Pengguna:Is werdiningsih

Hak asasi manusia di Selandia Baru

Hak Asasi Manusia di Selandia Baru dibahas dalam berbagai dokumen yang membentuk konstitusi negara tersebut. New Zealand Human Rights Act 1993 dan New Zealand Bill of Rights Act 1990 109, adalah dua undang- undang utama yang melindungi hak asasi manusia di Selandia Baru.

Selandia Baru juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional PBB. Laporan Hak Asasi Manusia 2009 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat bahwa pemerintah pada umumnya menghormati hak-hak individu, namun juga menyurakan keprihatinan terhadap status sosial penduduk asli.

Sejarah

Pada 1867, Hak pilih universal untuk penduduk asli pria Suku Māori diberikan untuk umur diatas 21 tahun. Pada 1893, Selandia Baru adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri pertama yang memberikan hak pilih universal. Namun perempuan belum memenuhi syarat menjadi anggota parlement hingga pada 1919.

Pada 1867 Selandia Baru membentuk perwakilan khusus untuk suku Maori sebagai solusi sementara, kemudian pada 1992, komisi kerajaan untuk Sistem Pemilihan merekomendasikan penghapusan sistem ini yang dianggap apartheid (terpisah)

Kebebasan Media

Kebebasan Media / freedom of the press di Selandia Baru diakui sebagai prisip demikrasi dengan memberikan bentuk hak istimewa bagi jurnalis yang ingin melindungi sumbernya. Pengadilan Tinggi juga menetapkan pedoman khusus bagi polisi dalam mencari fakta-fakta demi alasan penegakan hukum, agar sumber tetap terlindungi. Pengadilan dapat memerintahkan agar publikasi informasi ditahan sesuai kepentingan keadilan. Pengadilan memiliki yuridisksi yang melekat untuk mencegah resiko penghinaan terhadap Pengadilan dengan memberikan perintah.

Penyiaran 1989 / Broadcasting adalah undang-undang yang membatasi hak media atas kebebasan berekpresi. Penyiar memiliki tanggung jawab untuk menjaga pemeliharaan hukum, ketertiban, pribadi individu, prinsip keseimbangan ketika isu-isu kontroversial menjadi kepentingan publik dengan kode etik.

Gambaran Umum

Dalam pandangan Amnesty International terkait isu Diskriminasi merupakan tindakan yang berbahaya dan melanggengkan ketidaksetaraan. setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan sama, tanpa memandang ras, etnis, kebangsaan, kelas, kasta, agama, kepercayaan, jenis kelamin, bahasa, orientasi seksual, identitas gender, usia, kesehatan atau status lainnya. Akan tetapi masih sering ditemukan berita-berita penindasan bagi korban akibat perlakuan tidak setara dari mereka yang memiliki hak istimewa ataa kekuasaan, hanya karena mereka bagian dari kelompok yang berbeda.

Pranala

• id.wikipedia.org/wiki/ Hak_ asasi_ manusia
• id.wikipedia.org/wiki/Selandia_ Baru
• id.wikipedia.org/wiki/Suku_ Māori
• https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_Act_1989

Referensi

1. https://in.wikipedia.org/wiki/human_rights_in_new_zealand - Hak asasi manusia
2. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_rights_in_New_Zealand&oldid=1047416456
3. https://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/latest/DLM304212.html - UU Hak Asasi Selandia Baru 1993
4. https://www-legislation-govt-nz.translate.goog/act/public/1990/0109/latest/whole.htm - UU Hak Asai Selandia Baru 1990
5. https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_ pers
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_Act_1989
8. https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/new-zealand/report-new-zealand/
9. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/