Konstitusi Kosovo: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: penggantian teks otomatis (- dibawah, +di bawah)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
{{see|Status konstitusional Kosovo}}
{{see|Status konstitusional Kosovo}}


'''Konstitusi [[Republik Kosovo]]''' berlaku pada [[15 Juni]] [[2008]]. Sebelumnya, [[UNMIK|Kosovo]] dipimpin di bawah sebuah Rancangan Konstitusi — sesuai [[Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244]] dan diratifikasi tahun 2001 — yang banyak meletakkan dasar [[Institusi Kelengkapan Pemerintah Negara]], memberikan otoritas final pada Perwakilan Khusus [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]].
'''Konstitusi [[Republik Kosovo]]''', '''Hukum Dasar Republik Kosovo''' atau '''Undang-Undang Negara Republik Kosovo''' berlaku pada [[15 Juni]] [[2008]]. Sebelumnya, [[UNMIK|Kosovo]] dipimpin di bawah sebuah Rancangan Konstitusi — sesuai [[Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244]] dan diratifikasi tahun 2001 — yang banyak meletakkan dasar [[Institusi Kelengkapan Pemerintah Negara]], memberikan otoritas final pada Perwakilan Khusus [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]].


Pemerintah [[Serbia]], yang menganggap Kosovo sebagai bagian dari teritorinya yang berdaulat dan menolak klaim kemerdekaan ini, tidak menerima konstitusi baru ini. Sengketa dan pertanyaan kedaulatan ini memuncak pada akhir abad ke-20 dengan [[pemecahan Yugoslavia|pemecahan]] [[Republik Federal Sosialis Yugoslavia|Yugoslavia]], di mana Serbia pernah menjadi bagian dari negara terpecah itu.
Pemerintah [[Serbia]], yang menganggap Kosovo sebagai bagian dari teritorinya yang berdaulat dan menolak klaim kemerdekaan ini, tidak menerima konstitusi baru ini. Sengketa dan pertanyaan kedaulatan ini memuncak pada akhir abad ke-20 dengan [[pemecahan Yugoslavia|pemecahan]] [[Republik Federal Sosialis Yugoslavia|Yugoslavia]], di mana Serbia pernah menjadi bagian dari negara terpecah itu.

Revisi per 4 November 2017 17.03

Konstitusi Republik Kosovo, Hukum Dasar Republik Kosovo atau Undang-Undang Negara Republik Kosovo berlaku pada 15 Juni 2008. Sebelumnya, Kosovo dipimpin di bawah sebuah Rancangan Konstitusi — sesuai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244 dan diratifikasi tahun 2001 — yang banyak meletakkan dasar Institusi Kelengkapan Pemerintah Negara, memberikan otoritas final pada Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah Serbia, yang menganggap Kosovo sebagai bagian dari teritorinya yang berdaulat dan menolak klaim kemerdekaan ini, tidak menerima konstitusi baru ini. Sengketa dan pertanyaan kedaulatan ini memuncak pada akhir abad ke-20 dengan pemecahan Yugoslavia, di mana Serbia pernah menjadi bagian dari negara terpecah itu.

Pranala luar