Staf Khusus Presiden

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Staf Khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia, yang melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Staf Khusus Presiden terdiri atas:

Berdasarkan Perpres 3 tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, Staf Khusus, tugasnya dikoordinasikan, dan diberikan dukungan administrasi oleh, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a. Staf Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri (Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polri) atau bukan Pegawai Negeri. Masa bakti Staf Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan.

Staf Khusus bersifat Operasional, yaitu melekat 24 jam bersama Presiden, berbeda dengan Dewan Pertimbangan Presiden dan lembaga seperti Unit Kerja Presiden / Kantor Staf Presiden

Daftar Staf Khusus Presiden[sunting | sunting sumber]

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pertamakali, Staf Khusus beliau diantaranya yaitu:

  1. Andi Mallarangeng (Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Dalam Negeri merangkap Juru Bicara Presiden bidang Dalam Negeri)
  2. Dino Patti Djalal (Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri merangkap Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri); sampai tahun 2010, kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010-2013), dan Wakil Menteri Luar Negeri (2014)
  3. Sardan Marbun (Staf Khusus Presiden Bidang Pemberantasan KKN); di Periode ke 2 menjadi Staf Khusus bidang Komunikasi Sosial
  4. Denny Indrayana (Staf Khusus Presiden Bidang Hukum); sampai 2011 kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM
  5. Heru Lelono (Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah); di Periode ke 2 menjadi Staf Khusus bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat
  6. Brigjen TNI Kurdi Mustofa Brigjen TNI R Ediwan Prabowo (2009), Sekretaris Pribadi Presiden
  7. Irvan Edison (Staf Khusus Presiden bidang Hankam); Hanya sampai 2009 (atau saat Periode 1 selesai)
  8. Yenny Zannuba Wahid (Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik); Mengundurkan diri 2007, digantikan oleh M. Djali Yusuf

Pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) atau Periode ke-2 SBY menjabat. Selain mempertahankan beberapa staf khusus dan mengganti serta menambah beberapa posisi baru, SBY juga membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

  1. Julian Aldrin Pasha, (Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Dalam Negeri merangkap Juru Bicara Presiden); Menggantikan Andi Mallarangeng yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu II
  2. Ahmad Yani Basuki (Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi)
  3. Velix Wanggai, (Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah / Papua)
  4. Andi Arief, (Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam)
  5. Jusuf Wangkar, (Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi); Mengundurkan diri tahun 2013, digantikan Hariyanto (sebelumnya Wakil Sekretaris Pribadi)
  6. Daniel Theodore Sparringa (Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik)
  7. Sardan Marbun (Staf Khusus bidang Komunikasi Sosial)
  8. Denny Indrayana (Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan Pemberantasan KKN); Sampai 2011, kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Jabatan Staf Khusus bidang Hukum dihapuskan.
  9. Heru Lelono (Staf Khusus bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat)
  10. Teuku Faizasyah (Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri); Menggantikan Dino Patti Djalal yang menjadi Dubes RI untuk Amerika Serikat
  11. Firmanzah (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi); Sejak 2012-2014
  12. Brigjen Agung Risdhianto (Sekretaris Pribadi Presiden); 2011, digantikan Kolonel Kustanto Widiatmoko
  13. Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4); Bersamaan dengan Masa Bakti Kabinet

Pada Masa Kabinet Kerja (2014-2019) atau saat Presiden Joko Widodo mulai menjabat, Jokowi juga mengangkat beberapa Staf Khusus. Jokowi juga membubarkan UKP4 dan membentuk lembaga Kantor Staf Kepresidenan

  1. Luhut Binsar Panjaitan (Kepala Staf Kepresidenan) (November 2014-Agustus 2015); Kemudian menjadi Menko Politik Hukum dan Keamanan, digantikan oleh Teten Masduki (sebelumnya Tim Komunikasi Presiden)
  2. Anggit Noegroho Sekretaris Pribadi Presiden
  3. Johan Budi SP (Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden); sejak 2016
  4. Ari Dwipayana (Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi/Tim Komunikasi Presiden)
  5. Sukardi Rinakit (Staf Khusus Presiden bidang Politik dan Pers sekaligus Penulis Pidato Presiden)
  6. Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden untuk Papua)
  7. Gories Mere (Staf Khusus Presiden bidang Intelijen dan Keamanan); sejak Juni 2016
  8. Diaz Hendropriyono (Staf Khusus Presiden bidang Sosial); sejak Juni 2016

Pranala luar[sunting | sunting sumber]