Bojong, Majalaya, Bandung

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Bojong
—  Desa  —
ada
Peta lokasi Desa Bojong
Negara  Indonesia
Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bandung
Kecamatan Majalaya
Luas 175,475 ha
Jumlah penduduk 14.483 jiwa
Kepadatan -

'B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Desa Bojong secara geografis dengan ketinggian 680-700 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah lebih kuran 175,475Ha, yang dipergunakan untuk, Tanah Sawah 60 Ha, Tanah Darat/Pertanian 82 Ha, Tanah Pemukiman dan Pekarangan 2Ha, Industri 1Ha, Kuburan 2Ha, dengan terbagi menjadi 15 Wilayah Rukun Warga dan 63 Wilayah Rukun Tetangga belum termasuk wilayah Perumahan Majalaya Residen, adapun batas wilayah anatara lain sebelah Utara Berbatasan dengan Wilayah Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk, Sebelah Timur Tangsi Mekar/Mekarpawitan Kecamatan Paseh Sebelah Selatan Berbatasan dengan Wilayah Desa Cipaku Kecamatan Paseh, Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Desa Sukamanah dan Majakerta, Kecamatan Majalaya .

   Sehubungan dengan alih pungsinya lahan dari tanah sawah menjadi lahan perumahan dan atau pemukiman maka luas lahan sawah yang ada semakin berkurang yang kemungkinan beberapa tahun kedepan desa Bojong sudah tidak memiliki lagi lahan sawah, dan perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah rukun warga desa Bojong kemungkinan bertambah karena adanya Perumahan TMajalaya Residen sebagaimana disebutkan diatas yang direncanakan menjadi wilayah Rukun Warga 16 yang terdiri dari 5 Rukun Tetangga, yang menurut infornasi sampai dengan per bulan Desember 2011 sudah ada kurang lebih 20 Kepala Keluarga.

Wilayah-wilayah sebagaimana disebutkan diatas dengan morfologi wilayah yang berbukit dan tidak mempunyai sumber air sehingga setiap tahunnya beberapa rukun warga ada yang kekurangan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk dikonsumsi, sehingga pada akhirnya banyak rumah tangga yang ngantri untuk mendapatkan air pada lokasi dan titik-titik yang ada sumber air baik sumur pompa maupun sumur gali, bahkan untuk tahun ini memohon bantuan dari dinas terkait diantaranya dari Dinas Sosial dan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung.


2. Kondisi Demografis

Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan Kepala Keluarga anatar lain : Jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 14.483 Orang terdiri dari laki-laki 7.486 Orang Perempuan 6.407 Orang dengan Jumlah Kepala Keluarga 3.313 KK

Penduduk berdasarkan pemeluk agama anatara lain : Pemeluk Agama Islam 14.439 Orang, Pemeluk Agama Kristsen 44 Orang;

Penduduk berdasakan mata pencaharian berdasarkan usia kerja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 128 Orang, POLRI 10 Orang, TNI 12Orang, Pensiunan 156 Orang, Pegawai Swasta 2.356 Orang, Petani/Buruh Tanai 405 Orang, Wiraswasta/yang mempunyai usaha sendiri 680 Orang, Lainnya 971 Orang, penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan berdasarkan usia kerja adalah 4.166 Orang,

Kepala Keluarga Menurut Tahapan Keluarga : Pra Sejatera, 347 Kepala Keluarga, Ks I, 1.879 Kepala Keluarga, Ks II, 1.124 Kepala Keluarga, Ks III, 568 Kepala Keluarga, Ks III+ 103 Kepala Keluarga.

Keluarga yang menjadi peserta Keluarga Berencana : Kontrasefsi yang digunakan antara lain, IUD 307 Orang, NOP 16 Orang, MOW 62 Orang, IMPLAN 15 Orang, SUNTIK 1.53 Orang, PIL 308 Orang, KONDOM 22 Orang, Jumlah Pasangan Usia Subur 2.342 Pasangan, yang ikut Keluarga Berencana 1.783 Pasangan,

Penduduk berdasarkan Usia Pendidikan : Usia 07-12 Tahun dari Jumlah 1.305 Orang yang ber sekolah 1.300 Orang (99%) yang tidak sekolah 5 Orang (1%) Usia 13-15 Tahun dari jumlah 737 yang ber sekolah 719 Orang (97,5%) yang tidak bersekolah 18 Orang (2,5%) Usia 16-18 Tahun 759 Orang yang bersekolah 745 Orang (98%) yang tidak bersekolah 14 Orang (2%) adapun penduduk yang sedang menempuh pendidikan dan yang sudah menamatkan pendidikan antara lain : Masih SD 1.502 Orang Tamat SD 1.899 Orang, Masih SLTP 750 Orang Tamat SLTP 2.625 Orang, Masih SLTA 546 Orang Tamat SLTA 2.852 Orang dan Masih Uni Versitas 159 Orang, Tamat Uni Versitas 544 Orang. A. VISI DAN MISI B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN B.1. Strategi 1. Mewujudkan Pemerintah yang baik :

a. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Meningkatkan partisipasi dan gotongroyong masyarakat; c. Mensinergiskan interaksi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan dan partisipatif’

2. Memelihara stabilitas Ketrentaman dan ketertiban : a. Memantapkan stabilitas keamanan, ketrentraman dan ketertiban masyarakat; b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; c. Memantapkan budaya politik yang dinamis.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pasilitas pendidikan; b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat; c. Memberdayakan sumber daya perempuan terhadap aspek kehidupan; d. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang berdaya guna dan berhasil guna;

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

a. Mengadakan dan membina kelompok rereongan sarupi/perelek; b. Mengadakan dan membina kelompok Kamatian/jimpitan; c. Menggerakan swadaya gotongroyong masyarakat.

5. Menumbuhkembangkan Budaya Sunda. a. Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan sejak dini; b. Menyediakan perangkat/alat; c. Mengadakan pertunjukan; d. Mengadakan sarana dan prasarana.

B.2. Arah Kebijakan

1. Mewujudkan Pemerintah yang baik :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap Aparatur Desa dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi; c. Meningkatkan pelayanan publik dengan arip dan bijaksana; d. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan keuangan dan melakukan tertib administrasi; e. Penyediaan sarana prasarana informasi dan komunikasi; f. Meningkatkan permberdayaan masyarakat pada kegiatan swadaya dan gotong royong.

2. Memelihara stabilitas Ketrentaman dan ketertiban :

a. Peningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman instabilitas kehidupan masyarakat; b. Penegakan supermasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia; c. Mengadakan pengamanan secara terpadu, dengan mengadakan ronda malam oleh masyarakat; d. Meningkatkan honor bagi Anggota Linmas Periode Siap;

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat; c. Memberdayakan sumber daya perempuan terhadap aspek kehidupan; d. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang berdaya guna dan berhasil guna; 4. Mewujudkan Kesalehan Sosial berdasarkan Iman dan Taqwa.

a. Peningkatan ntersitas pembinaan agama dan kehidupan keagamaan; b. Penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan sosial; c. Pengembangan potensi umat beragama; d. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.

5. Mendukung dan menumbuh kembangkan budaya Sunda. a. Meningkatkan kesadaran kecintaan terhadap budaya sunda; b. Pengembangan dan pelestarian; c. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat. C. PRIORITAS DESA : Sesuai dengan kondisi, permasalahan dan potensi desa yang ada pembangunan desa diorientasikan pada tiga prioritas yaitu : 1. Peningkatan akses magasyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan, peningkatan kualitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik khusus terhadap pendidik honoler, peningkatan sarana dan prasarana serta penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun; 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kesadaran budaya sehat, meningkatkan, memudahkan dan menyediakan sarana untuk mempercepat bagi yang memerlukan tindakan medis dengan menyediakan kendaraan pelayanan masyarakat, serta meningkatkan perbaikan gizi bagi balita melalui program Penambahan Makanan Tambahan melalui menyediakan dan meningkatkan kesadaran terhadap lansia untuk diperiksa pada kegiatan Posyandu; 3. Peningkatan infrastruktur untuk memudahkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera, pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang dapat meningkatkan daya dongkrak untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi serta meningkatkan pembangunan secara berkesinambungan dan mendapat daya dukung dari masyarakat dengan swadaya dan gotong royong.

BAB III KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Pelaksanaan Kegiatan : 2. Tingkat Pencapaian 3. Satuan Pelaksana Kegiatan 4. Data Perangkat desa 5. Alokasi dan realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Sarana dan Prasarana 8. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian 3. Realisasi Program dan Kegaiatan 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 5. Data Perangkat Desa 6. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum 2. Instansi pemberi Tugas Pembantuan 3. Pelaksanaan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan 6. Satuan Pelaksana Kegaiatan 7. Sarana dan Prasarana 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG BERIKAN

1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuankan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Pelaksana Kegaiatan 6. Data Perangkat Desa 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil kerjasama 10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Pelaksana Kegaiatan 6. Sumber dan Jumlah Anggaran 7. Jangka Waktu Kerjasama 8. Hasil kerjasama 9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa 2. Penyelesaian yang dilakukan 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bemcana yang terjadi dan penanggulangannya 2. Status Bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Desa 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 6. Kelembagaan yang dibentuk 7. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETRENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan Pelaksana Kegaiatan 3. Penanggulangan dan Kendalanya 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan 5. Sumber dan Jumlah Anhggaran





BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan :

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, diharapkan telah memenuhi sasaran baik dalam bidang penyelenggaraan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, semua itu atas kerjasama dari msua unsure dan lembaga yang ada di desa yang tidak lepas dari koordinasi dengan Perintah Kacamatan dan Pemerintah Kabupaten, kami menyadari dalam keberhasilan suatu kegiatan yang diselenggarakan di Desa semata-mata atas peran serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten yang selalu membina dan mengkoordinasikan semua program-program baik yang merupakan program perencanaan maupun pelaksanaannya, yang dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar namun semua itu bukannya tidak ada permasalahan tapi berkat kesigapan untuk menyikapi permasalahan yang ada dapat terarah dan terkoordinir dengan baik sehingga dapat terjalin kesinambungan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat, yang pada akhirnya dari segala kegiatan dapat dirasakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

B. Usul dan Saran :

Pada akhir laporan ini kami punya usul dan saran, adapun usulan dan saran sebagaimana dimaksud adalah : 1.


2. Pembinaan secara intensif dari tingkat Kecamatan / Kabupaten terhadap aparat pemerintahan desa dari mulai Sekdes, Kepala-kepala Seksi, Kepala-kepala Urusan yang berkaitan dengan Tupoksinya masing-masing dan bilamana perlu diadakan semacam visiotes atau penataran secara khusus. Untuk anggaran penunjang penhasilan bagi Aparat Pemerintah Desa mohon agar ditingkatkan lagi mengingat penghasilan PAD desa khususnya hanya mengandalkan dari hasil Urunan Desa (Urdes.) itu juga kalau terealisasikan. BAB VII PENUTUP

Dari uraian keseluruhan yang telah dipaparkan pada BAB-BAB diatas pada laporan ini, merupakan sebagai realisasi dari pelaksanaan program kegiatan juga sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam pelaporan ini kami menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan baik dalam penyusunan maupun dalam tata bahasanya, semua itu semata-mata atas kelemahan dan kekurangan kami, sehingga laporan ini tidak/kurang berkenan dihati Bapak sebagai pengkaji laporan ini, oleh karena itu saya atas nama Pemerintah Desa Bojong mohon maaf dan maklum dari segala kekurangannya. Laporan ini kami buat untuk dijadikan sebagai bahan seperlunya, serta atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih. [desa]] di kecamatan Majalaya, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.