Uni Eropa–Uni Pabean Turki

Uni Eropa–Uni Pabean Turki merupakan kerja sama perdagangan antara Turki dengan Uni Eropa sejak tahun 1995. Perjanjian ini didasarkan pada Perjanjian Ankara tahun 1963 yang membuka pintu peluang kerja sama perdagangan bagi kedua belah pihak.

Serikat Pabean Uni Eropa

Sejarah

Serikat Pabean Uni Eropa (EU Customs Union) adalah kesepakatan dagang yang dibuat antara dua negara atau lebih dengan Uni Eropa guna meniadakan hambatan, mengurangi, dan menghapuskan tarif impor. Kesepakatan yang serupa terbentuk pertama kali pada tahun 1834 dengan kerangka yang lebih tradisional dibanding Serikat Pabean Uni Eropa yang lebih modern, yakni Zollverein atau dikenal sebagai Serikat Pabean Jerman.

Perkembangan

Pembentukan (1968-1992)

Serikat Pabean Uni Eropa mulai dibentuk secara bertahap sejak tahun 1968. Awalnya, hukum bea cukai untuk EEC atau European Economic Community (pendahulu Uni Eropa) belum terbentuk sepenuhnya. Untuk mengawali pembangunan sistem ini, Dewan Komunitas mengeluarkan tiga peraturan pada tahun 1968 yang berfokus pada tarif, penilaian, serta asal barang. Seiring waktu, peraturan dan arahan lain yang berkaitan dengan transit komunitas pada tahun 1969 serta pemrosesan barang kemudian diperkenalkan untuk melengkapi sistem yang ada. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dengan digantikannya peraturan-peraturan sebelumnya dengan peraturan baru.

Negara yang tergabung dalam Serikat Pabean Uni Eropa

Amendemen dan kodifikasi

Pada 1 Januari 1994, sebuah pencapaian penting diraih dengan diberlakukannya Kode Bea Cukai Komunitas atau CCC (Customs Community Code). Aturan ini merupakan langkah substansial dalam pengelompokan dan penyederhanaan 26 peraturan dewan dan 2 arahan dewan yang telah dicabut. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan membuat undang-undang yang ada menjadi lebih konsisten. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perdagangan, CCC mengalami serangkaian amendemen:

• Amendemen 1996: Diselaraskan dengan hasil Perundingan Uruguay,
• Amendemen 1999: Direvisi secara mendalam, utamanya terkait prosedur transit eksternal,
• Amendemen 2000: Menyederhanakan aturan agar lebih fleksibel sehingga memudahkan proses pengarsipan dokumen secara elektronik, dan
• Amendemen 2005: Dilakukan untuk memastikan penerapan CCC yang konsisten dan untuk menciptakan lingkungan tanpa kertas melalui sistem manajemen risiko melalui bantuan komputer.

Modernisasi menuju Kode Bea Cukai Uni (2005-Sekarang)

Untuk menghadapi dinamika perdagangan internasional yang terus berubah, Komisi Uni Eropa memutuskan untuk memperbarui hukum bea cukai mereka. Pada tahun 2005, mereka memperkenalkan Kode Bea Cukai Modern (MCC) untuk menggantikan CCC yang sudah usang. MCC ini kemudian berevolusi menjadi Kode Bea Cukai Uni Eropa (The Union Customs Code), yang mulai berlaku efektif pada 1 Mei 2016. UCC dibangun di atas empat pilar utama:

1. Modernisasi,
2. Penyederhanaan,
3. Pengurangan biaya, dan
4. Penggunaan teknologi informasi.

Hal ini ditujukan agar sistem bea cukai dapat beralih dari proses manual (kertas) menjadi proses yang sepenuhnya elektronik dengan harapan agar memudahkan proses input berbagai data.

Relasi Uni Eropa–Turki

Latar belakang

Ambisi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa bermula dari semangat Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Turki yang memimpin gerakan revolusioner untuk mengusir penjajah setelah keruntuhan Kekaisaran Ottoman pasca Perang Dunia I serta menggunakan pengaruhnya untuk menekan para Sekutu yang menang agar mengubah syarat-syarat Perjanjian Lausanne demi kepentingan mereka.

Presiden pertama dan pemimpin revolusioner Turki

Mustafa kemudian meluncurkan program reformasi yang gencar untuk mendirikan sebuah negara yang modern dan berlandaskan prinsip Barat. Hal ini berbuah hasil dengan Turki menjadi salah satu negara pertama yang bergabung dengan Dewan Eropa, organisasi hak asasi manusia yang bermarkas di Strasbourg pada 1949. Turki menjadi bagian dari NATO pada 1952, aliansi militer yang dibentuk untuk menentang Uni Soviet. Pada masa ini, Turki telah mengincar proyek integrasi Eropa yang sedang tumbuh di Eropa Barat. Langkah nyata yang direalisasikan Turki pada 1959 dengan mengajukan diri sebagai anggota asosiasi Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC), dan permohonan tersebut diterima empat tahun berselang.

Hambatan besar muncul pada 1974 ketika invasi Turki terhadap belahan utara Siprus setelah kudeta militer Yunani, sebuah konflik yang memecah belah pulau dan terus menghambat hubungan Turki dengan Eropa. Turki kemudian mengajukan permohonan secara resmi untuk bergabung dengan Uni Eropa (pada saat itu disebut Masyarakat Ekonomi Eropa) sejak 14 April 1987. Mempertimbangkan kesenjangan ekonomi yang besar dengan negara anggota lain dimana pada saat itu PDB per kapita Turki hanya USD $1.700, sangat jauh perbandingannya dengan Prancis dan negara anggota lain dengan PDB per kapita $16.000, hubungan yang buruk dengan Siprus dan Yunani yang merupakan anggota Masyarakat Ekonomi Eropa, serta faktor-faktor lainnya memperlambat pengajuan permohonan Turki.

Selama periode ini, Turki diminta untuk melakukan reformasi lebih lanjut guna memenuhi apa yang dikenal sebagai Kriteria Kopenhagen. Sebagai langkah perantara, Uni Eropa menawarkan kesepakatan perdagangan serikat pabean mulai berfungsi penuh pada awal 1996. Negosiasi ini masih terus berlanjut hingga saat ini.

Perjanjian Ankara

Perjanjian Ankara bermula dari konteks geopolitik pasca Perang Dunia II, di mana Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) berupaya memperkuat pengaruhnya terutama di Eropa Barat. Dalam pengantar perjanjian, ambisi dan tujuannya melampaui urusan ekonomi. Perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan tekad para pihak untuk membangun ikatan yang semakin erat antara rakyat Turki dan MEE.

Selain itu, tujuan utamanya mencakup peningkatan kondisi kehidupan yang berkelanjutan melalui kemajuan ekonomi yang dipercepat dan perluasan perdagangan yang harmonis, serta mengurangi kesenjangan antara ekonomi Turki dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan utama yang ditetapkan dalam perjanjian ini:

• Penghapusan Tarif: Semua bea, pajak, dan pungutan yang setara dengan bea cukai dihapuskan untuk impor dan ekspor barang industri antara EU dan Turki.  
• Tarif Eksternal Bersama: Turki diwajibkan untuk menerapkan Tarif Bea Cukai Eksternal Umum (Common External Tariff atau CET) Uni Eropa terhadap barang-barang yang berasal dari negara ketiga.  
• Harmonisasi Regulasi: Perjanjian ini mensyaratkan Turki untuk menyelaraskan peraturannya dengan acquis communautaire Uni Eropa, terutama yang berkaitan dengan standar industri, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan persaingan.

Tiga tahapan perjanjian

Perjanjian Ankara dirancang dalam tiga tahapan terpisah:

1. Tahap persiapan, dirancang untuk memungkinkan Turki memperkuat perekonomian dengan dukungan dari Uni Eropa agar mampu memenuhi kewajiban yang akan dibebankan padanya pada fase transisi dan tahap akhir. Tahap persiapan kurang lebih berlangsung selama 5 tahun, dengan ketentuan untuk perpanjangan jika diperlukan.
2. Tahap transisi, merupakan inti dari Perjanjian Ankara. Tujuannya adalah untuk membangun serikat pabean antara Turki dan Uni Eropa dan menyelaraskan kebijakan ekonomi masing-masing. Tahap ini direncanakan berlangsung tidak lebih dari 12 tahun. Pada fase ini, kedua pihak berkomitmen untuk melarang bea cukai atas impor dan ekspor dan semua pungutan yang memiliki dampak , pembatasan kuantitatif dan semua langkah lain yang memiliki efek seragam. Selain itu, Turki juga berkomitmen untuk mengadopsi Tarif Bea Cukai Umum (CCT) Uni Eropa untuk perdagangannya dengan negara ketiga.
3. Tahap akhir, tujuan tahap ini adalah untuk mencapai koordinasi yang lebih erat pada kebijakan ekonomi kedua belah pihak, berlandaskan pada pondasi yang telah dibangun di tahap sebelumnya.

Kerja sama perdagangan Uni Eropa-Turki

Hubungan perdagangan antara Turki dan Uni Eropa telah mengalami transformasi sejak berlakunya Uni Pabean (serikat pabean) pada tahun 1996. Uni Pabean berhasil menciptakan hubungan ekonomi yang mendalam dan menjadi pilar utama kemitraan bilateral mereka, meskipun hubungan politiknya sering kali terganggu.

Pertemuan ketiga Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Turki

Sejak Uni Pabean diimplementasikan, volume perdagangan bilateral antara kedua pihak terus meningkat dan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Pada tahun 2021, volume perdagangan barang meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan tahun 1996, dari USD $33,167 miliar menjadi USD $178,468 miliar. Perkembangan ini terus berlanjut, dengan total perdagangan barang mencapai rekor lebih dari €210 miliar pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa ekspor EU terhadap Turki mencapai €112 miliar, sementara impor EU dari Turki mencapai €98,4 miliar pada tahun yang sama. Hubungan ekonomi ini menjadikan Turki sebagai mitra dagang terbesar kelima bagi EU sehingga mencerminkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi.

Uni Pabean juga turut memberikan dampak signifikan bagi ekonomi Turki secara keseluruhan. Perjanjian ini secara konsisten meningkatkan arus investasi asing langsung atau Foreign direct Investment (FDI) ke Turki, yang berkontribusi pada transisi ekonomi negara, dari agraris hingga berkembang menuju sektor industri. Sebuah laporan mencatat bahwa FDI dari EU mencapai hampir €9 miliar pada tahun 2007, yang menyumbang sekitar dua pertiga dari total FDI yang masuk ke Turki. Selain itu, Uni Pabean memicu peningkatan kompetisi, yang mendorong industri manufaktur Turki untuk meningkatkan produktivitas dan berinvestasi dalam modernisasi.

Dampak paling transformatif bagi Turki adalah pergeseran komposisi ekspornya. Keanggotaan dalam serikat pabean diakui telah memainkan peran penting dalam transisi ekonomi Turki. Transformasi ini tercermin dari pergeseran komposisi ekspor Turki ke Uni Eropa. Data menunjukkan bahwa persentase gabungan ekspor produk pertanian dan tekstil ke EU menurun tajam dari 57,5% pada tahun 1995 menjadi 26,2% pada tahun 2021. Sebaliknya, ekspor produk bernilai tambah tinggi mengalami peningkatan yang substansial. Persentase ekspor produk otomotif naik dari 2,5% menjadi 17,4% dalam periode yang sama, sementara persentase ekspor produk mesin turut meningkat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mendorong industri manufaktur Turki untuk meningkatkan produktivitas dan berinvestasi dalam modernisasi sebagai respons terhadap meningkatnya persaingan.

Tantangan

Kebuntuan

Serikat Pabean yang dirancang sebagai langkah transisi menuju keanggotaan penuh, kini berada dalam status permanen yang tidak pasti. Negosiasi keanggotaan penuh Turki, yang secara resmi dimulai pada tahun 2005, terhenti secara politik karena berbagai faktor. Hambatan tersebut mencakup sengketa yang belum terselesaikan dengan Siprus, isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, serta persepsi di dalam Uni Eropa bahwa Turki, sebagai negara mayoritas Muslim, tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat sekuler blok tersebut.  

Pergeseran ini memiliki dampak tertentu terhadap sifat perjanjian itu sendiri. Kerangka kerja ekonomi yang dirancang untuk berfungsi sebagai jembatan sementara kini telah menjadi tujuan akhir yang statis dan bermasalah. Ini menciptakan sebuah paradoks di mana serikat pabean, yang pada awalnya disambut sebagai langkah maju, kini dianggap tidak lagi memadai oleh kedua belah pihak karena tidak dirancang untuk menahan asimetri struktural dan tantangan modern yang muncul seiring berjalannya waktu. Stagnasi politik dalam proses keanggotaan secara langsung mengubah fungsi perjanjian ini, menjadikannya kurang fleksibel dan rentan terhadap ketegangan yang muncul dari ketidaksesuaian desainnya.

Ketimpangan

Kerja sama Uni Eropa (EU) dan Turki dalam serikat pabean menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural yang kentara, terutama dalam kebijakan perdagangan dengan negara-negara di luar EU. Saat EU, sebagai satu kesatuan, membuat perjanjian perdagangan dengan aktor global seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perjanjian bebas tarif tersebut tidak serta merta berlaku bagi Turki.

Hal ini menciptakan situasi unik di mana Turki diwajibkan untuk memberlakukan tarif eksternal yang sama dengan EU dan membuka pasar domestiknya bagi produk-produk dari mitra dagang EU. Hal ini berdampak pada mudahnya akses masuk barang-barang dari negara-negara tersebut ke Turki tanpa dikenakan biaya, namun produk-produk Turki tidak mendapatkan keuntungan serupa ketika memasuki pasar mereka. Agar dapat menikmati akses pasar bebas tarif, Turki harus merundingkan perjanjian terpisah.

Kondisi ini menempatkan produsen Turki pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka harus bersaing dengan impor bebas tarif di pasar domestik dan di pasar UE, sementara akses mereka ke pasar ekspor baru tidak mendapatkan kemudahan. Kekhawatiran ini pernah disuarakan oleh Turki dalam negosiasi Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik (TTIP) antara UE dan Amerika Serikat. Pada saat itu, Turki mempertimbangkan untuk keluar dari serikat pabean karena khawatir produk AS akan membanjiri pasar mereka tanpa tarif, sementara produk Turki tetap dikenai tarif tinggi di Amerika Serikat. Situasi ini diperkirakan akan memicu defisit ekonomi yang signifikan bagi Turki.