaan bayi-bayi penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam budaya masyarakat Indonesia. Tradisi pada sebagian etnis Dayak (Kalimantan) contohnya.

Di daerah pedalaman Kalimantan, tempat di mana suku Dayak bermukim, bayi-bayi yang lahir dalam keadaan disabilitas akan dimusnahkan dengan cara adat, karena bayi-bayi tersebut dianggap dapat membawa malapetaka. Dalam tradisinya, gubuk kayu akan dibangun di tengah belantara hutan, begitu terdapat anggota suku yang melahirkan bayi dengan kelainan fisik ataupun mental. Bayi penyandang disabilitas itu kemudian akan digiring dan diletakan di dalam gubuk kayu untuk ditinggalkan selama beberapa hari. Dalam hari-hari tersebut, bayi akan dibiarkan meninggal karena kelaparan, ataupun meninggal karena dimangsa hewan buas.

Suku Dani yang ada di Papua juga memiliki budaya yang sama seperti sebagian suku dayak, hanya saja menurut tradisi suku Dani tak hanya bayi yang terlahir dengan kondisi disabilitas saja yang membawa mala petaka, namun begitu juga dengan bayi yang terlahir kembar. Dalam suku Dani, bayi yang terlahir dalam kondisi kembar juga dianggap sebagai "penyandang disibilitas" dan dapat menyebabkan malapetaka. Pada kejadian lahirnya bayi kembar, bayi yang dianggap paling sehat bisa mendapat izin untuk terus hidup. Sedangkan bayi yang lebih lemah dianggap sebagai keturunan roh jahat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup para anggota suku. Bayi yang lebih lemah akan dihanyutkan bersama dengan bayi disabilita ke sungai Baliem, sungai yang terkenal ganas di tanah Papua.


Usaha pemusnahan bayi dengan kelainan fisik ataupun mental menjadi bukti nyata bahwa ketakutan terhadap budaya modern merupakan suatu hal yang nyata. Dalam kebudayaan masyarakat pedalaman, tradisi yang sebenarnya dapat diterima oleh akal dan logika itu berasal dari ketakutan yang berlebih. Ditakutkan bayi yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental justru akan menciptakan kesulitan yang dapat mengancam keberadaan suku itu.

Maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas telah menjadi tradisi oleh sebagian etnis yang ada di Indonesia. Sebenarnya diskriminasi ini merupakan akibat dari ketakutan berlebih masyarat terhadap seleksi alam. Tidak ada maksud lain yang hendak dicapai, kecuali mempertahankan eksistensi suku agar tidak punah. Maka dari itu, pemusnahan bayi-bayi penyandang disabilitas dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengurangi bahaya yang nantinya akan mempersulit hidup mereka.


Jenis-jenis diskriminasi disabilitas[sunting | sunting sumber]

Diskriminasi disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :[6]

Diskriminasi langsung[sunting | sunting sumber]

Diskriminasi yang terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan menyatakan secara langsung tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keterbatasan fisik ataupun mental.

Diskriminasi tidak langsung[sunting | sunting sumber]

Diskriminasi ini terjadi ketika peraturan yang bersifat netral berubah menjadi diskriminatif begitu diterapkan di lapangan.[7]

Kegagalan untuk membuat penyesuaian yang wajar[sunting | sunting sumber]

Diskrimimasi yang terjadi ketika dua belah pihak gagal dalam melakukan penyesuaian terhadap sebuah perbedaan, entah itu fisik, mental, maupun intelektual.

Diskriminasi karena kecacatan yang dimilikinya[sunting | sunting sumber]

Diskrimimasi ini terjadi karena keterbatasan fisik ataupun mental yang dimiliki oleh salah satu pihak.

Pelecehan[sunting | sunting sumber]

Pelecehan merupakan pola perilaku penyerangan yang bertujuan tidak baik kepada orang yang menjadi sasaran, seperti mengancam atau mengintimidasi.

Faktor pembentuk diskriminasi disabilitas[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan faktor yang membentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mendarah daging di dalam diri masyarakat,

Budaya[sunting | sunting sumber]

Budaya masih menjadi faktor terdepan untuk membentuk persepsi setiap individu dalam memandang sesuatu. Persepsi itu kemudian dijadikan modal untuk memperkenalkan difabel sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus dijauhi.

Agama[sunting | sunting sumber]

Dalam suatu agama tertentu, kitab perjanjian lama terdapat banyak sekali imamat yang menyatakan tentang pentingnya kesempurnaan mental maupun fisik dalam aspek ritual keagamaan.

Penyebab diskriminasi disabilitas[sunting | sunting sumber]

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang terus berkembang di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:[8]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Latar belakang yang berbeda menjadi salah satu alasan terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas pada umunya memiliki pengalaman-pengalaman yang membuat mereka merasa tidak nyaman dalam keadaan tertentu.

Kepribadian[sunting | sunting sumber]

Banyak penyandang disabilitas yang mengasingkan dirinya sendiri karena merasa rendah diri dibanding orang lain. Hal ini disebabkan oleh rasa malu karena belum menerima keadaan dirinya dan pernah mengalami pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu.

Dilatar belakangi oleh sosiokultural[sunting | sunting sumber]

Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa menjadi salah satu penyebab terjadinya diskriminasi.

Perbedaan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan[sunting | sunting sumber]

Banyaknya penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tidak mampu menyebabkan masyarakat menganggap mereka sebagai warga yang lemah. Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan para penyandang disabilitas kesulitan mendapat pekerjaan. Di lain sisi, rendahnya pendidikan kaum disabilitas tidak lepas dari kurangnya perhatian lembaga pendidikan.

Dampak diskriminasi disabilitas[sunting | sunting sumber]

Beberapa dampak yang dapat dihasilkan dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, antara lain:[9]

Terus bergantung kepada orang lain[sunting | sunting sumber]

Perusahaan yang enggan menerima penyandang disabilitas menyebabkan mereka tidak memiliki penghasilan dan terus bergantung pada anggota keluarga. Bergantung kepada orang lain, akan menyebabkan penyandang disabilitas tidak bisa mengembangkan hidup dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Merasa tidak berguna[sunting | sunting sumber]

Perasaan itu akan muncul seiring dengan intensitas diskriminasi yang mereka dapatkan. Perasaan tidak berguna itu akan menyebabkan mereka kehilangan semangat hidup dan mematikan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya.

Masa depan yang tidak jelas[sunting | sunting sumber]

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan akan menyebabkan masa depan mereka hancur dan tidak jelas. Pasalnya, tidak selamanya orang yang mengurusnya saat ini akan tetap mengurusnya di masa yang akan datang.

Merasa rendah diri[sunting | sunting sumber]

Perasaan ini muncul ketika mereka merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Ditambah beberapa sarana umum saat ini belum ramah terhadap kaum difabel.

Tingkat diskriminasi disabilitas[sunting | sunting sumber]

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat terjadi di beberapa tingkatan, antara lain:

Tingkat negara dan pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Pendiskriminasian pada tingkat ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan.

Tingkat masyarakat[sunting | sunting sumber]

Kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Mereka menganggap disabilitas adalah kelompok berbeda, sehingga memperlakukannya pun cenderung diskriminatif. Selain itu, anggapan bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri penyandang disabilitas masih berkembang di tengah masyarakat.

Tingkat keluarga[sunting | sunting sumber]

Banyak keluarga yang tidak menerima dan merasa malu akan keadaan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap mental mereka.

Hak-hak penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat[sunting | sunting sumber]

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh:[10]

  1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
  2. Mendapat kehidupan dan pekerjaan yang layak dan pantas sesuai dengan derajat pendidikan, kecacatan, dan kemampuannya;
  3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
  4. Aksebilitas dalam rangka kemandiriannya;
  5. Rehabilitasi, pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dan bantuan sosial;
  6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.


Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities[sunting | sunting sumber]

Berikut ini merupakan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara,

Hak persamaan dan nondiskriminasi[sunting | sunting sumber]

Di hadapan mata hukum, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain. Selain itu, negara juga harus menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Hak aksesibilitas[sunting | sunting sumber]

Para penyandang disabilitas harus memiliki kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan publik. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Tidak memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan, mengasingkan, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera.

Hak untuk hidup[sunting | sunting sumber]

Sama halnya dengan warga negara lain, penyandang disabilitas juga berhak memiliki kesampatan yang sama untuk hidup.  

Penyandang disabilitas memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara, yang meliputi hak atas penghormatan integritas; tidak dirampas nyawanya; mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, pengucilan, ancaman, berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam; manusiawi; dan tidak merendahkan martabat.

Hak peningkatan kesadaran[sunting | sunting sumber]

Negara harus memberi hak peningkatan kesadaran pada masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.

Hak Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan[sunting | sunting sumber]

Negara harus memastikan penyandang disabilitas terpenuhi haknya untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Penyandang disabilitas juga harus dilindungi oleh hukum, dapat menggunakan hukum, dapat berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Pasal 5 Ayat 3 No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas[sunting | sunting sumber]

Undang-undang tersebut memaparkan beberapa hal, antara lain:[11]

  1. Memperoleh perlindungan dari pelecehan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual;
  2. Memperoleh keluarga pengganti untuk merawat dan mengasuh guna menumbuh kembangkan potensi kaum difabel secara optimal;
  3. Dilindungi segala keputusan yang diambilnya;
  4. Dipelakukan secara manusiawi yang sama dengan hak dan juga martabat;
  5. Diberikan segala kebutuhan khususnya;
  6. Diperlakukan dengan sama seperi orang lain guna mencapai kemajuan sosial dan berkembangnya setiap individu dengan adil;
  7. Memperoleh pendampingan sosial untuk mengasuhnya.

Undang-undang yang menjamin pemenuhan hak disabilitas[sunting | sunting sumber]

  1. Dalam Undang-Undang Pasal 28H Ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.[12]
  2. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.[13]
  3. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 yang mengatur tentang hak-hak para  penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.
  4. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang Menjamin Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.[14]
  5. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas.[15]
  6. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.[16]
  7. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pembangunan Gedung, termasuk untuk memfasilitasi penyandang disabilitas.[17]

Diskriminasi disabilitas di dunia kerja[sunting | sunting sumber]

Pada bulan Februari 2020, Badan pusat statistik mencatatkan bahwa terdapat 17,74 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang berusia kerja. Sementara itu hanya 7,8 juta penyandang disabilitas yang termasuk dalam angkatan kerja. Maka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya sekitar 44 persen, jauh di bawah angka TPAK Nasional sebesar 69 persen.

Penyebab perusahaan tidak mempekerjakan penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Salah satu yang menjadi alasan yaitu karena perusahaan tidak memiliki informasi yang  cukup mengenai bagaimana cara perusahaan dapat merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Selain itu persepsi salah mengenai tenaga kerja penyandang disabilitas yang dianggap sebagai beban masih dipercayai oleh kebanyakan perusahaan.

Keuntungan mempekerjakan penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Pengelolaan tenaga kerja disabilitas jika dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh besar bagi kemajuan perusahaan, baik melalui peningkatan loyalitas karyawan, peningkatan citra perusahaan, perluasan pasar, serta penurunan tingkat absensi karyawan.

serta penurunan tingkat absensi karyawan.[18]

Perusahaan dapat menempatkan mereka berdasarkan pada kemampuan dan kebutuhan bila proses perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan dengan penyeleksian tanpa berlandaskan belas kasihan, melainkan berlandaskan hak asasi manusia. Dalam pemberian upah, perusahaan juga harus menjunjung asas keadilan dan kesetaraan,  dimana seluruh karyawan di gaji berdasarkan upah minimum regional (UMR) dan kinerja mereka selama bekerja.

Tantangan disabilitas dalam dunia kerja[sunting | sunting sumber]

Beberapa tantangan yang harus dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak antara lain:[19]

Pertama, terdapat stigma yang memandang penyandang disabilitas tidak produktif,  baik secara sosial maupun ekonomi karena keterbatasan yang dimiliki. Hal ini berdampak pada proses rekrutmen pegawai baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Instansi pemerintah atau perusahaan masih mensyaratkan kesehatan jasmani dan rohani dalam proses seleksi calon karyawan.

Kedua, masih banyak bangunan fisik perusahaan yang belum ramah penyandang disabilitas. Untuk memfasilitasi penyandang disabilitas, perusahaan perlu  membangun fasilitas khusus.  Anggaran besar yang harus dikeluarkan perusahaan sering kali menjadi alasan perusahaan menolak tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas.

Ketiga, sebagian masyarakat belum dapat berlaku objektif dalam menyikapi perbedaan. Hal ini berlaku juga dalam promosi kerja dan peningkatan gaji karyawan di  suatu perusahaan. Penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan dalam promosi dan peningkatan upah kerja. Faktor kompetensi dan kualitas yang dimiliki penyandang disabilitas menjadi tantangan yang biasanya muncul ketika promosi kerja.

Keempat, masih lemahnya pengawasan terkait kepatuhan perusahaan dalam memberi kesempatan bekerja untuk kaum difabel. Pemerintah masih kesulitan dalam mengawasi BUMN dan BUMD yang telah memperkerjakan penyandang disabilitas karena tidak adanya badan khusus yang mengawasi ketenagakerjaan. Selain itu, jumlah tenaga pengawas yang masih minim tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Idealnya, satu orang pengawas ketenagakerjaan mengawasi 50 perusahaan.

Terakhir, tidak adanya data disabilitas yang akurat. Data mengenai situasi dan kondisi penyandang disabilitas secara umum memang tersedia. Namun, masing-masing lembaga survey mempunyai interpretasi sendiri tentang disabilitas sesuai dengan paradigma yang melatabelakanginya sehingga prevalensi penyandang disabilitas beragam.  Sejauh  ini belum ditemukan data tunggal yang komprehensif tentang situasi dan kondisi penyandang disabilitas yang ditujukan untuk keperluan perekrutan tenaga kerja di perusahaan.

Bentuk diskriminasi pada pekerja disabilitas[sunting | sunting sumber]

Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk diskriminasi pekerja disabilitas dalam dunia kerja, antara lain:[20]

  1. Hambatan dalam memperoleh pelatihan.
  2. Diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan.
  3. Konsentrasi di bidang pekerjaan berketerampilan rendah dengan upah kecil.
  4. Tingginya tingkat pengangguran.
  5. Pelecehan di tempat kerja.

Kasus yang terjadi Di Indonesia[sunting | sunting sumber]

  1. Romi Syofpa Ismael, seorang dokter gigi difabel dengan nilai tes tertinggi harus dicoret dari daftar PNS oleh Pemkab Solok Selatan karena ia merupakan penyandang. Hal itu sangat disayangkan, mengingat ia berada di peringkat pertama daftar calon PNS.[21]
  2. Seorang pengguna kursi roda lulusan Universitas Airlangga yang bernama Wuri Handayani ditolak ketika ingin memasukkan lamaran kerja lantaran syarat pendaftaran adalah sehat jasmani dan rohani. Panitia pendaftaran pun menganggap dirinya tidak lolos persyaratan karena memiliki kondisi fisik yang cacat.[22]
  3. Masih banyaknya perusahaan negeri ataupun swasta yang tidak menyediakan sarana dan prasana yang mempuni bagi penyandang disabilitas.

Undang-undang tentang hak disabilitas di dunia kerja[sunting | sunting sumber]

Terdapat 5 ketentuan dalam undang-undang yang dilanggar apabila seseorang mengalami diskriminasi dalam dunia kerja, diantaranya yaitu:

Hak asasi manusia[sunting | sunting sumber]

  1. Hak Asasi Manusia

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini memuat ketentuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib menjamin proses

rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.[23]

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas[sunting | sunting sumber]

Pasal 27 huruf A dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Mengatur bahwa setiap negara yang meratifikasi konvensi PBB harus mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesamaan dengan orang lain, melarang diskriminasi disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karier dan kondisi kerja yang aman dan sehat.[24]

Undang-undang Aparatur Sipil Negara[sunting | sunting sumber]

Pasal 51 jo Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN, menyatakan bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Undang-undang Penyandang Disabilitas[sunting | sunting sumber]

Pasal 45 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.[25]

Undang-undang Administrasi Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Pasal 17 ayat (2) huruf A jo Pasal 18 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang seperti yang dimuat dalam ayat (1) meliputi larangan melampaui kewenangan, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[26]

Diskriminasi disabilitas di dunia pendidikan[sunting | sunting sumber]

Menurut data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 10,8 juta kaum difabel berusia kerja. Namun, hanya sekitar 5% dari mereka yang mendapt gelar sarjana. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.[27]

Diskriminasi dalam bidang pendidikan masih harus dihadapi oleh anak-anak penyandang disabilitas. Masih sedikitnya jumlah guru yang berkapasitas untuk menangani anak-anak tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mereka kesulitan mengakses pendidikan. Walau hak anak penyandang disabilitas untuk mendapat pendidikan telah ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, tetapi fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekolah umum tidak mau menerima anak-anak penyandang disabilitas.[28]

Perundungan secara verbal maupun nonverbal yang sering terjadi pada anak penyandang disabilitas merupakan salah satu alasan yang menyebabkan orang tua mereka enggan menyekolahkan mereka di sekolah umum.

Hambatan yang terjadi dalam melakukan praktik pendidikan inklusi[sunting | sunting sumber]

Lingkungan yang tidak ramah dan menyulitkan bagai  anak-anak  penyandang disabilitas  untuk  melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan mengadopsi cara pandang "modal sosial", yaitu cara pandang yang mencakup hambatan fisik, sosial, komunikasi dan kurikulum.

Hambatan fisik terjadi ketika tata arsitektur gedung sekolah tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Sedangkan hambatan komunikasi, salah satunya yaitu tidak adanya pemahaman mengenai kebutuhan akan bahasa isyarat dan huruf braille.[29]

Dalam membangun pertemanan juga menjadi hambatan bagi anak penyandang disabilitas. Kesulitan berteman yang dialami oleh anak penyandang diaabilitas mengakibatkan mereka terisolasi dari pergaulan sekolah.

Selain itu, kurikulum menjadi tantangan yang paling sering ditemui pada anak penyandang disabilitas. Kurikulum yang berlaku saat ini masih diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas, akibatnya anak penyandang disabilitas akan kesulitan dalam mengikuti proses belajar.[30]

Langkah advokasi yang bisa diambil[sunting | sunting sumber]

Menurut salah satu peneliti dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik), Nursyarif Ramadhan, anak penyandang disabilitas yang mendapat diskriminasi dari pihak sekolah dapat menempuh beberapa langkah advokasi berikut,

  1. Melakukan upaya persuasi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar

Salah satu upaya persuasi yang dapat ditempuh yaitu melibatkan lembaga pendamping disabilitas ketika diskriminasi terjadi. Buka jalur komunikasi melalui lembaga pendamping disabilitas. Biarkan mereka yang menyampaikan solusi kepada pihak sekolah.

Sampaikan kepada sekolah tentang solusi jangka pendek yang dapat langsung diterapkan[sunting | sunting sumber]

Misalnya tentang penggunaan alat-alat penunjang aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Salah satu contohnya, solusi mengenai penggunaan komputer dengan pembaca layar bagi siswa Tunanetra.

Libatkan peran Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam proses belajar mengajar[sunting | sunting sumber]

Sebenarnya keterlibatan GPK tidak selamanya diperlukan. GPK sudah diperlukan lagi bila guru sudah paham bagaimana metode belajar para difabel netra.

Upaya non persuasi[sunting | sunting sumber]

Upaya ini dapat dilakukan bila pihak sekolah tidak juga memberi tanggapan. Maka, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melapor ke Dinas Pendidikan setempat. Pada proses ini, Dinas Pendidikan yang akan berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah.

Bila belum ada perubahan, bisa dilaporkan sebagai tindak kriminal[sunting | sunting sumber]

Upaya terakhir ini diambil bila sekolah melakukan pembiaran terhadap tindak diskriminasi. Karena dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

Diskriminasi disabilitas di kalangan masyarakat[sunting | sunting sumber]

Tidak adanya sarana dan prasana yang memadahi bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum merupakan bukti nyata bahwa diskriminasi masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Budaya masyarakat Indonesia yang kerap mengasihani para penyandang disabilitas menjadi penyebab utama minimnya riset yang melibatkan perspektif kaum difabel. Padahal, penelitian mengatakan bahwa partisipasi kelompok disabilitas secara langsung pada sebuah penelitian akan berujung pada kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan khusus kaum difabel.[31]

Diskriminasi disabilitas di dunia politik[sunting | sunting sumber]

Dalam dunia politik, ketidaksetaraan masih terus dirasakan oleh kaum difabel. Hal itu ditunjukan oleh peraturan tentang hak untuk dipilih yang mengatur tentang calon terpilih harus memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, hingga berbicara menggunakan Bahasa Indonesia. P

Persyaratan tersebut memperkecil kesempkaumndifabel itas memiliki kemampuanhteraatas dalam bmpu berkomun,idan hanya bisa menggunakan ngan bahasa isyatauacara baca upun braiSelain itu, tidak ada partai politik yang mengusung rencana untuk melindungi hak kaum difabel.itas.

Kesulitan juga dirasakan oleh kaum difabel pada pemilu tahun 2009 lalu, kertas suara tidak diberikan braille bagi kelompok tuna netra menjadi saah satu contohnya. Selain itu, banyak tempat pemungutan suara yang menggunakan tangga menjadi salah satu kesulitan yang dirasakan oleh kelompok tuna daksa untuk menyalurkan suaranya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tertuang secara jelas tentang peelindungan dan jaminan agar pemilih difabel bisa memdapat kemudahan untuk melakukan hak politiknya, yaitu dengan memilih atau juga dipilih.

Dalam Pasal 25 Ayat 1 Perjanjian Hak Sipil dan Politik telah dijelaskan bahwa setiap orang dapat ikut serta dalam pemerintahan negera ini, baik secara langsung maupun melalui perantara wakil yang dipilih dengan cara bebas. Kemudian pernyataan itu dipertegas dalam ayat 2, setiap orang juga memiliki kesempatan untuk diangkat untuk menjabat dalam pemerintah negara. Kemudian ayat 3 menyatakan, kemauan rakyat sebaiknya dijadikan dasar atas kekuasaan yang dimiliki pemerintah; kemauan ini juga harus direalisasikan pada pemilihan berkala yang jujur, berintegritas dan yang dilaksanakan menurut hak pilih yang memiliki sifat umum, rahasia, dan berkesamaan, dan cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.[32]

Karena keterbatasan fasilitas dan ketidakadaan infrasturktur aksesibiltas untuk memilih secara langsung, menyebabkan kerahasiaan penyandang disabilitas sulit untuk dilindungi. Dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur pemilu bagi mereka yang tunanetra dan tunadaksa.[33] Undang-Undang tersebut menyatakan, pemilih tuna netra, tuna daksa, dan yang memiliki halangan fisik lain saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Dalam hal yang dimaksud, meminta bantuan orang lain pada praktiknya sering dilakukan dengan bantuan keluarga dengan tetap diawasi petugas dan dijaga kerahasiaannya.

Diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Anak penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih dari keluarga, masyarakat dan negara, hal ini diatur dalam Pasal 2 Huruf K Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Perlindungan khusus untuk anak penyandang disabilitas merupakan bentuk perlindungan yang harus diperoleh setiap anak penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak-haknya mejaminan keaman untuk dirinya, dari segala ancaman yang bisa membahayakan diri dan mental dalam tumbuh kembangnya.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 5 Ayat 3 Huruf A, menyebutkan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan dari pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan dan kejahatan seksual.

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas[sunting | sunting sumber]

Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menghambat perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas, antara lain: [34]

  1. Korban tidak berani untuk melapor,
  2. Tidak memperoleh dukungan dari pihak keluarga karena dianggap sebagai aib yang harus ditutupi.
  3. Kurangnya pemahaman penegak hukum atas apa yang menjadi kekurangan pelapor, sehingga kerap kali kesaksiannya dianggap tidak valid.
  4. Aparat kepolisian yang tidak memiliki pemahaman tentang keterbatasan kaum difabel sehingga kesaksiannya tidak bisa dijadikan bukti dalam pengadilan.
  5. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya kasus penelantaran anak disabilitas.

Kasus yang terjadi di Indonesia[sunting | sunting sumber]

kasus penelantaran anak penyandang disabilitas terjadi di Kediri, Jawa Timur. AJ, gadis penyandang disabilitas berumur 17 tahun ditinggalkan di sebuah rumah kontrakan tanpa makanan dan minuman. AJ ditemukan oleh pemilik kontrakan dalam kondisi menggenaskan, badannya lemah dan mengeluh sakit perut. Orang tua AJ pergi meninggalkan kontrakan dengan membawa kedua anak lainnya, sedangkan AJ ditinggalkan sendiri di rumah kontrakan tersebut.

Diskriminasi pada wanita penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas terutama perempuan terlihat dalam berbagai ruang publik, seperti fasilitas umum yang tidak representatif, pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan yang tidak berpihak pada perempuan disabilitas, kondisi inilah yang menyebabkan perempuan penyandang disabilitas selalu dipandang sebagai warga kelas dua.

Banyak sekali kekerasan yang menimpa kaum perempuan, terlebih lagi bagi perempuan penyandang disabilitas. Menurut teori kecacatan feminis, pada dasarnya perempuan difabel berpotensi memiliki beban ganda yang disebabkan oleh kondisi disabilitas serta diskriminasi karena seorang perempuan.

Dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, ditemukan fakta bahwa banyak sekali hambatan yang dialami oleh korban baik itu intimidasi dari masyarakat lingkungan sekitar, tidak adanya dukungan keluarga, hingga proses pelaporan yang berbelit-belit. Selain itu, dalam kajian Komnas Perempuan menyebutkan beberapa hambatan yang dihadapi perempuan disabilitas dalam mendapatkan keadilan, yakni:

  1. Keluarga dan masyarakat tidak memandang penting kekerasan yang dialami perempuan disabilitas. Anggapannya, perempuan penyandang disabilitas itu aseksual (tidak memiliki hasrat seksual). Kemudian keluarga merasa malu melapor dan pesimistis kasus bisa diselesaikan.
  2. Petugas layanan dan aparat penegak hukum belum melek disabilitas dan kebutuhan-kebutuhannya.
  3. Sistem peradilan pidana tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban.
  4. Keterbatasan payung hukum mengenali berbagai kasus kekerasan seksual dan sistem pembuktiannya. Banyak sekali kasus yang justru kelemahkan kesaksian perempuan penyandang disabilitas. Seorang saksi dari kaum difabel tidak dapat diterima kesaksiannya karena dinilai tidak dapat membuktikan kesaksiannya. Dan pada kaum disabilitas intelektual dan psikososial, mereka kerap diragukan ingatannya. Rainy Hutabarat, komisioner Komnas Perempuan, menganggap perlu ada sistem alternatif untuk pembuktian agar bisa diterima logika pengadilan.

Kasus yang terjadi di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Kasus kekerasan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas didominasi oleh kasus pelecehan seksual bahkan hingga pemerkosaan. Salah satunya yang terjadi pada awal tahun 2019, yaitu kejadian yang menimpa JPB (36) dimana korban diperkosa oleh seorang guru honorer berinisial PL. Setelah polisi mengantongi bukti visum, PL pun segera ditetakan seagai tersangka atas perbuatannya di Bonggakaradeng beberapa waktu lalu.

Penahanan dilakukan kepada tersangka pada tanggal 24 Januari 2019. Dalam kasus ini, PL sempat menjalani wajib lapor sebelum statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Atas perbuatannya, PL (guru honerer) dijerat dengan Pasal 286 KUHP subsider Pasal 290 KUHP terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Kasus ini merupakan satu dari 6 laporan persetubuhan yang disampaikan masyarakat ke Polres Tana Toraja pada awal tahun 2019.

Diskriminasi kumulatif berdasarkan berbagai alasan[sunting | sunting sumber]

Kecacatan dan gender[sunting | sunting sumber]

  1. Penyandang cacat perempuan menghadapi masalah yang lebih besar di lingkungan pribadi maupun publik (misalnya dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan)- Tanggung jawab membantu dan mengasuh penyandang cacat anak, adik atau orangtua dibebankan kepada perempuan.
  2. Usia, kecacatan dan kondisi kesehatan: kecacatan dan kondisi kesehatan lebih sering dihadapi kelompok usia yang lebih lanjut

Kemiskinan dan kecacatan[sunting | sunting sumber]

20% penduduk miskin dunia adalah penyandang cacat dan 82% di antara mereka hidup di bawah garis kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang

Langkah dan program pemerintah[sunting | sunting sumber]

Langkah[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan langkah yang dilakukan pemerintah guna memenuhi hak dasar pemerintah,[35]

  1. Pemerintah senantiasa mengusahakan peningkatan akses pada layanan dasar seperti kesehatan, kesempatan untuk bekerja, dan pendidikan bagi kaum difabel.
  2. Pemerintah senantiasa memperbaiki regulasi tentang penyandang disabilitas yang dirasa kurang, termasuk merancang Peraturan Pemerintah untuk masuk ke dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
  3. Pemerintah terus menguatkan koordinasi dan sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga, serta mengupayakan adanya insentif bagi pemerintah daerah yang mampu menciptakan pembangunan regional yang inklusif.
  4. Pemerintah berupaya meningkatkan sensitivitas, pemahaman, pendidikan dan perilaku berbagai pihak terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai strategi kampanye publik yang komprehensif untuk mengurangi stigma, serta memasukkan materi pendidikan yang inklusif dalam pembelajaran.
  5. Pemerintah meningkatkan kualitas kebijakan untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah juga telah memperbaiki metoda pendataan menggunakan instrumen pengumpulan data mengikuti Washington Group Questions on Disability.

Program[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk para penyandang disabilitas,[36]

  1. Program Asistensi Penyadang Disabiltas berat. Selama kurun waktu empat tahun terahir program ini telah  memberikan bantuan  sebanyak 71448 orang.   
  2. Program Keluarga Harapan khusus bagi penyandang disabililitas. Hingga kini sudah ada  73.932 penyandang disabiltas yang mendapat  bantuan program ini. Pemerintah juga telah memberikan bantuan alat bantu bagi penyandang disabiltas sebanyak 3.164 orang.
  3. Menggelar program vaksinasi covid-19 secara gratis untuk para penyandang disabilitas.[37]
  4. Rehabilitasi Sosial dengan dasar Non-Institusi a. UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling) Unit Pelayanan Sosial Keliling adalah sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang disabilitas lain sampai ke tingkat desa agar dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, sehingga permasalahan bisa ditangani dengan cepat dan tepat. UPSK sendiri telah berada di 33 provinsi. b. LBK (Loka Bina Karya) Program ini diberikan agar kaum difabel dapat memperoleh akses pelayanan maupun rehabilitasi sosial, dengan mengedepankan bimbingan pendidikan dan keterampilan. Manfaat dari LBK ini adalah diterima oleh kaum difabel dengan tingkat gejala ringan. Ketika otonom daerah mencatatkan sebanyak 321 LBK yang strukturnya dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Namun saat ini, kondisinya menyisakan sebanyak 204 LBK yang masih bisa berfungsi, 104 LBK telah mengalami alih fungsi, dan 13 tidak lagi berfungsi. Semenjak tahun 2008, Kementerian Sosial sudah melakukan rehabilitasi sarana gedung dan melakukan pelengakapan kembali peralatan LBK.
  5. Rehabilitasi Sosial dengan Cara Institusi sebanyak 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa panti dan juga 2 Balai Besar yang dijadikan lembaga pelayanan ataupun rehabilitasi yang melayani penyandang disabilitas tubuh, netra, rungu wicara, bekas penyakit kronis, mental eks psikotik, dan mental retardasi yang yang pengelolannya berada langsung di bawah Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat juga 22 lembaga yang dikelola oleh pemerintah daerah dan terdapat 321 panti yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat.
  6. Rehabilitasi Berbasis Keluarga atau Masyarakat (RBM). Memiliki tujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam pemberian dukungan dan juga bantuan dalam bentu apapun kepada kaum difabel dengan memanfaatkan sumber kesejahteraan sosial yang berpotensi. Program RBM dilakukan oleh perwakilan masyarakat dalam suatu kelompok yang terdiri atas beberapa unsur dan juga tokoh masyarakat dan beberapa kelompok kaum disabilitas. Program ini memiliki kegiatan utama untuk melakukan deteksi dini pada kondisi disabel dalam melaksanakan rujukan pada sumber potensi yang sesuai dengan kebutuhan kaum difabel. Diharapkan disetiap UPSK yang telah didirikan, terdapat paling tidak satu RBM. Namun masyarakat masih perlu diberikan pembinaan.
  7. Bantuan Sosial untuk Beberapa Organisasi Sosial yang bergerak di bidang Disabilitas. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam memperluasb jaringan pelayanan dan rehabilitasi kaum difabel. Pada tahun 2009 sendiri, bantuan sosial diserahkan kepada 27 orsos yang terdiri dari 25 organisasi difabel dan 2 panti yang mengurusi penyandang difabel ganda. Bantuan seperti ini sangat diperlukan guna melengkapi kegiatan operasional setiap organisasi sosial.
  8. Bantuan Tanggap Darurat. Bantuan ini ditujukan kepada kaum difabel yang mengalami diskriminasi, keterlantaran, eksploitasi, kekerasan korban bencana, dan orang yang menjadi difabel akibat dari bencana. Bantuan ini disalurkan pada tahun 2009 di Garut kepada 5 orang difabel dalam bentuk alat bantu dan juga bantuan sosial masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sama halnya dengn yang ada di Sumatera Barat, 56 orang mendapatkan bantuan sosial dan 50 orang lainnya mendapatkan alat bantu. Selain itu, terdapat beberapa lokasi yang juga mendapat bantuan tanggap darurat berupa alat bantu dan bantuan sosial. Daerah tersebut diatarannya, Depok, Sukabumi, Ciamis, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Program tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Institutional-based yang terdiri dari multilayanan, program reguler, dan multitarget group melalui subsidi silang, daycare dan program khusus yang meliputi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), bantuan kepada organisasi sosial dan rehabilitasi masyarakat, dan juga penjangkauan; Non-institutional-based yang terdiri dari pelayanan pendampingan melalui pendekatan family-based dan community-based yang melakukan Rehabilitasi Basis Masyarakat (RBM); Pelayanan sosial lainnya yang terdiri dari PBK, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Loka Bina Karya, PBK, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
  9. Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas Berat. Program ini merupakan langkah pemeliharaan kesejahteraan sosial yang memperjuangkan hidup kaum difabel tingkat berat. Jumlah kaum disabilitas tingkat berat diperkirakan mencapai 163.232 orang. Sampai akhir tahun 2009, jumlah kaum difabel berat yang menerima penjaminan sosial diperkirakan mencapai 17.000 orang. Melalui program ini, setiap bulannya selama satu tahun, setiap penyandang disabilita berat diberi bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang penyalurannya melalui kerja sama dengan Pos Indonesia. Penerima program jaminan sosial ini memiliki beberapa kriteria, diantaranya, memiliki disabilitas mental atau fisik yang tidak bisa kembali direhabilitasi; tidak bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari, kecuali dibantu oleh orang lain; aktifitas kehidupannya sangat setiap waktu bergantung kepada uluran tangan orang lain; tidak mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri serta berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Cara menghargai keberadaan difabel[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan beberapa langkah yang harus dilakukan masyarakat guna menghormati keberadaan difabel hingga tak ada lagi diskriminasi,

Membentuk sistem pendidikan yang adil bagi difabel[sunting | sunting sumber]

Salah satu cara yang dapat dijadikan senjata dalam menghadapi perubahan adalah pendidikan. Selain itu, pendidikan juga dapat dijadikan media untuk mengukuhkan diri di tengah masyarakat. Tetapi sayangnya sistem pendidikan kita masih jauh berada di bawah standar, terlebih pendidikan untuk para difabel. Maka dari itu, kaum difabel yang tidak bisa mengukuhkan diri telah menjadi permasalah yang mendarah daging dalam diri masyarakat kita.

Menggencarkan komunikasi diantara kaum difabel[sunting | sunting sumber]

Perasaan rendah diri akibat kurangnya tingkat komunikasi kerap kali menjadi permasalahan dalam diri penyandang disabilitas. Perasaan terasing karena hidup diantara kepungan mastarakat non-disabilitas juga menjadi akibat lain dari rendahnya tingkat komunikasi antar difabel. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang mengurusi kaum disabilitas harus ikut membantu mereka dalam membentuk jaringan komunikasi agar mereka memiliki relasi terhadap individu yang memiliki perasaan senasib. Dengan itu, rasa percaya diri kaum disafabel akan terbentuk bersamaan dengan jaringan komunikasi yang terus terbangun.

Aturan publik yang ramah akan kaum difabel[sunting | sunting sumber]

Aturan publik merupakan garda terdepan dalam melakukan perubahan sosial. Tanpa adanya aturan yang bijak dan mengedepankan toleransi, upaya untuk menghasilkan lingkungan yang ramah bagi disabilitas akan mustahil untuk bisa tercipta.

Menciptakan ekosistem politik yang adil bagi kaum difabel[sunting | sunting sumber]

Rendahnya keterlibatan kaum difabel dalam bidang politik dapat menjadi gambaran betapa tidak bersahabatnya sistem politik Indonesia bagi kaum disabilitas. Hal ini disebabkan oleh kebijakan sosial politik Indonesia dirancang oleh penjabat yang non-disabilitas. Tidak bisa terelakkan bahwa selama ini setiap kebijakan yang sudah dibentuk selalu memihak kaum non-disabilitas dan mencampakkan  hak asasi dan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Satu-satunya cara yang bisa menjadi jalan keluar adalah kesadaran kaum disabilitas untuk ikut berperan aktif dalam bidang politik Indonesia. Jika hal itu tidak dilakukan, maka perubahan kebijakan yang selalu mengakomodasi kepentingan kaum non-disabilitas tidak akan bisa dilakukan. Oleh sebab itu, inisiatif dan partisipasi kaum disabilitas sangat dibutuhkan dalam bidang politik Indonesia. Keberadaan kaum difabel dalam merancang kebijakan sangat diperlukan karena penyandang disabilitas yang menjadi politisi akan lebih paham dan mengerti mengenai hak kaum difabel yang selama ini tak pernah terpenuhi.

Menggencarkan sosialisasi antar masyarakat dan penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Biasanya diskriminasi terlahir dari prasangka dan stereotip yang berkembang di masyarakat. Namun sebenarnya tidak hanya itu, diskriminasi justru lebih sering muncul karena persepsi yang salah. Disabilitas biasanya lebih sering dikurung di dalam rumah dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat. Difabel yang jarang bersosialisasi ditakutkan dapat kehilangan kepercayaan diri hingga merasa rendah diri. Kurangnya interaksi dapat menghalau kelancaran komunikasi yang terjalin antara penyandang disabilitas dan masyarakat lain. Hal itu dapat menimbulkan dinding pembatas yang menjadi wadah terciptanya prasangka dan stereotip. Dengan begitu, tidak ada kontribusi positif yang dapat diberikan para difabel untuk lingkungan masyarakat.

Selain itu, lembaga yang memperjuangkan hak para penyandang disabilitas harus menjadi penghubung komunikasi antara kaum difabel dengan masyarakat luas. Hal itu perlu dilakukan guna menggugah kesadaran masyarakat umum bahwa kaum difabel memiliki kedudukan yang sama dengan mereka.

Mengembangkan kebiasaan literasi di kalangan kaum disabilitas[sunting | sunting sumber]

Salah satu hal yang harus dikembangkan oleh kaum difabel adalah kebiasaan literasi. Melalui literasi, kaum difabel dapat mengasah kemampuan otaknya dengan terus mempelajari hal baru. Sedangkan dengan menulis, kaum difabel bisa mengeluarkan keluh kesah yagh terus membebani hatinya. Selain itu, penyandang disabilitas dapat membangun komunikasi dan relasi kepada masyarakat luas, termasuk pada orang-orang non-disabilitas.

Kegiatan membaca dapat menemani kaum difabel untuk menghilangkan ketakutan yang menggerogoti hatinya. Luasnya perihal yang dibaca kaum difabel akan berbanding lurus dengan keterbukaan pemikirannya. Hal itu sangat penting agar dapat menumbuhkan sikap kritis yang ada dalam diri penyandang disabilitas. Selain itu, apabila kaum difabel juga aktif dalam kegiatan menulis, maka kemandirian dalam segi psikologinya akan lebih baik. Dengan itu, kaum difabel dapat mengukuhkan keberadaan dirinya dalam lingkup masyarakat luas tanpa perlu merasa rendah hati.

Mengembangkan dan memberdayakan potensi kaum difabel di daerah pelosok[sunting | sunting sumber]

Walau tak sepenuhya bisa dikatakan sempurna, namun pemberdayaan kaum difabel di kota-kota besar jauh lebih baik bila dibandingakan dengan pemberdayaan yang ada di daerah pelosok. Keadaan kaum difabel yang ada di pelosok dapat dikatakan memprihatinkan, lantaran mereka tidak memperoleh pendidikan khusus guna menggali potensi diri ataupun pelatihan guna mengasah sebuah keahlian. Hal itu bisa menyebabkan kaum difabel yang ada di daerah pelosok menjadi seseorang yang lemah.

Meningkatkan keselamatan kaum difabel dalam mode transportasi[sunting | sunting sumber]

Moda transportasi menjadi suatu hal yang begitu mengerikan bagi penyandang disabilitas. Hal itu disebabkan oleh rendahnya penjaminan keselamatan kaum difabel dalam penggunaan moda transportasi. Upaya peningkatan fasilitas yang dapat menjamin keselamatan penyandang disabilitas sangan diperlukan guna mendorong mereka untuk bisa melakukan sebuah perjalanan secara mandiri.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan transportasi.  Bila hal ini bisa sepenuhnya diatasi, dengan adanya penjaminan keamanan dalam menggunakan moda transportasi, maka kehidupan penyandang disabilitas dapat lebih dimudahkan karena mereka bisa berkarya dan berpergian layaknya orang-orang non-disabilitas.

Menciptakan media massa khusus untuk penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Opini publik tidak akan terbentuk tanpa adanya pengomunikasian yang masif dilakukan di media massa. Hal itu juga berlaku untuk interaksi masyarakat luas dengan para penyandang disabilitas. Media massa dapat dijadikan salah satu cara dalam membentuk kepedulian masyarakat luas kepada kaum difabel. Namun dewasa ini peran media massa untuk mengkomunikasikan itu semua masih dirasa kurang, sehingga belum terbentuk dengan sempurna masyarakat yang sadar dan peduli kepada kelompok disabilitas.

Media massa ini perlu diciptakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam membantu kaum difabel. Salah satu hal yang dapat diangkat disana adalah bagaimana kaum difabilitas beraktivitas di tengah kekurangan yang dimilikinya. Kaum difabel juga diijinkan untuk ikut turun langsung membantu kelangsungan media ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini perlu konsisten dilakukan guna membentuk masyarakat yang sadar sepenuhnya tentang hak para penyandang disabilitas. Dengan ini, persepsi masyarakat bahwa kaum difabel merupakan golongan lemah, dengan sendirinya akan terhapuskan.

Menegakkan payung hukum untuk melindungi difabel.[sunting | sunting sumber]

Undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban setiap rakyatnya, begitu pula bagi para penyandang difabilitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat non-difabilitas. Namun sayang, masih begitu banyak kaum difabel yang belum mendapatkan hak, walaupun ia sudah melakukan setiap kewajibannya. Oleh karena itu, kaum difabel harus mengomunikasikan hal ini kepada pihak yang menangani tentang pelanggaran hak.

Pihak-pihak itu dan kaum difabel harus bekerja sama untik menjalin hubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan pihak yang nantinya akan memfasilitasi kaum difabel untuk kembali mendapatkan haknya. Melalui lembaga ini, kaum difabel yang ingin memperjuangkan haknya dapat memperoleh bantuan serta pelindungan dari hukum secara gratis. Hal itu diharapkan mampu menekan angka diskriminasi terhadap kaum difabel yang belakangan ini terus meningkat.

Cara mencegah diskriminasi disabilitas[sunting | sunting sumber]

penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial, Grace Claudia P Batubara, mengungkapkan bahwa satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap kaum difabel adalah dengan pendidikan usia dini. Menurutnya, pendidikan usia dini akan menjasi awal yang baik guna menanamkan pemikiran dan perilaku yang positif untuk anak.[38]

Cara menghentikan diskriminasi kepada penyandang disabilitas[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan cara agar diskriminasi kepada penyandang disabilitas bisa sepenuhnya hilang dari masyarakat,[39]

  1. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang penyandang disabilitas, sehingga menumbuhkan kesadaran atas perwujudan hak-hak para penyandang disabilitas.
  2. Menanamkan pada usia dini tentang pentingnya menghargai sesama, termasuk pada penyandang disabilitas.
  3. Kolaborasi bersama komunitas difabel untuk memasifkan penelitian dan riset yang melibatkan perspektif disabilitas.
  4. Memperbaiki sarana dan prasana yang ada pada fasilitas umum agar ramah terhadap difabel.
  5. Membangun rumah ibadah yang juga ramah terhadap difabel.
  6. Menerima penyandang disabilitas untuk bekerja dalam sektor formal.
  7. Menghilangkan persyaratan "sehat jasmani dan rohani" pada lowongan pekerjaan.
  8. Menerima anak penyandang disabilitas untuk belajar di sekolah umum.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Media, Kompas Cyber (2020-10-21). "Diskriminasi: Pengertian dan Penyebabnya". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  2. ^ Administrator. "disabilitas". Kementerian Ketenagakerjaan RI. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  3. ^ "Disability Discrimination | Australian Human Rights Commission". humanrights.gov.au. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  4. ^ Inklusif, Wahana. "Sejarah Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas: Fenomena pada abad 17-19 di Eropa". Diakses tanggal 2021-07-11. 
  5. ^ The Disability Studies Reader. Routledge. 2013-05-02. hlm. 155–168. ISBN 978-0-203-07788-7. 
  6. ^ "Disability Discrimination | BrightHR". www.brighthr.com (dalam bahasa Inggris). 2020-06-04. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  7. ^ "Contoh Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung | Freedomsiana". Diakses tanggal 2021-07-11. 
  8. ^ "Diskriminasi, Mengapa Ada dan Terus Terulang?". SINDOnews.com. 2020-06-27. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  9. ^ "Kurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yuk!". brilio.net. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  10. ^ "Undang - Undang (UU) RI No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat". Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2013-09-12. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  11. ^ Liputan6.com (2021-01-25). "7 Hak Anak Penyandang Disabilitas Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016". liputan6.com. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  12. ^ "Isi Pasal 28 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen". tirto.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  13. ^ "UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  14. ^ "Pusat Rehabilitasi Kemhan RI". www.kemhan.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  15. ^ "UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  16. ^ "UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  17. ^ "UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  18. ^ Roberge, Marie-Elene; Lewicki, Roy J.; Hietapelto, Amy; Abdyldaeva, Aijana (2011-08-02). "From Theory To Practice: Recommending Supportive Diversity Practices". Journal of Diversity Management (JDM) (dalam bahasa Inggris). 6 (2): 1–20. doi:10.19030/jdm.v6i2.5481. ISSN 2157-9512. 
  19. ^ JawaPos.com (2019-12-03). "5 Kendala yang Dihadapi Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja". JawaPos.com. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  20. ^ "Diskriminasi di Tempat Kerja: 5 Bentuk yang Harus Jadi Perhatian". Glints Blog (dalam bahasa Inggris). 2020-07-10. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  21. ^ Kampai, Jeka. "Kasus Bu Dokter Disabilitas Gagal Jadi PNS, Pemkab Solok Selatan Melunak". detiknews. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  22. ^ Kampai, Andi Saputra, Jeka. "Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI". detiknews. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  23. ^ "UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia – Referensi HAM" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-11. 
  24. ^ www.mkri.id https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17240. Diakses tanggal 2021-07-11.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  25. ^ "UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  26. ^ "UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  27. ^ Liputan6.com (2021-02-24). "Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia Masih Rendah, Ini Penyebabnya". liputan6.com. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  28. ^ Media, Kompas Cyber (2014-12-10). "Anak dengan Disabilitas Masih Menghadapi Diskriminasi Pendidikan". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  29. ^ Admin. "Tantangan dan Hambatan Pendidikan Inklusif di Sekolah | Metrosulawesi" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-11. 
  30. ^ "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK". www.kemenpppa.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  31. ^ Dzulfikar, Luthfi T.; Reynold, Wiliam. "Peneliti: budaya masyarakat dan aturan diskriminatif sebabkan minimnya representasi difabel dalam riset". The Conversation (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-11. 
  32. ^ "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik". ICJR (dalam bahasa Inggris). 2012-05-14. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  33. ^ "UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  34. ^ "Kasus Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat". www.beritasatu.com. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  35. ^ "Ini 5 Langkah Pemerintah untuk Penuhi Hak Dasar Penyandang Disabilitas". suara.com. 2019-12-04. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  36. ^ KOMINFO, PDSI. "Kemensos Hadirkan Beragam Layanan dan Program Bagi Penyandang Disabilitas". Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-11. 
  37. ^ Mediatama, Grahanusa. "Pemerintah mulai vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas". www.kontan.co.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  38. ^ developer, mediaindonesia com (2019-12-02). "Menghapus Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2021-07-11. 
  39. ^ Hidayat, Reja. "Menghentikan Diskriminasi Penyandang Disabilitas". tirto.id. Diakses tanggal 2021-07-11. 

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Difabel

Hak penyandang disabilitas

Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas