Uti possidetis

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Uti possidetis (Latin untuk "seperti yang Anda miliki") adalah prinsip dalam hukum internasional bahwa teritori dan properti lainnya tetap dengan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali disediakan oleh perjanjian, jika perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan properti dan wilayah diambil selama perang, maka prinsip uti possidetis akan menang [1] Berasal dalam hukum Romawi, kalimat ini berasal dari ungkapan Latin uti possidetis, ita possideatis, yang berarti ". seperti yang Anda miliki, Anda akan memiliki selanjutnya ". Prinsip ini memungkinkan pihak berperang untuk mengklaim wilayah yang telah diakuisisi oleh perang.

Pada awal abad ke 17, istilah ini digunakan oleh Inggris, James I menyatakan bahwa sementara ia mengakui adanya otoritas Spanyol di daerah-daerah belahan bumi barat di mana Spanyol melakukan kontrol yang efektif, ia menolak untuk mengakui klaim Spanyol atas kepemilikan eksklusif dari seluruh wilayah barat bujur 46 ° 37 'W di bawah Perjanjian Tordesillas.

Baru-baru ini, prinsip telah digunakan dalam bentuk yang dimodifikasi (lihat Uti possidetis juris) untuk menetapkan batas-batas negara yang baru merdeka berikut dekolonisasi, dengan memastikan bahwa perbatasan mengikuti batas-batas asli dari wilayah kolonial lama dari yang mereka muncul. Ini menggunakan berasal dari Amerika Selatan pada abad ke-19 dengan penarikan Kekaisaran Spanyol [2] Dengan menyatakan bahwa uti possidetis diterapkan., Negara-negara baru berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada terra nullius di Amerika Selatan ketika Spanyol mengundurkan diri dan untuk mengurangi kemungkinan perang perbatasan antara negara-negara yang baru merdeka dan pembentukan koloni Eropa yang baru.

Prinsip yang sama diterapkan ke Afrika dan Asia setelah penarikan dari kekuatan Eropa dari orang-orang benua, dan di lokasi seperti bekas Yugoslavia dan Uni Soviet di mana pemerintah terpusat mantan jatuh, dan negara-negara konstituen memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 1964 Organisasi Persatuan Afrika mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa prinsip stabilitas perbatasan-prinsip kunci dari uti possidetis-akan diterapkan di seluruh Afrika. Sebagian besar Afrika sudah merdeka saat ini, sehingga resolusi itu terutama direktif politik untuk menyelesaikan sengketa dengan perjanjian berdasarkan pra-perbatasan yang sudah ada daripada dengan beralih untuk memaksa. Sampai saat ini, kepatuhan terhadap prinsip ini telah memungkinkan negara-negara Afrika untuk menghindari perang perbatasan; pengecualian, Perang Eritrea-Ethiopia 1998-2000, memiliki akarnya dalam pemisahan diri dari negara Afrika independen daripada sebuah konflik antara dua decolonized tetangga. [Kutipan diperlukan] Di sisi lain, batas-batas kolonial sering tidak mengikuti garis etnis, dan ini telah membantu menyebabkan perang saudara berdarah antara kekerasan dan kelompok etnis yang berbeda di banyak pasca-kolonial (dan pasca-Komunis) negara, termasuk Sudan, Republik Demokratik Kongo, Angola, Nigeria, dan bekas Yugoslavia. [3]

Prinsip ini ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam Kasus 1986 Burkina Faso v Mali-:

   [Uti possidetis] adalah prinsip umum, yang secara logis dihubungkan dengan fenomena mendapatkan kemerdekaan, di mana pun itu terjadi. Tujuan yang jelas adalah untuk mencegah kemerdekaan dan stabilitas negara-negara baru yang terancam oleh perjuangan berkenaan dgn pembunuhan saudara yang dipicu oleh perubahan perbatasan setelah penarikan kekuatan administrasi. Contoh penggunaan prinsip ini adalah saat kontroversi Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dan Indonesia.

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]

  • Helen Ghebrewebet: "Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination", Verlag Peter Lang 2006, ISBN 3-631-55092-8.

Sumber[sunting | sunting sumber]

  • -Aust, Anthony. 1st ed. New York: Cambridge UP, 2005. 42.