Nukila Evanty: Perbedaan antara revisi
SemurBogor (bicara | kontrib) ←Membuat halaman berisi '{{Infobox officeholder|name=Nukila Evanty|birth_place={{negara|Indonesia}}Bagansiapiapi, Riau|nationality={{negara|Indonesia}}Indonesia|alma_mater=Univer...' Tag: VisualEditor-alih mengosongkan halaman [ * ] |
(Tidak ada perbedaan)
|
Revisi per 15 Juli 2020 07.14
Nukila Evanty | |
|---|---|
| Informasi pribadi | |
| Lahir |  Bagansiapiapi, Riau |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Alma mater | Universitas Diponegoro,1993 University of Groningen,2001 Raoul Wallenberg (RWI) Institute of Lund University,2002 Uppasala University,2004 University of New south Wales,2007 |
| Pekerjaan | Spesialis Hak Asasi Manusia Sosial Environment Justice |
| Dikenal karena | Pendidikan, Sosial |
  | |
Nukila Evanty, adalah aktifis hak asasi perempuan Internasional, seorang feminist, budayawan, dan aktifist social environment justice. Lahir di Bagansiapiapi, Riau, Indonesia.
Nukila mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak kelompok marjinal, kelompok minoritas, dan kelompok rentan.
Nukila merupakan pendiri sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif Women Working Group[1] (WWG), yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Women Working Group (WWG) adalah lembaga yang mempunyai tujuan dibidang kesetaraan gender. Beliau juga menduduki posisi Board of Directors of AWID[2] (Association for Women's Rights in Development) untuk Tahun 2018-2021. AWID adalah lembaga perempuan Internasional yang bertujuan untuk memperkuat penghormatan perlindungan Women Rights. Nukila juga menjabat sebagai Director of Rights Foundation[3]. Rights Foundation adalah lembaga Regional yang menjadi platform pemimpin-pemimpin di kawasan Asia dalam menguatkan Human Rights dan Social Justice. Beliau juga menjabat sebagai Advisory Board di Asia Center[4], yang berpusat di Bangkok, Thailand. Pergerakkan Internasional Nukila berlanjut sebagai Member of Permanent Commission di World Union of Small and Medium Entreprises[5] (WUSME) , dan Director Executive di Amcolabora Institute[6]. Amcolabora Institute merupakan sebuah lembaga penelitian bidang kebencanaan, perubahan iklim dan Sustainable Development Goals (SDGs).
Ayah dan Kakek Nukila merupakan seorang Indigenous People di Riau, pulau Sumatra, sehingga Nukila selalu terlibat dalam pergerakkan dan perjuangan Indigenous atau masyarakat adat di Riau. Profil Nukila dapat dilihat pada DTP (Diplomacy Trainning Program) alumni[7] University of New South Wales.
Nukila Evanty merupakan satu-satunya spesialis hak asasi manusia yang pernah ditunjuk Perserikatan Bangsa Indonesia dan OHCHR (Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia) dan memfasilitasi tim negara PBB (UNCT) sejak 2008.
Nukila terpilih sebagai panel juri, satu-satunya dari Indonesia di UN Solution Summit 2019. UN Solution Summit yaitu suatu wadah untuk memilih suatu temuan atau inovasi dari seluruh dunia yang berdampak positif, berkelanjutan dan sesuai dengan capaian SDGs.
Ia telah menerbitkan banyak buku dan artikel Internasional di Jurnal Internasional. Kepentingannya adalah keadilan sosial, hak asasi manusia, perkembangan yang berkelanjutan, dan masalah perlindungan lingkungan.
Nukila memfasilitasi beberapa UMKM di Indonesia, khusus di daerah tertinggal dan di desa. Termasuk memperkuat kelompok perempuan, nelayan tradisional, petani-petani kecil dalam memperkuat partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa, memperkuat potensi desa, penguatan literasi teknologi serta pemasaran.
Nukila membantu orang untuk bekerja dalam jaringan dan lebih memperhatikan masalah gender, perempuan dan keadilan sosial dalam menggabungkan UKM.
Pendidikan
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 1993
- Fakultas Hukum University of Groningen, Belanda, Tahun 2001
- Human rights studies dari Raoul Wallenberg Institute (RWI), Lund University, Swedia, Tahun 2002
- Diploma peace studies dari Uppsala University, Swedia, Tahun 2004
- Fakultas Hukum University of New SOUTH Wales (UNSW), Australia, Tahun 2007
Karir
- Board of Directors of AWID, The Association for Women's Rights in Development[2]
- Direktur Eksekutif Women Working Group[1]
- Director of RIGHTS Asia[3]
- Advisory Board pada Asia Centre di Bangkok[4]
- Member of the Permanent Commission on Social Issues and Women Entrepreneurship, World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME)[5]
- Direktur Eksekutif pada Amcolabora Institute[6]
Pengalaman
- Visiting Fellow di Salzburg Global Seminar di Austria, tahun 2011
- Visiting Fellow di Abo Academy of human rights , di Turku University, Finlandia 2013
- Fellow di EWHA women empowerment program di EWHA Women University , Korea tahun 2013
- Visiting Researcher di the Hague Academy of International Law tahun 2014 di the Netherlands
- Fellow pada UNESCO-Tsukuba University pada workshop " nature culture linkages in heritage " di Jepang 2017
- Fellow di Regional Course on International Law (RCIL) di UN Bangkok, Thailand tahun 2017
- Fellow pada ASEAN Law Academy 2018 di Centre for International law, Singapura , 2018
Karya Jurnalistik
- Tentang MATIM SEBER dan Hak Masyarakat Adat Manggarai Timur, Juni 2020[8]
- Pandemi Corona Ciptakan Orang Miskin Baru, Pemerintah Didesak Percepat Bantuan Ekonomi Masyarakat, April 2020[9]
- Mengapa Mereka Memanggil dengan Sebutan yang Merendahkan Perempuan, Januari 2020[10]
- Masih Ada Diskriminasi Umur dan Gender dalam Pendidikan Indonesia, Januari 2020[11]
- Nasib Perempuan dan Anak-anak Terpapar Radikalisme, Januari 2020[12]
- Tonic Immobility, Penyebab Banyaknya Korban Pemerkosaan Tak Melawan, Januari 2020[13]
- WWG Desak Keadlian untuk Mahasiswi Telkom Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Tonic Immobility, Desember 2019[14]
- Perlindungan Perempuan Lansia, Desember 2019[15]
- Prostitusi Berkedok Kawin Kontrak di Bogor, Desember 2019[16]
- Penanganan Bahaya Banjir yang Tak Maksimal, Desember 2019[17]
- Perempuan dan Disabilitas, Desember 2019[18]
- HIV dan AIDS Yang Mengkhawatirkan, Desember 2019[19]
- Sertifikat Layak Nikah, November 2019[20]
- Lawan Diskriminasi Sawit UE, RI-Malaysia perlu Imparlemen!, September 2019[21]
- Tanggung Jawab Pemerintah pada Bencana Asap, September 2019[22]
- Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei, Mei 2019[23]
- Mau ke Mana Setelah Konferensi Perubahan Iklam di Madrid 2019, Februari 2019[24]
- Human Rights Recomendation for Indonesia, Desember 2013[25]
Buku-buku Karya Publikasi Internasional
- Chapter buku Disaster Risk Reduction in Indonesia:Progress, Challenges, and Issues, publikasi Springer[26]
- Chapter buku The Indonesian Genocide of 1965, the: causes, Dynamics and Legacies pada publikasi Springer Internasional[27]
- Chapter buku National Human Rights Institutions in Southeast Asia-Selected Case Studies, publikasi Palgrave Macmillan[28]
- Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime[29]
- Catatan global tentang Indigenous Peoples Indonesia[30]
Referensi
- ^ a b "Nukila Evanty". womenworkinggroup.org. Diakses tanggal 2020-07-14.
- ^ a b "Our Board of Directors". AWID (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14.
- ^ a b "Nukila Evanty – RIGHTS" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14.
- ^ a b "Advisory Board". Asiacentre.org (dalam bahasa Inggris). 2015-09-30. Diakses tanggal 2020-07-14.
- ^ a b "Nukila EVANTY". Wusme (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14.
- ^ a b "About Us". Amcolabora (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14.
- ^ "Nukila Evanty | Diplomacy Training Program". www.dtp.unsw.edu.au. Diakses tanggal 2020-07-14.
- ^ Evanty, Nukila (13 Juni 2020). "MATIM SEBER, Hak Masyarakat Adat Manggarai Timur". Nusadaily.com.
- ^ Djulfiqar, Muhammad (6 April 2020). "Pandemi Corona Ciptakan Orang Miskin Baru, Pemerintah Didesak Percepat Bantuan Ekonomi Masyarakat". GoNews.co.
- ^ Evanty, Nukila (28 Januari 2020). "Mengapa Mereka Memanggil dengan Sebutan yang Merendahkan Perempuan". Kumparan.
- ^ Evanty, Nukila (20 Januari 2020). "Masih Ada Diskriminasi Umur dan Gender dalam Pendidikan Indonesia". Kumparan.
- ^ Evanty, Nukila (13 Januari 2020). "Nasib Perempuan dan Anak-anak Terpapar Radikalisme". Kumparan.
- ^ Evanty, Nukila (6 Januari 2020). "Tonic Immobility, Penyebab Banyaknya Korban Pemerkosaan Tak Melawan, Januari 2020". Kumparan.
- ^ Dzulfiqar, Muhammad (31 Desember 2019). "WWG Desak Keadlian untuk Mahasiswi Telkom Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami 'Tonic Immobility'". GoRiau.com.
- ^ Evanty, Nukila (23 Desember 2019). "Miris, Perlindungan Perempuan Lansia". Kumparan.
- ^ Mansur, Ali; Habibi, Nugroho (26 Desember 2019). "Prostitusi Berkedok Kawin Kontrak di Bogor". Republika.co.id.
- ^ Evanty, Nukila (18 Desember 2019). "Penanganan Bahaya Banjir yang Tak Maksimal". Kumparan.
- ^ Evanty, Nukila (16 Desember 2019). "Perempuan dan Disabilitas". Kumparan.
- ^ Evanty, Nukila (2 Desember 2019). "HIV dan AIDS yang Mengkhawatirkan". Kumparan.
- ^ Evanty, Nukila (29 November 2019). "Sertifikat Layak Nikah". Kumparan.
- ^ Siregar, Efrem Limsan (1 September 2019). "Lawan Diskriminasi Sawit UE, RI-Malaysia perlu Imparlemen!". CNBC Indonesia.
- ^ Evanty, Nukila (16 September 2019). "Tanggung Jawab Pemerintah pada Bencana Asap". detiknews.
- ^ Evanty, Nukila (23 Mei 2019). "Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei". detiknews.
- ^ Evanty, Nukila (1 Februari 2020). "Mau ke mana Setelah Konferensi Perubahan Iklam di Madrid 2019?". SUARAMERDEKA.com.
- ^ Evanty, Nukila (11 Desember 2013). "Human rights recomendation for Indonesia". TheJakartaPost.
- ^ Evanty, Nukila; Mardiah, Andri N.R; C.Lovvett, Jon (2017). Disaster Risk Reduction in Indonesia. Switzerland: Springer International Publishing AG. hlm. 57–84, Toward Integrated and Inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia: Review of Regulatory Frameworks and Institutional Networks. ISBN 978-3-319-54465-6.
- ^ Evanty, Nukila; Pohlman, Annie (2018). The Indonesian Genocide 1965. Switzerland: Palgrave Macmillan. hlm. 311–334, After 1965: Legal Matters for Justice?. ISBN 978-3-319-71454-7.
- ^ Evanty, Nukila (2020). National Human Rights Institutions in Southeast Asia-Selected Case Studies. Beijing: Palgrave Macmillan. hlm. 141–162 , Komnas HAM: Discrepancies Between Its Mandate and the Indonesian Constitutional Framework. ISBN 978-981-15-1073-1.
- ^ Evanty, Nukila (2011). Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime. Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 9783843374842.
- ^ The World Conference on Indigenous Peoples: A View From Indonesia[1]