Pejabat Negara: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: penggantian teks otomatis (-Walikota, +Wali kota; -walikota, +wali kota)
Baris 14: Baris 14:
# Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
# Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
# Gubernur dan wakil gubernur;
# Gubernur dan wakil gubernur;
# Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota
# Bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota
# Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
# Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.



Revisi per 24 November 2017 23.33

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara[1] Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara adalah :

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
  6. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
  7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
  8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
  9. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
  10. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  11. Menteri dan jabatan setingkat menteri
  12. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
  13. Gubernur dan wakil gubernur;
  14. Bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota
  15. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Referensi