Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Ketua DPD)
Langsung ke: navigasi, cari
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Coat of arms of the Regional Representative Council of Indonesia.svg
Irman Gusman1.jpg
Petahana
Irman Gusman

Sejak 2 Oktober 2014
Menjabat selama 5 tahun
Pemegang pertama Ginandjar Kartasasmita
Dibentuk 6 Oktober 2004

Ketua Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu dari tiga pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Pimpinan DPD dipilih dari dan oleh anggota pada periode awal sidang paripurna DPD setiap lima tahun, dengan suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga.[1] Pimpinan DPD bertugas[1]:

  1. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja pimpinan;
  3. menjadi juru bicara DPD;
  4. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD;
  5. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;
  6. mewakili DPD di pengadilan;
  7. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan
  9. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.

DPD merupakan lembaga legislatif yang dibentuk pada 2004 dan berfungsi sebagai majelis tinggi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya merupakan masing-masing empat perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih dalam pemilu legislatif setiap lima tahun sekali dengan sistem distrik perwakilan banyak.[butuh rujukan]

Daftar Ketua DPD[sunting | sunting sumber]

No. Foto Nama Dari Sampai Provinsi Keterangan
1. Ginandjar.jpg Ginandjar Kartasasmita
(1941-)
6 Oktober 2004 1 Oktober 2009 Jawa Barat
2. Irman Gusman1.jpg Irman Gusman
(1962-)
2 Oktober 2009 1 Oktober 2014 Sumatera Barat Periode Pertama
2 Oktober 2014 Petahana Periode Kedua

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah