Hak asasi manusia di Uni Eropa

Pada mulanya, penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak dianggap terkait dengan Komunitas Eropa yang lebih berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sehingga segala hal di Eropa yang berkaitan dengan HAM akan dirujuk ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan ini sendiri tidak termasuk ke dalam kerangka Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari Majelis Eropa, yang tugasnya adalah menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Walaupun begitu, ECJ secara bertahap mengakui perlunya mematuhi hak-hak dasar tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas. Perkara pertama ECJ yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah perkara Stauder v Ulm, dan sejak itu ECJ mengakui ECHR sebagai sumber HAM utama secara hukum dan juga akan melarang undang-undang atau tindakan yang tidak sejalan dengan HAM.

UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan instrumen Komunitas pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap ECHR, meskipun pernyataan tersebut hanya dimuat di bagian Pembukaan. Pada tanggal 7 Desember 2000, Piagam Hak Asasi Uni Eropa diproklamasikan oleh Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi Eropa. Piagam tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang dipetik dari ECHR, tradisi konstitusional bersama negara-negara anggota, dan hak warga negara yang sudah tercantum di dalam Perjanjian Komunitas. Piagam ini juga berisi hak-hak ekonomi dan sosial yang terilhami dari Piagam Sosial Majelis Eropa, Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa, serta undang-undang yang berasal dari Komunitas. Semenjak ditetapkannya Perjanjian Lisboa, hak-hak yang terkandung di dalam Piagam Hak Asasi Uni Eropa diakui secara resmi oleh Uni Eropa dalam Pasal 6(1) TEU. Namun, piagam ini bukanlah sebuah dokumen konstitusi seperti halnya Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat.