Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Robot: Perubahan kosmetika |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 8: | Baris 8: | ||
| anggaran = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya --> |
| anggaran = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya --> |
||
| eselonI = Deputi |
| eselonI = Deputi |
||
| nama_eselonI = |
| nama_eselonI = [[Heru Winarko]] |
||
| sekretaris = Kepala Sekretariat Deputi |
| sekretaris = Kepala Sekretariat Deputi |
||
| nama_sekretaris = Ahmad Fahd Budi S. |
| nama_sekretaris = Ahmad Fahd Budi S. |
||
Revisi per 6 Agustus 2018 02.35
| Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Dasar hukum | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 |
| Susunan organisasi | |
| Deputi | Heru Winarko |
| Kepala Sekretariat Deputi | Ahmad Fahd Budi S. |
| Direktur/Koordinator | |
| Direktorat Penyelidikan | Herry Muryanto |
| Direktorat Penyidikan | Aris Budiman |
| Direktorat Penuntutan | Supardi |
| Unit Kerja Labuksi | Siswanto Kardjono |
| Unit Kerja Koorsup Penindakan | Mochamad Rum |
| Kantor pusat | |
| Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 | |
| Situs web | |
| http://www.kpk.go.id/id | |
Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau cukup disebut Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah unit eselon I di Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.[1]
Tugas dan Fungsi
Tugas
Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi.[1]
Fungsi
Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi[1] :
- Perumusan kebijakan untuk sub bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain;
- Pelaksanaan penyelidikan dugaan TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
- Pelaksanaan penyidikan perkara TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
- Pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim & putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara TPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara TPK;
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, pembinaan sumberdaya dan dukungan operasional di lingkungan Deputi Bidang Penindakan;
- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi Deputi Bidang Penindakan terdiri dari[1] :
- Direktorat Penyelidikan;
- Direktorat Penyidikan;
- Direktorat Penuntutan;
- Unit Kerja Labuksi;
- Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi; dan
- Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.