Diskresi administratif
Diskresi Administrasi dalam bahasa Inggris dikenal “discretion” atau “discretion power”. Di Indonesia dikenal dengan istilah diskresi dengan pengertian “kebebasan bertindak” atau pengambilan keputusan atas dasar penilaian sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi kita dapat memilih secara bebas.[1]
Definisi Diskreasi Menurut Pakar Hukum[sunting | sunting sumber]
- S Prajudi Atmosudirjo (1993-82), kebebasan dari para pejabat administrasi negara untuk bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri
- Indroharto (1993:99-101), sebagai wewenang fakultatif. Badan atau pejabat negara tidak mewajibkan menerapkan wewenangnya dalam tata usaha negara
- Diana Halim Koentjoro (2004:41), mengartikan freies ermessen sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah ketika keadaan genting yang memaksa negara atau pemerintah (eksekutif) dimana peraturan untuk penyelesaian masalah itu belum ada.[2]
Diskreasi kepada Pemerintah[sunting | sunting sumber]
Diskreasi pemerintah merupakan hal yang pasti diberikan kepada suatu negara hukum. Administrasi negara merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Jika didalam kebijakan pemerintah ada unsur sewenang-wenang maka dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang. Kebijakan juga dianggap menyimpang jika bertentangan dengan kepentingan umum. Cara menguji unsur penyalahgunaan wewenang diuji menggunakan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel)[2]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung". jdih.babelprov.go.id. Diakses tanggal 2024-03-31.
- ^ a b Mustamu, Julista (2011-06-30). "DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN". SASI (dalam bahasa Inggris). 17 (2): 1. ISSN 2614-2961.