Lompat ke isi

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum
Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
Susunan organisasi
Sekretaris JenderalIrjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaRonald Lumbuun
Situs web
https://setjen.kemenkumham.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang saat ini dijabat oleh Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K.

Sejarah nomenklatur

[sunting | sunting sumber]
  • Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman (–1999)
  • Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Perundang-Undangan (1999–2000)
  • Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2000–2004)[1][2]
  • Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009)[3]
  • Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009–2024)[4][5][6]
  • Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (2024–)[7]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
  2. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
  3. ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
  4. ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
  5. ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 April 2015. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
  6. ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 Februari 2023. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
  7. ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretariat_Jenderal_Kementerian_Hukum_Republik_Indonesia&oldid=29247338"