Tiga dalam satu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Tiga dalam satu atau lebih terkenal dengan istilah Three in One adalah sebuah kebijakan dari gubernur Jakarta Sutiyoso yang membatasi mobil pribadi yang lewat di kawasan tertentu yang dikenal dengan "Kawasan Pembatasan Penumpang" dimana hanya mobil pribadi yang berpenumpang 3 orang atau lebih yang diperbolehkan lewat.

Kawasan 3 in 1 berlaku di sepanjang ruas-ruas jalan, sebagai berikut.

  1. Jalan Sisingamangaraja, jalur cepat dan jalur lambat
  2. Jalan Jenderal Sudirman, jalur cepat dan jalur lambat
  3. Jalan M.H. Thamrin, jalur cepat dan jalur lambat
  4. Jalan Medan Merdeka Barat
  5. Sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda (Balai Sidang Senayan) sampai dengan persimpangan Jalan H.R. Rasuna SaidJalan Jenderal Gatot Subroto pada jalan umum bukan tol.

Semula kebijakan ini hanya berlaku pada pagi hari yaitu pukul 07.00-10.00, kemudian ditambah menjadi pukul 07.00-10.00 dan 16.00-19.00 seiring dengan dimulainya program Transjakarta pada Desember 2003. Kemudian waktu sore diubah lagi menjadi 16.30-19.00 pada September 2004.

Kebijakan ini hanya berlaku pada hari kerja saja yaitu hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional tidak berlaku.

Kebijakan ini akhirnya dihapus pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Mei 2016 dikarenakan keberadaan sejumlah proyek pembangunan di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin, yang selama ini menjadi lokasi penerapan three in one. Proyek tersebut adalah pembangunan mass rapid transit (MRT), pembangunan jalan layang di Bundaran Semanggi, dan penataan trotoar. Keberadaan proyek-proyek tersebut menyebabkan kemacetan akan tetap ada, dengan atau tanpa three in one.[1] Sebagai pengganti dari kebijakan three in one ini, Pemerintah menggunakan kebijakan baru yakni pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap yang rencananya akan segera dimulai pada bulan Juli 2016 di empat jalanan protokol di ibukota Jakarta[2]

Referensi[sunting | sunting sumber]