Mahyudin

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Mahyudin
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Petahana
Mulai menjabat
8 Oktober 2014
Presiden Joko Widodo
Bupati Kutai Timur ke-2
Masa jabatan
2003 – 2006
Didahului oleh Awang Faroek Ishak
Digantikan oleh Awang Faroek Ishak
Informasi pribadi
Lahir 8 Juni 1970 (umur 44)
Bendera Indonesia Bulungan, Kalimantan Timur
Kebangsaan Indonesia
Suami/istri Agati Suli
Agama Islam

Mahyudin, ST, MM (lahir di Bulungan, Kalimantan Timur, 8 Juni 1970; umur 44 tahun) adalah wakil ketua MPR periode 2014-2019. Sebelumnya ia menjabat Bupati Kutai Timur ke-2 pada periode tahun 2003 hingga 2006. Tahun 2009-2014 ia menjabat sebagai anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 20092014 dari Partai Golkar.[1][2]

Mahyudin memiliki darah Bugis dari ayahnya, H.Mansur Mante dan darah Banjar dari ibunya, Hj.Mardiah. Ia disebut-sebut sebagai pandawa lima dalam internal DPP Partai Golkar. Sebagai kader yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat, Mahyudin sejauh ini ingin fokus bekerja di parlemen. Ia belum berminat melirik kursi gubernur atau wakil gubernur Kalimantan Timur pada Pilgub Kaltim 2013. Mahyudin menyebutkan, pada prinsipnya dirinya hingga kini belum pernah mengajukan diri sebagai cagub atau cawagub dari Partai Golkar walaupun sejumlah tokoh dan kader di DPD Partai Golkar Kaltim sempat memintanya maju dalam bursa calon cagub atau cawagub. Mahyudin menegaskan, persoalannya sekarang bukanlah tertarik atau tidak duduk di kursi gubernur, melainkan Partai Golkar ingin juga kadernya menjadi orang nomor satu di Kaltim, dan tentu dalam penentuan ini tak bisa memilih sembarangan kandidat. Sebagai wakil rakyat dia menilai kesejahteraan rakyat adalah niat mulia fraksi kami sehingga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur pro rakyat. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan dan sekolah, jauh lebih baik dari pada program bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak mendidik rakyat. Legislator dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyatakan, pemerintah harus meningkatkan ketersediaan infrastruktur masyarakat. Saat ini, tutur dia, ketersediaan infrastruktur di daerah masih sangat minim. Karena itu, untuk pemerataan pembangunan perlu dialokasikan anggaran infrastruktur yang pro rakyat. Menurut dia, dengan percepatan belanja negara untuk infrastruktur maka dapat meningkatkan penyerapan APBN. Hal ini melihat dari rendahnya penyerapan belanja pada tahun anggaran lalu.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Profil Mahyudin
  2. ^ (Indonesia) Santoso, F. Harianto (2010). Wajah DPR & DPD 2009-2014: latar belakang pendidikan dan karier. Penerbit Buku Kompas. hlm. 216. ISBN 9797094715. ISBN 978-979-709-471-3
Didahului oleh:
Awang Faroek Ishak
Bupati Kutai Timur
2003-2006
Diteruskan oleh:
Awang Faroek Ishak