Kesultanan Sambas

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kesultanan Sambas
ﻛﺴﻠﺘﺎﻧﻦ سمباس

1671–1950
Bendera Lambang
Istana Alwatzikhubillah di Sambas
Ibukota Sambas
Bahasa Melayu (resmi), Dayak
Agama Islam
Pemerintahan Monarki Kesultanan
Sultan
 -  1671-1682 Sultan Muhammad Shafiuddin I
 -  1931-1944 Sultan Muhammad Ibrahim Shafiuddin
 -  2008-Sekarang Pangeran Ratu Muhammad Tarhan
Sejarah
 -  Didirikan 1671
 -  Peristiwa Mandor 1944
 -  Pembubaran Daerah Istimewa Kalimantan Barat 1950

Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan dengan pusat pemerintahannya adalah di Kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama "Sambas" di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 M sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca. Pada masa itu rajanya bergelar "Nek", salah satunya bernama Nek Riuh. Setelah masa Nek Riuh, pada sekitar abad ke-15 M muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini Raja Tan Unggal kemudian dikudeta oleh rakyat dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah kemudian pada awal abad ke-16 M (1530) datang serombongan besar orang-orang dari Pulau Jawa (sekitar lebih dari 500 orang) yaitu dari kalangan Bangsawan Kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu, yaitu keturunan dari Raja Majapahit sebelumnya yang bernama Wikramawardhana.

Pada saat itu di pesisir dan tengah wilayah Sungai Sambas ini telah sejak ratusan tahun didiami oleh orang-orang Melayu yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Dayak pesisir dimana karena saat itu wilayah ini sedang tidak ber-Raja (sepeninggal Raja Tan Unggal) maka kedatangan rombongan pelarian Majapahit ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Rombongan Majapahit ini kemudian menetap di hulu Sungai Sambas yaitu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan nama "Kota Lama". Setelah sekitar lebih dari 10 tahun menetap di "Kota Lama" dan melihat keadaan wilayah Sungai Sambas ini aman dan kondusif maka kemudian para pelarian Majapahit ini mendirikan sebuah Kerajaan hindu yang kemudian disebut dengan nama "Panembahan Sambas". Raja Panembahan Sambas ini bergelar "Ratu" (Raja Laki-laki) dimana Raja yang pertama tidak diketahui namanya yang kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu Timbang Paseban, setelah Ratu Timbang Paseban wafat lalu digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sapudak. Pada masa Ratu Sapudak inilah untuk pertama kalinya diadakan kerjasama perdagangan antara Panembahan Sambas ini dengan VOC yaitu pada tahun 1609.

Pada masa Ratu Sapudak inilah rombongan Sultan Tengah (Sultan Sarawak ke-1) bin Sultan Muhammad Hasan (Sultan Brunei ke-9) datang dari Kesultanan Sukadana ke wilayah Sungai Sambas dan kemudian menetap di wilayah Sungai Sambas ini (daerah Kembayat Sri Negara). Anak laki-laki sulung Sultan Tengah yang bernama Sulaiman kemudian dinikahkan dengan anak bungsu Ratu Sapudak yang bernama Mas Ayu Bungsu sehingga nama Sulaiman kemudian berubah menjadi Raden Sulaiman. Raden Sulaiman inilah yang kemudian setelah keruntuhan Panembahan Sambas di Kota Lama mendirikan Kerajaan baru yaitu Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas pertama bergelar Sultan Muhammad Shafiuddin I yaitu pada tahun 1671.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pendirian[sunting | sunting sumber]

Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671, di wilayah Sungai Sambas ini sebelumnya telah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya. Berdasarkan data-data yang ada, urutan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya sampai dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah :

  1. Kerajaan Wijaya Pura sekitar abad 7 M - 9 M.
  2. Kerajaan Nek Riuh sekitar abad 13 M - 14 M.
  3. Kerajaan Tan Unggal sekitar abad 15 M.
  4. Panembahan Sambas pada abad 16 M.
  5. Kesultanan Sambas pada abad 17 M - 20 M.

Secara otentik Kerajaan Sambas telah eksis sejak abad ke 13 M yaitu sebagaimana yang tercantum dalam kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada masa Majapahit. Kemungkinan besar bahwa Kerajaan Sambas saat itu rajanya bernama Nek Riuh. Walaupun secara otentik Kerajaan Sambas tercatat sejak abad ke-13 M, namun demikian berdasarkan benda-benda arkeologis (berupa gerabah, patung dari masa Hindu) yang ditemukan selama ini di wilayah sekitar Sungai Sambas menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-6 M atau 7 M di wilayah ini diyakini telah berdiri sebuah kerajaan. Hal ini ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas yang berhampiran dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia, sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad ke-5 hingga 7 M di wilayah Sungai Sambas ini telah berdiri Kerajaan Sambas yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya Kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Keriau yaitu sebelum berdirinya Kerajaan Tanjungpura.

Kedatangan rombongan bangsawan Majapahit di Sambas dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik bukanlah hanya karena wilayah Sambas pada waktu itu tidak be-raja (tidak mempunyai penguasa) setelah era Raja Tan Unggal, tapi lebih disebabkan karena penduduk Sambas pada waktu itu mempunyai kepercayaan yang sama dengan rombongan Majapahit tersebut, yakni Hindu. Hindu sudah berkembang di Nusantara sejak berdirinya Kerajaan Kutai (era pemerintahan Mulawarman) sampai kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Wajar kalau pengaruhnya sampai ke wilatah Sambas. Jadi pada waktu itu belum ada istilah “Melayu atau Dayak”. Istilah atau penyebutan itu ada setelah masuknya Islam. Penduduk yang kemudian masuk Islam dinamakan "Melayu" dan penduduk yang masih menganut Hindu (Kaharingan) dinamakan "Dayak" (Dayak artinya "orang hulu", yakni orang yang tinggal di hulu sungai atau pedalaman). Disebut orang pedalaman atau hulu bukan karena mereka terdesak oleh masuknya Islam tapi karena memang mereka belum tersentuh oleh syiar Islam, disebabkan mereka tinggal jauh di pedalaman. Pada waktu itu Islam umumnya memang disyiarkan oleh pedagang-pedagan dari Gujarat, Hadramaut, dan dari Tiongkok. Pedagang-pedagang dan penjelajah lautan ini hanya singgah dan berdagang di daerah pesisir.

Rombongan dari Jawa (Majapahit) ini pertama kali mendarat disebuah tempat yang dinamakan Pangkalan Jambu, sebuah tempat yang berada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas sekarang. Itulah sebabnya daerah tempat mendaratnya rombongan bangsawan dari Jawa ini dinamakan Jawai sampai sekarang.

Sedangkan sejarah berdirinya Kesultanan Sambas bermula di Kesultanan Brunei yaitu ketika Sultan Brunei ke-9 --Sultan Muhammad Hasan-- wafat pada tahun 1598, maka kemudian putranya yang sulung menggantikannya dengan gelar Sultan Abdul Jalilul Akbar. Ketika Sultan Abdul Jalilul Akbar telah memerintah puluhan tahun kemudian muncul saingan untuk menggantikan dari Adinda Sultan Abdul Jalilul Akbar yang bernama Pangeran Muda Tengah. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan maka Baginda Sultan Abdul Jalilul Akbar membuat kebijaksanaan untuk memberikan sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei yaitu daerah Sarawak kepada Pangeran Muda Tengah. Maka kemudian pada tahun 1629, Pangeran Muda Tengah menjadi Sultan di Sarawak sebagai Sultan Sarawak pertama dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Omar Shah yang kemudian Baginda lebih populer di kenal dengan nama Sultan tengah atau Raja Tengah yaitu merujuk kepada gelarnya sebelum menjadi Sultan yaitu Pangeran Muda Tengah.

Setelah sekitar 2 tahun memerintah di Kesultanan Sarawak yang berpusat di Sungai Bedil (Kuching sekarang), Sultan Tengah kemudian melakukan kunjungan ke Kesultanan Johor. Saat itu di Kesultanan Johor yang menjadi sultan adalah Sultan Abdul Jalil (Raja Bujang) dimana permaisuri Sultan Abdul Jalil ini adalah Mak Muda dari Sultan Tengah. Sewaktu di Kesultanan Johor ini terjadi kesalahpahaman antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil sehingga kemudian membuat Sultan Tengah dan rombongannya harus pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak sedangkan saat itu sebenarnya bukan angin yang baik untuk melakukan pelayaran. Oleh karena itulah maka ketika sampai di laut lewat dari Selat Malaka, kapal rombongan Sultan Tengah ini dihantam badai. Setelah terombang-ambing di laut satu hari satu malam, kapal Sultan Tengah tenyata telah terdampar di pantai yang adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Sukadana. Pada saat itu yang menjadi sultan di Kesultanan Sukadana adalah Sultan Muhammad Shafiuddin (Digiri Mustika) yang baru saja kedatangan utusan Amir Makkah yaitu Shekh Shamsuddin yang mengesahkan gelaran Sultan Muhammad Shafiuddin ini. Sebelum ke Kesultanan Sukadana, Shekh Shamsuddin telah berkunjung pula ke Kesultanan Banten yang juga mengesahkan gelaran Sultan Banten pada tahun yang sama.

Sultan Tengah dan rombongannya kemudian disambut dengan baik oleh Sultan Muhammad Shafiuddin. Setelah tinggal beberapa lama di Kesultanan Sukadana, setelah melihat kepribadian Sultan Tengah yang baik, maka kemudian Sultan Muhammad Shafiuddin mencoba menjodohkan Sultan Tengah dengan putrinya yang bernama Putri Surya Kesuma. Sultan Tengah pun kemudian menerima perjodohan ini. Setelah menikah dengan Putri Surya Kesuma ini Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk menetap sementara di Kesultanan Sukadana sambil menunggu situasi yang aman di sekitar Selat Malaka menyusul adanya ekspansi besar-besaran dari Kesultanan Johor dibawah pimpinan Sultan Abdul Jalil (Raja Bujang) di wilayah itu. Dari pernikahannya dengan Putri Surya Kesuma ini Sultan Tengah kemudian memperoleh seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Sulaiman.

Setelah sekitar 7 tahun menetap di Kesultanan Sukadana dan situasi di sekitar Selat Malaka masih belum aman dari ekspansi Sultan Abdul Jalil (Raja Bujang) itu, maka Baginda Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk berpindah dari Kesultanan Sukadana untuk menetap di tempat baru yaitu wilayah Sungai Sambas karena sebelumnya Sultan Tengah telah mendengar sewaktu di Sukadana bahwa di sekitar Sungai Sambas terdapat sebuah Kerajaan yang berhubungan baik dengan Kesultanan Sukadana yaitu Panembahan Sambas.

Maka kemudian pada tahun 1638 berangkatlah rombongan Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya dengan menggunakan 40 perahu yang lengkap dengan senjata dari Kesultanan Sukadana menuju Panembahan Sambas di Sungai Sambas. Setelah sampai di Sungai Sambas, rombongan Sultan Tengah ini kemudian disambut dengan baik oleh Raja Panembahan Sambas saat itu yaitu Ratu Sapudak. Rombongan Sultan Tengah ini kemudian dipersilahkan oleh Ratu Sapudak untuk menetap di sebuah tempat tak jauh dari pusat pemerintahan Panembahan Sambas.

Tidak lama setelah Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya tinggal di Panembahan Sambas, Ratu Sapudak kemudian meninggal secara mendadak. Sebagai penggantinya maka kemudian diangkatlah keponakan Ratu Sapudak yang bernama Raden Kencana (Anak Ratu Timbang Paseban). Raden Kencana ini adalah juga menantu dari Ratu Sapudak karena mengawini anak Ratu Sapudak yang perempuan bernama Mas Ayu Anom. Setelah menaiki tahta Panembahan Sambas, Raden Kencana ini kemudian bergelar Ratu Anom Kesumayuda.

Setelah sekitar 10 tahun Sultan Tengah menetap di wilayah Panembahan Sambas dan anaknya yang sulung yaitu Sulaiman sudah beranjak dewasa maka kemudian Sulaiman dijodohkan dan kemudian menikah dengan anak perempuan Almarhum Ratu Sapudak yang bungsu bernama Mas Ayu Bungsu. Karena pernikahan inilah maka Sulaiman kemudian dianugerahi gelar Raden oleh Panembahan Sambas sehingga nama menjadi Raden Sulaiman dan selanjuntnya tinggal di lingkungan Istana Panembahan Sambas bersama Mas Ayu Bungsu. Dari pernikahannya dengan Mas Ayu Bungsu ini, Raden Sulaiman memperoleh seorang anak pertama yaitu seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Bima. Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesumayuda menjadi salah satu Menteri Besar Panembahan Sambas bersama dengan Adinda Ratu Anom Kesumayuda yang bernama Raden Arya Mangkurat.

Tidak lama setelah kelahiran cucu Sultan Tengah yaitu Raden Bima, dan setelah melihat situasi yang sudah mulai aman di sekitar Selat Malaka apalagi setelah melihat anaknya yang sulung yaitu Raden Sulaiman telah menikah dan mandiri bahkan telah menjadi Menteri Besar Panembahan Sambas, maka Baginda Sultan Tengah kemudian memutuskan sudah saatnya untuk kembali ke negerinya yang telah lama di tinggalkan yaitu Kesultanan Sarawak. Maka kemudian berangkatlah Sultan Tengah beserta istrinya yaitu Putri Surya Kesuma dan keempat anaknya yang lain (adik-adik dari Raden Sulaiman) yaitu Badaruddin, Abdul Wahab, Rasmi Putri dan Ratna Dewi beserta orang-orangnya yaitu pada sekitar tahun 1652.

Ditengah perjalanan ketika telah hampir sampai ke Sarawak yaitu di suatu tempat yang bernama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendri, pengawal itu kemudian dibalas tikam oleh Sultan Tengah hingga pengawal itu tewas. Namun demikian luka yang di tubuh Sultan Tengah terlalu parah sehingga kemudian Sultan Tengah pun wafat. Jenazah Baginda Sultan Tengah kemudian setelah di shalatkan kemudian dengan adat kebesaran Kesultanan Sarawak oleh Menteri-Menteri Besar Kesultanan Sarawak, dimakamkan di lereng Gunung Sentubong. Adapun Putri Surya Kesuma setelah kewafatan suaminya yaitu Almarhum Sultan Tengah, kemudian memutuskan untuk kembali ke Kesultanan Sukadana yaitu tempat dimana ia berasal bersama dengan keempat anaknya.

Di Panembahan Sambas, sepeninggal Ayahnya yaitu Baginda Sultan Tengah, Raden Sulaiman mendapat tentangan yang keras dari Adik Ratu Anom Kesumayuda yang juga adalah Menteri Besar Panembahan Sambas yaitu Raden Arya Mangkurat. Tentangan dari Raden Arya Mangkurat yang sangat fanatik Hindu ini karena iri dan dengki dengan Raden Sulaiman yang semakin kuat mendapat simpati dari para pembesar Panembahan Sambas saat karena baik pwrilakunya dan bagus kepemimpinannya dalam memagang jabatan Menteri Besar, disamping itu Raden Sulaiman ini juga sangat giat menyebarkan Islam di lingkungan Istana Panembahan Sambas yang mayoritas masih menganut Hindu, sehingga dari hari ke hari semakin banyak petinggi dan penduduk Panembahan Sambas yang masuk Islam.

Tekanan terhadap Raden Sulaiman oleh Raden Arya Mangkurat ini kemudian semakin kuat hingga sampai pada mengancam keselamatan Raden Sulaiman beserta keluarganya, sedangkan Ratu Anom Kesumayuda tampaknya tidak mampu berbuat banyak. Maka Raden Sulaiman kemudian memtuskan untuk hijrah dari pusat Panembahan Sambas dan mencari tempat menetap yang baru. Maka kemudian pada sekitar tahun 1655, berangkatlah Raden Sulaiman beserta istri dan anaknya serta orang-orangnya, yaitu sebagian orang-orang Brunei yang ditinggalkan ayahnya (Sultan Tengah) ketika akan pulang ke Sarawak dan sebagian petinggi dan penduduk Panembahan Sambas yang setia dan telah masuk Islam.

Dari pusat Panembahan Sambas ini (sekarang disebut dengan nama Kota Lama), Raden Sulaiman dan rombongannya sempat singgah selama setahun di tempat yang bernama Kota Bangun dan kemudian memutuskan untuk menetap di suatu tempat lain yang kemudian bernama Kota Bandir. Setelah sekitar 4 tahun menetap di Kota Bandir ini, secara tiba-tiba, Ratu Anom Kesumayuda datang menemui Raden Sulaiman dimana Ratu Anom Kesumayuda menyatakan bahwa ia dan sebagian besar petinggi dan penduduk Panembahan Sambas di Kota Lama akan berhijrah dari wilayah Sungai Sambas ini dan akan mencari tempat menetap yang baru di wilayah Sungai Selakau karena ia (Ratu Anom Kesumayuda) telah berseteru dan tidak sanggup menghadapi ulah adiknya yaitu Raden Arya Mangkurat di Kota Lama. Untuk itulah Ratu Anom Kesumayuda kemudian menyatakan menyerahkan kekuasaan di wilayah Sungai Sambas ini kepada Raden Sulaiman dan agar melakukan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas ini.

Sekitar 5 tahun setelah mendapat mandat penyerahan kekuasaan dari Ratu Anom Kesumayuda maka setelah berembug dengan orang-orangnya dan melakukan segala persiapan yang diperlukan, Raden Sulaiman kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah Kerajaan baru. Maka kemudian pada sekitar tahun 1671 Raden Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman sebagai sultan pertama Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Shafiuddin. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas ini adalah ditempat yang baru di dekat muara Sungai Teberrau yang bernama Lubuk Madung.

Setelah memerintah selama sekitar 15 tahun yang diisi dengan melakukan penataaan sistem pemerintahan dan pembinaan hubungan dengan negari-negeri tetangga, pada tahun 1685 Sultan Muhammad Shafiuddin (Raden Sulaiman) mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Sambas dan mengangkat anak sulungnya yaitu Raden Bima sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin.

Sekitar setahun setelah memerintah sebagai Sultan Sambas ke-2, Sultan Muhammad Tajuddin (Raden Bima), atas persetujuan dari ayahnya (Raden Sulaiman), kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Sambas dari Lubuk Madung ke suatu tempat tepat di depan percabangan tiga buah Sungai yaitu Sungai Sambas, Sungai Teberrau, dan Sungai Subah. Tempat ini kemudian disebut dengan nama "Muara Ulakkan" yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Sambas seterusnya yaitu dari tahun 1685 itu hingga saat ini.

Perkembangan[sunting | sunting sumber]

Masjid Sultan Muhammad Shafiuddin II di Sambas.

Selama masa berdirinya Pemerintahan Kesultanan Sambas dari tahun 1671 M hingga tahun 1950 M, selama masa itu Kepala Pemerintahan Kesultanan Sambas terdiri dari 15 orang Sultan dan 2 orang Ketua Majelis Kesultanan (Plt Sultan).

Kesultanan Sambas selama 100 tahun yaitu dari paruh pertama abad ke-18 hingga paruh pertama abad ke-19 M merupakan Kerajaan Terbesar di wilayah pesisir barat Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat) hingga kemudian Hindia Belanda masuk pada awal abad ke-19 M. Pihak Hindia Belanda ini yang membuat besar Kesultanan Pontianak sehingga kemudian Kesultanan Pontianak menggantikan posisi Kesultanan Sambas sebagai kerajaan terbesar di wilayah ini.

Pada sekitar awal abad ke-19 M (sekitar tahun 1805 M hingga tahun 1811 M) sering terjadi pertempuran di laut antara kapal-kapal Inggris dengan armada laut Kesultanan Sambas. Pada tahun 1812 M Hindia Inggris dibawah pimpinan T. S. Raffles mengirimkan armada dan pasukan untuk menyerang Kesultanan Sambas. Pertempuran sengit antara pasukan Inggris dan pasukan Kesultanan Sambas kemudian berlangsung disekitar percabangan Sungai Sambas (sekitar Kampung Sebatu) dan akhirnya pasukan Inggris itu dapat dikalahkan / dipukul mundur oleh pasukan Kesultanan Sambas (sebagaimana yang tercantum dalam buku sejarah tulisan Sir Graham Irwin / Sejarawan terkenal Inggris dalam bukunya yang berjudul "Borneo in Eighteen Century").

Dari sejak berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671 dengan Sultan pertama Kesultanan Sambas yaitu Sultan Muhammad Shafiuddin I hingga tahun 1818 yaitu dimasa pemerintahan Sultan Sambas ke-8 yaitu Sultan Muhammad Ali Shafiuddin I (Pangeran Anom), Kesultanan Sambas pada rentang masa itu (1671 M - 1818 M) adalah dalam kondisi berdaulat penuh yaitu pada rentang masa itu tidak ada satu pun kekuasaan asing yang menduduki atau mendirikan perwakilan pemerintahan di Kesultanan Sambas dan pada rentang masa itu Kesultanan Sambas tidak ada tunduk atau mengantarkan upeti apapun kepada pihak kekuasaan asing manapun.

Belanda (Hindia Belanda) mulai menanamkan kekuasaannya di Kesultanan Sambas pertama kali adalah pada tahun 1818 M dan saat itu posisi Hindia Belanda di Kesultanan Sambas itu masih sebagai mitra bagi Kesultanan Sambas (belum mengendalikan pemerintahan Kesultanan Sambas) dimana saat itu Hindia Belanda hanya sebatas menangani / mengatur Kongsi-Kongsi pertambangan emas yang ada di wilayah Kesultanan Sambas. Hindia Belanda mulai mengendalikan pemerintahan Kesultanan Sambas adalah sejak tahun 1855 M yaitu dimasa pemerintahan Sultan Sambas ke-12 yaitu Sultam Umar Kamaluddin (Raden Tokok).

SULTAN MUHAMMAD ALI SHAFIUDDIN I (PANGERAN ANOM) SULTAN SAMBAS KE- 8

Pangeran Anom adalah salah seorang anak dari Sultan Sambas ke-5 yaitu Sultan Umar Aqamaddin II, nama kecilnya adalah Raden Pasu. Pangeran Anom memulai karirnya sebagai Panglima Kesultanan Sambas ketika masih berusia relatif muda yaitu sekitar 17 tahun dimasa pemerintahan Ayahandanya yaitu Sultan Umar Aqamaddin II (Sultan Sambas ke-5)selanjutnya ketika Ayahandanya wafat dan digantikan oleh Abang Pangeran Anom yaitu Sultan Abubakar Tajuddin I (Raden Mantri), Pangeran Anom menjabat sebagai Pangeran Bendahara (Wazir I / Ketua Menteri) sekaligus juga sebagai Panglima Besar Kesultanan Sambas dan Kepala Armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas yang didirikan pada tahun 1805 M. Ketika Ayahnya (Sultan Umar Aqamaddin II) wafat dalam periode ke-2 pemerintahannya, maka Abang Pangeran Anom yang bernama Raden Mantri menggantikan Ayahnya dengan gelar Sultan Abubakar Tajuddin I (Sultan Sambas ke-7). Sultan Abubakar Tajuddin I ini dengan Pangeran Anom ini adalah saudara kandung satu bapak yaitu Sultan Umar Aqamaddin Ii tetapi berlainan ibu, Sultan Abubakar Tajuddin I adalah anak dari istri pertama (permaisuri) sedangkan Pangeran Anom adalah anak istri Sultan Umar Aqamaddin II yang ke-2. Setelah Sultan Abubakar Tajuddin I (Abang Pangeran Anom) wafat pada tahun 1815 M, maka Pangeran Anom kemudian diangkat sebagai Sultan Sambas selanjutnya (Sultan Sambas ke-8) dengan gelar Sultan Muhammad Ali Shafiuddin I.

Pangeran Anom kemudian menjadi Panglima Besar Kesultanan Sambas yang sekaligus juga memimpin satu armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas yang terdiri dari 2 kapal layar bertiang 3 lengkap dengan meriam yang didampingi dengan berpuluh-puluh perahu pencalang. Armada Laut Kesultanan Sambas ini dibentuk pada sekitar tahun 1805 M oleh Pangeran Anom bersama dengan Abangnya yang menjadi Sultan Sambas saat itu yaitu Sultan Abubakar Tajuddin I.

Armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas ini bertugas untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan Kesultanan Sambas saat itu yaitu garis pantai yang membentang dari mulai Tanjung Datuk di utara (diatas Paloh) hingga ke Sungai Duri di sebelah selatan. Armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas ini dibentuk setelah seringnya serangan para bajak laut terutama bajak laut yang datang dari perairan Sulu dan pembakangan dari kapal-kapal Eropa khususnya kapal-kapal Inggris yang menolak untuk melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Kesultanan Sambas dengan melalui pelabuhan induk Kesultanan Sambas yang berada di Sungai Sambas dimana kapal-kapal Inggris ini dengan lancang langsung mengadakan aktivitas dagang dipelabuhan-pelabuhan Kongsi China di Selakau dan Sedau yang merupakan wilayah Kesultanan Sambas tanpa melalui pelabuhan induk Kesultanan di Sungai Sambas. Kongsi-Kongsi itu adalah perkumpulan orang-orang China yang berkelompok beradasarkan lokasi penambangan emas mereka. Orang-orang China ini didatangkan oleh Sultan Sambas sejak tahun 1750 M yaitu untuk mengerjakan pertambangan emas yang tersebar di wilayah Kesultanan Sambas seperti Monteraduk, seminis, Lara, Lumar dan kemudian juga Pemangkat.

Walaupun telah dibentuk armada angkatan laut Kesultanan Sambas ini, kapal-kapal Inggris masih dengan angkuhnya tetap melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Kesultanan Sambas tanpa melalui pelabuhan induk di sungai sambas. Aturan mesti melewati pelabuhan induk ini merupakan aturan tata perdagangan pada Kerajaan di nusantara ini sejak zaman Sriwijaya sehingga sudah merupakan aturan yang sah dan resmi, yaitu apabila ada kapal asing yang tidak mau melewati pelabuhan induk maka kapal itu akan digiring, bila tidak mau digiring maka kapal itu akan diperangi dan bila kapal itu berhasil dikalahkan maka sebagai hukumannya, seluruh awak akan di tawan dan seluruh harta kapal akan dirampas menjadi milik armada Kerajaan yang memiliki wilayah itu.

Tetapi orang-orang eropa khususnya Inggris ini sering meremehkan kedaulatan dan kemampuan kerajaan di nusantara ini yang untuk kasus ini adalah Kesultanan Sambas. Hal ini kemudian membuat sering terjadinya pertempuran Laut antara kapal-kapal Inggris yang juga bersenjatakan meriam itu dengan armada angkatan laut Kesultanan Sambas dibawah pimpinan Pangeran Anom ini dan berkat ketangguhan Pangeran Anom dalam memimpin armada laut Kesultanan Sambas ini, dalam sekitar 4 atau 5 pertempuran laut yang terjadi, seluruhnya dapat dimenangkan oleh armada Pangeran Anom ini.

Hal ini kemudian berlanjut terus hingga kemudian menimbulkan semacam kondisi perang antara Kerajaan Inggris dengan Kesultanan Sambas dimana bila di mana-mana perairan ditemukan kapal Inggris pasti akan diserang oleh armada Kesultanan Sambas di bawah Pangeran Anom ini dan begitu pula sebaliknya. Tercatat dalam sejarah beberapa nama kapal Inggris yang telah ditaklukkan oleh armada laut Kesultanan Sambas ini yaitu kapal tranfers, cendana, dan yang terakhir adalah kapal dengan nama Commerce (yang oleh lidah Melayu Sambas di sebut kerimis).

Tanggal 11 Juli 1831, Sultan Usman Kamaluddin wafat, tahta kerajaan dilimpahkan kepada Sultan Umar Akamuddin III. Tanggal 5 Desember 1845 Sultan Umar Akamuddin III wafat, maka diangkatlah Putera Mahkota Raden Ishaq dengan gelar Sultan Abu Bakar Tadjuddin II. Tanggal 17 Januari 1848 putera sulung beliau yang bernama Raden Afifuddin ditetapkan sebagai putera Mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Afifuddin. Tahun 1855, Sultan Abubakar Tadjuddin II diasingkan ke Jawa oleh pemerintah Belanda (kembali ke Sambas tahun 1879).

SULTAN MUHAMMAD SHAFIUDDIN II (PANGERAN ADIPATI) SULTAN SAMBAS KE- 13

Pangeran Adipati adalah gelar penghormatan untuk Putra Mahkota. Pangeran Adipati yang dimaksud ini adalah Pangeran Adipati Afifuddin yaitu anak dari Sultan Sambas yang ke-11 yaitu Sultan Abubakar Tajuddin II. Sultan Abubakar Tajuddin Ii ini adalah Sultan Sambas terkahir yang berdaulat penuh di dalam Negeri Sambas karena pada masa pemerintahannyalah untuk pertama kalinya Belanda melakukan kudeta terselebung terhadap pemerintahannya melalui sepupu dari Sultan Abubakar Tajuddin II ini yang bernama Raden Tokok' yang kemudian menjadi Sultan Sambas ke-12 dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Sebelum Sultan Abubakar Tajuddin II terpaksa turun dari tahta Kesultanan Sambas (tahun 1855)telah ada kesepakatan antara Sultan Abubakar Tajuddin dengan Raden Tokok' dan Belanda bahwa setelah Raden Tokok' menjadi Sultan Sambas yang akan menjadi Sultan Sambas berikutnya adalah anak dari Sultan Abubakar Tajuddin II yaitu Pangeran Adipati Afifuddin karena dimasa Sultan Abubakar Tajuddin II memerintah, Baginda telah mengangkat anaknya itu sebagai Putra Mahkota. Sejak kudeta terselubung inilah kekuatan Belanda mulai berpengaruh di Kesultanan Sambas sedangkan sebelumnya yaitu dari Sultan Sambas ke-1 (kesatu) (Sultan Muhammad Shafiuddin I) hingga separuh pemerintahan dari Sultan Sambas ke-11 (kesebelas) (Sultan Abubakar Tajuddin II) Sultan-Sultan Sambas berdaulat penuh artinya Kesultanan Sambas selama rentang masa itu tidak ada tunduk ataupun dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar manapun termasuk Belanda. Hindia Belanda mulai membuat perwakilannya di Kesultanan Sambas pada tahun 1819, namun saat itu Sultan Sambas masih mengendalikan penuh perwakilan Hindia Belanda itu. Pengaruh Belanda mulai berpengaruh di pemerintahan Kesultanan Sambas adalah sejak masa Sultan Sambas ke-12 itu yaitu Raden Tokok' / Sultan Umar Kamaluddin) yang naik tahta Kesultanan Sambas pada tahun 1855 M setelah dengan dukungan Belanda membuat kudeta terselebung terhadap Abang Sepupunya yang saat itu menjadi Sultan Sambas ke-11 (sebelas)yaitu Sultan Abubakar Tajuddin II / Raden Ishaq).

Setelah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Kebangsawanan di Batavia pada tahun 1861, Pangeran Adipati Afiffuddin pulang ke Sambas dan diangkat menjadi Sultan Muda. Baru pada tanggal 16 Agustus 1866 beliau diangkat menjadi Sultan Sambas ke-13 dengan gelar Sultan Muhammad Shafiuddin II. Ia mempunyai dua orang istri. Dari istri pertama (Ratu Anom Kesumaningrat) dikaruniai seorang putera bernama Raden Ahmad dan kemudian diangkat sebagai Putera Mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Achmad. Dari istri kedua (Encik Nana) dikaruniai juga seorang putera bernama Raden Muhammad Aryadiningrat. Sebelum sempat menjadi Sultan Sambas, Putera Mahkota yaitu Pangeran Adipati Ahmad wafat mendahului ayahnya (Sultan Muhammad Shafiuddin II).

Setelah Sultan Muhammad Shafiuddin II telah memerintah selama 56 tahun, Baginda merasa sudah lanjut usia, pada tahun 1924 Sultan Muhammad Shafiuddin mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Sambas. Pada masa ini kekuasaan Hindia Belanda telah semakin kuat mengendalikan pemerintahan di Sambas dimana kemudian untuk menggantikan Sultan Muhammad Shafiuddin II yang mengundurkan diri, Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengangkat anak Sultan Muhammad Shafiuddin II yaitu Raden Muhammad Aryadiningrat sebagai Sultan Sambas selanjutnya (Sultan Sambas ke-14) dengan gelar Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II.

Setelah memerintah selama sekitar 4 tahun, pada tahun 1926, Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II wafat dan kemudian sebagai penggantinya, setelah sempat terjadi polemik menentukan sultan selanjutnya sekitar 5 tahun, pada tahun 1931, oleh Pemerintah Hindia Belanda diangkatlah keponakan Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II (Sultan Sambas ke-14) itu yang juga adalah cucu dari Sultan Muhammad Shafiuddin II (Sultan Sambas ke-13) yaitu Raden Muhammad Mulia Ibrahim sebagai Sultan Sambas ke-15 dengan gelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Shafiuddin.

Dari 15 Sultan Sambas, ada 2 Sultan yang diangkat tidak berdasarkan aturan-temurun, yaitu Sultan Sambas ke-14 (Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II) pada tahun 1924 dan Sultan Sambas ke-15 (Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Shafiuddin) pada tahun 1931 dimana sultan-sultan ini diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda karena pada masa itu sudah begitu kuatnya pengaruh Belanda di wilayah Borneo Barat.

Belanda berkuasa sejak tahun 1930 di wilayah Kalimantan Barat dengan nama Westerafdeling Borneo beribukota di Pontianak. Sedangkan saat itu di Kesultanan Sambas yang menjadi Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Shafiuddin. Namun demikian kesultanan dan kerajaan yang ada di wilayah Borneo Barat masih tetap eksis memerintah wilayah kekuasaannya masing-masing, namun untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat penting misalnya bidang ekonomi dan luar negeri mesti mendapat persetujuan dari wakil Hindia Belanda yaitu Residen dan Asisten Residen.

Masa Pendudukan Jepang[sunting | sunting sumber]

Setelah memerintah kira-kira 4 tahun, Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II wafat. Pemerintahan Kesultanan Sambas diserahkan kepada keponakannya yaitu Raden Muhammad Mulia Ibrahim bin Pangeran Adipati Achmad bin Sultan Muhammad Shafiuddin II menjadi Sultan Sambas ke-15 dengan gelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Shafiuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Shafiuddin inilah, pasukan Jepang masuk ke Sambas. Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Shafiuddin kemudian menjadi salah seorang korban keganasan pasukan Jepang, yaitu bersama dengan sebagian besar raja-raja lainnya yang ada di wilayah Borneo Barat ini dibunuh pasukan Jepang di daerah Mandor.

Setelah Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Shafiuddin terbunuh oleh Jepang, pemerintahan Kesultanan Sambas dilanjutkan oleh sebuah Majelis Kesultanan Sambas hingga kemudian dengan terbentuknya Republik Indonesia. Pada tahun 1950-an, Majelis Kesultanan Sambas kemudian memutuskan untuk bergabung dalam Republik Indonesia.

Batas Wilayah Kekuasaan Kesultanan Sambas[sunting | sunting sumber]

Batas wilayah Kesultanan Sambas pada awalnya yaitu ketika didirikan pertama kali oleh Raden Sulaiman (Sultan Muhammad Shafiuddin I) adalah meliputi wilayah Sungai Sambas dan percabangannya serta wilayah Sungai Paloh dan percabangannya. Ketika pada masa Sultan Sambas ke-2 yaitu Sultan Muhammad Tajuddin I (Raden Bima) batas wilayah Kesultanan Sambas telah meluas meliputi Sungai Sambas hingga wilayah Sungai Selakau dan percabangannya. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas kemudian terus meluas hingga pada masa Sultan Sambas ke-4 (Sultan Abubakar Kamaluddin) wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas telah meliputi mulai dari Tanjung Datuk di utara hingga ke Sungai Duri di selatan kemudian daerah Montraduk dan Bengkayang di tenggara hingga ke daerah Seluas dan Sungkung di sebelah timur. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas dari masa Sultan Sambas ke-4 (Sultan Abubakar Kamaluddin) ini kemudian terus bertahan hingga berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Sambas selama sekitar 279 tahun (dengan melalui 15 orang Sultan dan 2 orang Kepala Pemerintahan) yaitu dengan bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Pada tahun 1956, bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas itu (yaitu wilayah Kesultanan Sambas sejak Sultan Sambas ke-4 hingga berakhirnya pemerintahan Kesultanan Sambas itu) secara utuh dijadikan wilayah Kabupaten Sambas (sebagaimana tercantum dalam Berita Daerah Kalimantan Barat mengenai pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1956). Wilayah Kabupaten Sambas ini kemudian terus bertahan hingga kemudian pada tahun 2000, wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 3 Daerah Pemerintahan yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang hingga sekarang ini.[1][2]

Peninggalan Kesultanan Sambas[sunting | sunting sumber]

Peninggalan dari jejak Kesultanan Sambas yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Jami' Kesultanan Sambas, Istana Istana Alwatzikhubillah, Makam-makam Sultan Sambas dari Sultan Sambas pertama hingga Sultan Sambas ke-14, serta sebagian alat-alat kebesaran kerajaan seperti tempat tidur sultan terakhir, kaca hias, seperangkat alat untuk makan sirih, pakaian kebesaran sultan, payung ubur-ubur, tombak canggah, 3 buah meriam canon di depan istana dan 2 buah meriam lele, 2 buah tempayan keramik dari negeri Tiongkok dan 4 buah kaca cermin besar dari Kerajaan Perancis dan 2 buah kaca cermin besar dari Belanda. Sebagian besar barang-barang peninggalan Kesultanan Sambas lainnya telah hilang atau terjual oleh oknum tertentu, namun secara fisik jejak Kesultanan Sambas masih terlihat jelas dan terasa kuat di Sambas ini. Juga Keturunan dari Sultan-Sultan Sambas ini bertebaran di wilayah Kalimantan Barat, baik di Sambas, Singkawang, dan Pontianak yang sebagiannya masih menggunakan gelar Raden.

Sultan-Sultan Sambas[sunting | sunting sumber]

Sultan-Sultan Sambas seluruhnya berjumlah 15 Sultan yaitu :

  1. Sultan Muhammad Shafiuddin I bin Sultan Ibrahim Ali Omar Shah ( Sultan Tengah ) (1671 - 1682)
  2. Sultan Muhammad Tajuddin bin Sultan Muhammad Shafiuddin I (1682 - 1718)
  3. Sultan Umar Aqamaddin I bin Sultan Muhammad Tajuddin (1718 - 1732)
  4. Sultan Abubakar Kamaluddin bin Sultan Umar Aqamaddin I (1732 - 1762)
  5. Sultan Umar Aqamaddin II bin Sultan Abubakar Kamaluddin (1762 - 1786) dan (1793 - 1802)
  6. Sultan Achmad Tajuddin bin Sultan Umar Aqamaddin II (1786 - 1793)
  7. Sultan Abubakar Tajuddin I bin Sultan Umar Aqamaddin II (1802 - 1815)
  8. Sultan Muhammad Ali Shafiuddin I bin Sultan Umar Aqamaddin II (1815 - 1828)[3]
  9. Sultan Usman Kamaluddin bin Sultan Umar Aqamaddin II (1828 - 1832)
  10. Sultan Umar Aqamaddin III bin Sultan Umar Aqamaddin II (1832 - 1846)
  11. Sultan Abu Bakar Tajuddin II bin Sultan Muhammad Ali Shafiuddin I (1846 - 1854)[4]
  12. Sultan Umar Kamaluddin bin Sultan Umar Aqamaddin III (1854 - 1866)
  13. Sultan Muhammad Shafiuddin II bin Sultan Abubakar Tajuddin II (1866 - 1924)
  14. Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II bin Sultan Muhammad Shafiuddin II (1924 - 1926)
  15. Sultan Muhammad Ibrahim Shafiuddin bin Pangeran Adipati Achmad bin Sultan Muhammad Shafiuddin II (1931 - 1944) ( Sultan Sambas Terakhir )
  16. Pangeran Ratu Muhammad Taufik bin Sultan Muhammad Ibrahim Shafiuddin (1944 - 1984) ( Kepala Rumah Tangga Istana Kesultanan Sambas )
  17. Pangeran Ratu Winata Kusuma bin Pangeran Ratu Muhammad Taufik (2000 - 2008) ( Kepala Rumah Tangga Istana Kesultanan Sambas )
  18. Pangeran Ratu Muhammad Tarhan bin Pangeran Ratu Winata Kesuma (2008 - sekarang) sebagai Pewaris Kepala Rumah Tangga Istana Kesultanan Sambas.

Adapun urutan para Kepala Pemerintahan Kesultanan Sambas yang pernah memerintah di Kesultanan Sambas selama 279 Tahun masa pemerintahan Kesultanan Sambas yaitu dari sejak Kesultanan Sambas berdiri pada tahun 1671 M hingga berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Sambas dengan bergabung kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950 M, adalah sebagai berikut :

1.   Sultan Muhammad Shafiuddin I (Raden Sulaiman bin Sultan Tengah) Tahun : 1671 - 1682 M

2.   Sultan Muhammad Tajuddin I (Raden Bima bin Sultan Muhammad Shafiuddin I )Tahun : 1682 - 1718 M

3.   Sultan Umar Aqamaddin I (Raden Mulia / Meliau bin Sultan Muhammad Tajuddin I) Tahun : 1718 - 1732 M

4.   Sultan Abubakar Kamaluddin (Raden Bungsu bin Sultan Umar Aqamaddin I) Tahun : 1732 M - 1762 M

5.   Sultan Umar Aqamaddin II (Raden Jamak bin Sultan Abubakar Kamaluddin) Tahun : 1762 - 1786 M & 1793 - 1802 M

6.   Sultan Muhammad Tajuddin II (Raden Ahmad / Gayong bin Sultan Umar Aqamaddin II) Tahun : 1786 - 1793 M

7.   Sultan Abubakar Tajuddin II (Raden Mantri bin Sultan Umar Aqamaddin II) Tahun : 1802 - 1815 M

8.   Sultan Muhammad Ali Shafiuddin I (Raden Anom / Pasu bin Sultan Umar Aqamaddin II) Tahun : 1815 - 1828 M

9.   Sultan Usman Kamaluddin (Raden Sumba bin Sultan Umar Aqamaddin II) Tahun : 1828 - 1830 M

10. Sultan Umar Aqamaddin III (Raden Semar bin Sultan Umar Aqamaddin II) Tahun : 1830 - 1846 M

11. Sultan Abubakar Tajuddin II (Raden Ishaq bin Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II) Tahun : 1846 - 1855 M

12. Sultan Umar Kamaluddin (Raden Tokok bin Sultan Umar Aqamaddin III) Tahun : 1855 - 1866 M

13. Sultan Muhammad Shafiuddin II (Raden Hafifuddin bin Sultan Abubakar Tajuddin II) Tahun : 1866 - 1922 M

14. Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II (Raden Muhammad Arif bin Sultan Muhammad Shafiuddin II) Tahun : 1922 - 1926 M

15. Pangeran Bendahara Muhammad Tayeb (Raden Muhammad Tayeb bin Sultan Muhammad Shafiuddin II) Tahun : 1926 - 1931 M

16. Sultan Muhammad Ibrahim Shafiuddin (Raden Muhammad Mulia Ibrahim bin Pangeran Adipati Achmad bin Sultan Muhammad Shafiuddin II) Tahun : 1931 – 1944

17. Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma Muchsin Panji Anom (Raden Muchsin Panji Anom bin Pangeran Cakra Negara Sulaiman Panji Anom bin Pangeran Muda Nata Kesuma Abdul Muthalib bin Sultan Abubakar Tajuddin II) Tahun : 1946 – 1950.

Gelar serta Sebutan Kehormatan dan Jabatan di Kesultanan Sambas[sunting | sunting sumber]

  • Seluruh Sultan Sambas disamping mempunyai nama batang tubuh juga mempunyai nama gelaran seperti Raden Sulaiman bergelar Sultan Muhammad Shafiuddin I, Raden Ishaq bergelar Sultan Abubakar Tajuddin II dan lainnya.
  • Sultan dengan sebutan penghormatan: Sri Paduka al-Sultan Tuanku (gelar Sultan) ibni al-Marhum (nama dan gelar bapak), Sultan dan Yang di-Pertuan Sambas, dengan panggilan Yang Mulia.
  • Sultan yang mengundurkan diri dari Tahta mempunyai sebutan kehormatan "Yang Dipertuan Sultan" dan menggunakan nama gelarannya sewaktu menjadi Sultan misalnya : Yang Dipertuan Sultan Muhammad Shafiuddin II.
  • Permaisuri: Sri Paduka Ratu (gelar).
  • Putra Mahkota (Pewaris Resmi Kerajaan) mempunyai sebutan kehormatan "Sultan Muda" atau "Pangeran Ratu" atau "Pangeran Adipati" namun tidak mempunyai gelar, jadi langsung kepada nama batang tubuhnya / panggilannya. Putra Mahkota ini biasanya dipilih dari anak laki-laki sulung dari Permaisuri yang disebut dengan nama "Anak Gahara".
  • Anak Sulung Sultan dari istri bukan Permaisuri mempunyai sebutan kehormatan "Pangeran Muda".
  • Dibawah Sultan Sambas terdapat 4 Jabatan Wazir dengan sebutan kehormatan "Pangeran" dan mempunyai nama gelaran yaitu : Wazir I bergelar Pangeran Bendahara Sri Maharaja, Wazir II bergelar Pangeran Paku Negara, Wazir III bergelar Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma dan Wazir IV bergelar Pangeran Laksmana. Keempat Wazir ini diketuai oleh Wazir I (Pangeran Bendahara Sri Maharaja)dan keempatnya harus berasal dari kerabat dekat Sultan Sambas dan mempunyai nasab yang sama.
  • Dibawah Wazir terdapat Menteri-Menteri Kerajaan dengan sebutan kehormatan "Pangeran" yang diantaranya bergelar Pangeran Cakra Negara, Pangeran Amar Diraja dan lainnya.
  • Dibawah Pangeran terdapat Chateria Kerajaan dengan sebutan kehormatan "Pangeran" namun tidak mempunyai nama gelaran jadi langsung kepada nama batang tubuhnya / panggilannya.
  • Anak-anak dari Pangeran, Pangeran Ratu atau Pangeran Adipati dan Pangeran Muda semuanya mempunyai sebutan kehormatan "Raden".
  • Anak-anak dari Raden mempunyai sebutan kehormatan "Urai". "Urai" dapat kemudian menjadi "Raden" tetapi dengan suatu pengangkatan secara resmi oleh Sultan.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ http://www.indonesianhistory.info/map/borneo1879.html?zoomview=1
  2. ^ http://www.indonesianhistory.info/map/borneo1879.html
  3. ^ (Belanda) van Eysinga, Philippus Pieter Roorda (1841). Handboek der land- en volkenkunde, geschiedtaal-, aardrijks- en staatkunde von Nederlandsch Indie 3. Van Bakkenes. hlm. 178. 
  4. ^ (Belanda) Hoëvell, Wolter Robert (1853). Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 36. Ter Lands-drukkerij. hlm. 198. 


Pranala Luar[sunting | sunting sumber]