KPK: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi per 18 Desember 2011 07.16

KPK dapat mengacu pada beberapa hal berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi - sebuah badan di Indonesia

Halaman disambiguasi ini berisi daftar artikel dengan singkatan yang sama.
Jika Anda mencapai halaman ini dari sebuah pranala internal, Anda dapat membantu mengganti pranala tersebut ke kepanjangan yang tepat.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 {{penghubung}}
-* [[Kelipatan Persekutuan Terkecil]]
 * [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] - sebuah badan di Indonesia
-{{disingkat}}<!--
+{{disingkat}}<!-- yang menangani persoalan-persoalan korupsi di Indonesia.
+* [[Tugas dan Fungsi]]
+Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugashttp://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=2:
+# Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
+# Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
+# Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
+# Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
+# Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
+# Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
+# Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
+# Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
+# Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
+# Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
+# Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
+* [[Landasan Undang-undanghttp://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=5]]
+::# Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
+::# Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
+::# Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
+::# Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
+::# Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
+::# Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
+::# Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
+::# Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
 _______________________________________________________________________