Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara
Bagian dari seri artikel mengenai |
Gerakan demokrasi di Myanmar |
---|
Latar belakang |
Pasca kemerdekaan Burma |
Konflik internal di Myanmar |
Jalan Burma Menuju Sosialisme |
Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara |
Unjuk rasa massa |
Pemberontakan 8888 · Revolusi Safron |
Konsesi dan reformasi |
Peta jalan menuju demokrasi Konstitusi baru Reformasi 2011 |
Pemilihan umum |
1990 · 2010 · 2012 · 2015 |
Organisasi |
Liga Nasional untuk Demokrasi · Kelompok Pelajar Generasi 88 · Burma Campaign UK · Koalisi Burma Bebas · U.S. Campaign for Burma · Gelombang Generasi · Front Demokratik Pelajar Seluruh Burma · Kekuatan Ketiga |
Tokoh |
U Nu · Aung Gyi · Tin Oo · Aung San Suu Kyi · Min Ko Naing · Thein Sein |
Topik terkait |
Hak asasi manusia di Myanmar · Politik Myanmar · Hubungan luar negeri Myanmar |
Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (Bahasa Myanmar: နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, Bahasa Inggris: State Peace and Development Council, SPDC) adalah nama resmi rezim militer Myanmar. Rezim ini meraih kekuasaan melalui kekerasan dan bukan melalui pemilihan umum pada tahun 1990 yang memberikan dukungan luar biasa terhadap pihak oposisinya, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy, NLD).
Rezim ini dituduh melakukan tindakan brutal terhadap kelompok etnis minoritas, pihak oposisi, pelajar, serta aktivis hak asasi manusia. Namun, rezim ini juga telah dianggap telah membawa kestabilan untuk Myanmar melalui pemerintahan otoriter yang diterapkannya.
Pada tahun 1997, junta militer Myanmar yang berkuasa mengumumkan pengubahan namanya dari Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (State Law and Order Restoration Council, SLORC) menjadi namanya yang sekarang, SPDC. SPDC terdiri dari pemimpin kesatuan militer dan komando wilayah militer. Kesembilan belas anggota junta mungkin memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menteri kabinet. Beberapa anggota junta juga pernah atau sedang terlibat dalam kabinet.