Pemilihan umum Belanda 2023

Pemilihan umum Belanda 2023
(tidak resmi/hasil awal)

Tingkat partisipasi pemilih	77,7%
Partai Pemimpin % Kursi ± PVV Geert Wilders 23,5% 37 +20 GL–PvdA Frans Timmermans 15,8% 25 +8 VVD Dilan Yeşilgöz 15,2% 24 -10 NSC Pieter Omtzigt 12,8% 20 Baru D66 Rob Jetten 6,3% 9 -15 BBB Caroline van der Plas 4,6% 7 +6 CDA Henri Bontenbal 3,3% 5 -10 SP Lilian Marijnissen 3,1% 5 -4 DENK Stephan van Baarle 2,4% 3 0 PvdD Esther Ouwehand 2,3% 3 -3 FVD Thierry Baudet 2,2% 3 -5 SGP Chris Stoffer 2,1% 3 0 CU Mirjam Bikker 2,0% 3 -2 Volt Laurens Dassen 1,7% 2 -1 JA21 Joost Eerdmans 0,7% 1 -2 50+ Gerard van Hooft 0,5% 0 -1 BIJ1 Edson Olf 0,4% 0 -1 Daftar partai yang memenangkan kursi. Lihat hasil lengkapnya di bawah.
Partai politik terkuat menurut munisipalitas berdasarkan hasil awal
Perdana Menteri sebelumnya Perdana Menteri sesudahnya Mark Rutte VVD Geert Wilders

Pemilihan umum Belanda 2023 diselenggarakan pada hari Rabu, 22 November 2023 untuk memilih total 150 anggota Dewan Perwakilan. Pemilihan umum dilaksanakan lebih awal dari jadwal yang direncanakan yaitu tahun 2025. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintahan Belanda mengalami keruntuhan akibat perbedaan pandangan koalisi empat partai terhadap isu imigrasi . Hal ini disusul dengan pengunduran diri perdana menteri Belanda Mark Rutte on 7 July 2023. Perbedaan yang ekstrem antar partai koalisis pemerintahan yang dipimpunnya ini dianggapnya tidak dapat dipertemukan.

Pemilihan Lebih Awal

Pemerintahan yang dipimpin Mark Rutte masih bertanggungjawab hingga terpilihnya koalisi baru pada 22 November 2023. Dengan pengunduran dirinya dari panggung politik nasional Belanda yang dimulai sejak 2010, maka untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, Belanda akan mempunyai pemimpin baru .

Terdapat total 150 kursi anggota Dewan Perwakilan, yang artinya mengharuskan sebuah koalisi untuk memenangka setidaknya 76 kursi . Dalam pemilihan umum tersebut ada ada sekitar 1128 kadidat yang berasal dari 26 partai peserta, dan 17 partai terwakili dalam Dewan perwakilan (Second chamber). Dua puluh enam partai yang ikut serta adalah Democrates 66 (D66), GroenLi (GL/PvdA), People's Party for Freedom and Democracy (VVD), Party for Freedom (PVV), Christian Democratic Appeal (CDA), Socialist Party (SP), Forum for Democracy (FVD), Party for the Animals (PvdD), Christian Union (CU), Volt Netherlands (Volt), JA21, Reformed Political Party (SGP), DENK, 50PLUS (50+), Farmer-Citizen Movement (BBB), Pirate Party - The Greens (PPNL/DG), Interest of the Netherlands (BVNL), New Social Contract (NSC), Splinter (SPL), Libertian Party (LP), LEF - For the New Generation (LEF), Together for the Netherlands (SvN), Netherlands with a Plan (NLPLAN), Party for Sport (PvdS), and Political Party for Basic Income (PPvB).

Lebih dari 13.3 juta pemilih mengisi kartu suaranya pada 7.30 pagi hingga 9 malam pada 22 November 2023. Sejumlah 9823 tempat pemungutan suara disediakan di berbagai tempat di seluruh wilayah Belanda . Hasil voting kemungkinan dapat diketahui pada 23 November 2023. Poling terakhir menunjukkan Party for Freedom (PVV) - yang dipimpin oleh Geert Wilder - unggul dengan memenangkan 37 kursi di perlemen yang berarti mendapatkan suara dari 2.3 juta suara penduduk . Suara terbesar diperoleh dari Rotterdan dan The Hague . GroenLinks (GL) - PvdA (Partai Buruh (Belanda)) mendapat suara terbanyak kedua dengan memenangkan 1.57 juta suara pemilih, dan disusul partai VVD dengan jumlah suara hampir 1.53 juta. Dengan kemenangan telak PVV, pemimpin partai Greet Wilder terpilih menjadi Perdana Menteri baru pemerintahan Belanda.

Pasca Pemilihan Umum

Kemenangan Geert Wilders dari PVV memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Sebagai tokoh populis anti-Islam, dukungan dari partai lainnya untuk membentuk koalisi semakin tidak menentu . Sementara itu, Amnesti Internasional merespon bahwa kemenangan Geert Wilders adalah kekalahan Hak Asasi Manusia. Salah satu program partai PVV adalah melarang masjid dan sekolah islam di Belanda dan melarang adanya Al-Qur'an dan seni bernuansa islami dari bangunan pemerintahan . Organisasi kerelawanan Internasional juga menghadapi kekhawatiran terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Belanda di masa depan.