Triumvirat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Romawi Kuno
Roman SPQR banner.svg

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Romawi Kuno


Periode

Kerajaan Romawi
753 SM509 SM
Republik Romawi
508 SM27 SM
Kekaisaran Romawi
27 SM seterusnya
Principatus
Dominatus
Tetrarki

Kekaisaran Barat Kekaisaran Timur
Konstitusi Romawi

Konstitusi Kerajaan Romawi
Konstitusi Republik Romawi
Konstitusi Kekaisaran Romawi
Konstitusi Kekaisaran Romawi terakhir
Sejarah konstitusi Romawi
Senat
Majelis legislatif
Hakim eksekutif

Hakim

Konsul
Pretor
Kuestor
Promagistrat

Edilis
Tribunus
Sensor
Gubernur

Hakim luar biasa

Diktator
Magister Ekuitum
Tribunus konsular

Rex
Triumviri
Desemviri

Gelar dan Penghormatan
Kaisar

Legatus
Dux
Officium
Prefektus
Vikarius
Vigintiseksviri
Liktor

Magister Militum
Imperator
Princeps Senatus
Pontifeks Maksimus
Augustus
Caesar
Tetrarki

Hukum dan preseden
Hukum Romawi

Imperium
Mos maiorum
Kolegialitas

Kewarganegaraan Romawi
Auktoritas
Cursus honorum


Negara lain · Atlas
 Portal politik

Triumvirat (dari bahasa Latin, artinya dari tiga laki-laki) adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut triumvir (jamak: triumviri). Pembentukannya dapat secara formal atau informal, dan meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, namun dalam kenyataan hal ini jarang terjadi. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan tiga pemimpin militer yang berbeda, yang semuanya mengklaim sebagai pemimpin tunggal.

Indonesia[sunting | sunting sumber]

Dalam sistem tatanegara di Indonesia, terdapat sebuah dewan yang berfungsi menyerupai triumvirat, yang bersifat sementara dan berhak memimpin negara jika terjadi kekosongan kekuasaan karena prsiden dan wakil presiden tidak dapat memimpin jalannya pemerintahan karena suatu hal.[rujukan?] Dewan tersebut terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, yang ketiganya secara bersama-sama akan menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu, sehingga DPR mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden baru kepada MPR.