Sejarah Kota Bandung

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sejarah Kota Bandung secara resmi dimulai pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, pada abad ke-19. Kota Bandung didirikan oleh dan atas kehendak (kebijakan) Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829).[1] Akan tetapi proses pendiriannya dipercepat oleh perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, Herman Willem Daendels (1808-1811) dengan surat keputusan (besluit) pada tanggal 25 September 1810, sehingga tanggal 25 September dianggap sebagai hari jadi kota Bandung".[1]

Bandung Purba[sunting | sunting sumber]

Pada Zaman Tersier Kala Oligosen (27 juta tahun yang lalu), pulau Jawa sekarang ini masih merupakan bagian dari laut dangkal yang memanjang dari Rajamandala hingga Pelabuhan Ratu. Bukti mengenai hal ini adalah ditemukannya terumbu karang purbakala di perbukitan kapur kawasan karst Citatah, Rajamandala. Proses pengangkatan kerak bumi selama jutaan tahun membentuk lipatan, patahan, dan retakan, sehingga pantai utara Pulau Jawa berada di titik Pangalengan.[2] Bukit-bukit kapur yang terangkat itu juga mengalami proses pelarutan dan karstifikasi, sehingga terbentuk saluran-saluran air yang terus membesar menjadi sungai bawah tanah dan goa-goa, antara lain Gua Sanghyang Poek, Gua Bancana dan Gua Pawon.

Sekitar empat juta tahun lalu (Kala Pliosen) terjadi akitivitas vulkanik di selatan Cimahi. Di tempat itu muncul beberapa gunung seperti Gunung Lagadar, Gunung Selacau, Gunung Lalakon, Gunung Paseban, Gunung Singa, Gunung Pasir Pancir dan lain-lain.

Lama kelamaan, aktivitas vulkanik bergeser ke arah utara. Pada Kala Pleistosen Akhir (sekitar 500.000 tahun yang lalu), Gunung Sunda purba di bagian utara Bandung sekarang meletus berkali-kali, sehingga mengambrukkan tubuhnya dan membentuk Kaldera Sunda yang dipagari jajaran perbukitan di Bandung Utara dan Timur. Bentukan alam inilah yang merupakan cikal bakal wilayah Cekungan Bandung sekarang. Pada kala yang sama terjadi Patahan Lembang yang memanjang dari arah barat (Cisarua, Lembang) ke timur (Gunung Manglayang).

Tangkuban Parahu dilihat dari Pelantungan (litografi berdasarkan lukisan J. S. G. Gramberg pada tahun 1865–1872)

Sekitar 125.000 tahun yang lalu terjadi letusan Gunung Tangkuban Parahu berkali-kali. Material letusannya sebagian mengisi Patahan Lembang, dan sebagian lagi membendung sungai Ci Tarum purba di utara Padalarang sehingga terbentuklah Situ Hyang atau Danau Bandung Purba di Cekungan Bandung yang terbentang dari Cicalengka di timur sampai Padalarang di barat dan dari Bukit Dago di utara sampai Soreang di selatan.

Letusan berikutnya terjadi sekitar 55.000 tahun yang lalu, material letusannya mengalir ke selatan, menutupi wilayah yang sangat luas dan memisahkan Danau Purba Bandung menjadi dua bagian, yaitu Danau Bandung Purba Barat dan Danau Bandung Purba Timur.

Pada saat Bandung menjadi danau yang sangat besar, air genangannya mulai mengikis tebing di perbukitan sisi barat. Gempa bumi di jalur patahan yang yang banyak mengiris Cekungan Bandung telah memberikan jalan bagi air untuk membobol Danau Bandung Purba. Pelepasan air danau terjadi pada saat memasuki celah-celah antara Pasir Kiara dan Pasir Larang hingga akhirnya Situ Hyang menyusut di suatu lembah sempit yang dikenal dengan sebutan Cukang Rahong untuk Danau Bandung Purba Barat, dan Curug Jompong untuk Danau Bandung Purba Timur.[3]

Manusia Purba Cekungan Bandung[sunting | sunting sumber]

Koleksi benda-benda purba Bandung di Museum Geologi Bandung

Cekungan Bandung sudah dihuni oleh manusia sekurang-kurangnya sejak 9000 tahun yang lalu. Pada akhir tahun 2003, ditemukan empat fosil kerangka utuh manusia purba jenis Homo sapiens di Gua Pawon (utara Padalarang), yang diperkirakan berusia 9000 tahun.[4]

Gua Pawon merupakan gua pertama di Pulau Jawa bagian barat, sebagai tempat ditemukannya kerangka manusia prasejarah. Menurut arkeolog Prancis, Jean-Christophe Galipaude (Agustus 2009), kerangka ini sangat mungkin merupakan kerangka manusia tertua yang pernah ditemukan di Indonesia bagian barat. Di Gua Pawon ditemukan juga 22.000 artefak berupa gelang-gelang dari batu gelas (obsidian), kapak, dan aneka peralatan dari batu obsidian. Goa itu diperkirakan menjadi tempat tinggal sekaligus pekuburan manusia purba.

Selain di wilayah barat (Gua Pawon), permukiman manusia Purba di sekitar Cekungan Bandung juga terdapat di wilayah utara, timur laut dan selatan Cekungan Bandung. Hal ini dibuktikan dengan penemuan berbagai artefak purba, seperti kapak, mata panah dan mata tombak yang terbuat dari obsidian, mata tombak perunggu, cetakan tanah liat untuk pengecoran dan pecahan keramik tembikar purba. Artefek-artefak itu ditemukan antara lain di Dago Pakar, Pasir Kiara Janggot, Pasir Panyandaan, Darmaga, Gunung Singa dan Gunung Sadu.

Era Kerajaan Pajajaran[sunting | sunting sumber]

Pada abad ke-2 di pantai barat wilayah yang sekarang disebut Jawa Barat berdiri Kerajaan Salakanagara (kerajaan pertama di Jawa Barat) yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Tarumanagara yang menguasai wilayah barat pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M. Raja Tarumanagara, Sri Maharaja Purnawarman (395-434) berhasil menguasai seluruh wilayah Jawa Barat.

Pada tahun 669 M, Sri Maharaja Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa, menggantikan tahta mertuanya yaitu Linggawarman, raja Tarumanagara yang terakhir. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, Tarusbawa ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Sundapura (kota Sunda) bekas ibu kota Tarumanagara. Pada tahun 670 M, Tarusbawa mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda.

Wretikandayun, raja pertama di Kerajaan Galuh yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanagara, tidak menyetujui penggantian tersebut. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara dipecah dua. Untuk menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Pada tahun 670 M, wilayah Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya.[5] Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota Kerajaan Sunda berada di Pakuan (sekarang Bogor), sedangkan ibu kota Kerajaan Galuh adalah Kawali (sekarang Ciamis).

Raja Galuh, Prabu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi (1482-1521) berhasil menyatukan kembali kerajaan Galuh dan Sunda menjadi Kerajaan Sunda Galuh yang beribu kota di Pakuan Pajajaran atau Pajajaran. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya sehingga Kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran.

Pada tahun 1579, kerajaan Pajajaran ditaklukkan oleh Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin (1552-1570). sejak itu, Kerajaan Sumedang Larang (didirikan oleh Prabu Tajimalela) menjadi penerus kerajaan Pajajaran. Ketika itu Sumedang Larang diperintah oleh Prabu Geusan Ulun (1579-1601). Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah bekas Kerajaan Pajajaran (seluruh Tatar Sunda kecuali Banten, Cirebon dan Galuh), dengan pusat pemerintahan di Kutamaya (suatu tempat yang terletak sebelah Barat kota Sumedang sekarang). Pada waktu itu, wilayah yang sekarang ditempati Kota Bandung merupakan wilayah yang disebut Ukur atau Tatar Ukur, yang merupakan bagian dari Kerajaan Timbanganten, suatu kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang.

Kerajaan Sumedang Larang berambisi untuk membangun kembali kejayaan Kerajaan Sunda, tetapi kekuatannya melemah setelah berperang dengan Kesultanan Cirebon. Selain ancaman dari Kesultanan Cirebon dari arah timur, posisi Sumedang Larang juga terancam oleh Kesultanan Banten dari arah barat.

Era Kesultanan Mataram[sunting | sunting sumber]

Perangko bergambar Sultan Agung dari Mataram

Di bawah kepemimpinan Sultan Agung (1613-1645), Kesultanan Mataram mencapai masa-masa keemasan. Pada awal abad ke-17, Mataram di sudah menjadi kerajaan yang besar dan kuat di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Namun di pantai barat pulau Jawa terdapat kekuatan yang belum berhasil ditaklukkan Mataram, yaitu Kesultanan Banten.

Pada tahun 1619, Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) yang sebelumnya berkedudukan di Ambon berhasil merebut Jayakarta di bagian barat pulau Jawa yang belum ditaklukkan Mataram, kemudian mengganti namanya menjadi Batavia dan bermarkas di sana. Adanya VOC di Batavia mempersulit Mataram untuk menaklukkan Banten.

Sumedang Larang, yang pada waktu itu diperintah oleh Raden Suriadiwangsa (1601–1625) atau yang dijuluki Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata (Rangga Gempol I), anak tiri Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, merasa khawatir terhadap ancaman ekspansi Kesultanan Banten ke arah timur dalam rangka menguasai wilayah bekas Pajajaran. Hal itu mendorong Suriadiwangsa berangkat ke Mataram untuk meminta perlindungan. Pada tahun 1620, Sumedang Larang bergabung dengan kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung. Sultan Agung mengganti nama Sumedang Larang menjadi Priangan yang terdiri dari wilayah Sumedang Larang, Pamanukan, Ciasem, Kawung Sukapura, Ukur (Bandung), Limbangan dan Cianjur. Daerah Priangan menjadi Kabupaten Wedana yang diawasi oleh Bupati Wedana (Kepala Bupati), dan Pangeran Suriadiwangsa menjadi Bupati Sumedang yang pertama merangkap Bupati Wedana Priangan (1620-1625).

Pada tahun 1624 Sultan Agung memerintahkan Rangga Gempol untuk merebut wilayah Sampang di Madura. Setelah berhasil menaklukkan Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata wafat di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada saudaranya, Rangga Gede (1625-1633).

Ketika sebagian pasukan Kabupaten Sumedang Larang berangkat ke Sampang, pasukan Kesultanan Banten menyerang Kabupaten Sumedang. Rangga Gede tidak sanggup membendung serangan itu dan melarikan diri. Sultan Agung murka dan menilai bahwa Pangeran Rangga Gede tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Sebagai sanksinya, pangkat Bupati Wedana Pangeran Rangga Gede dicopot, dan Rangga Gede ditawan di Mataram. Sebagai penggantinya, pangkat Bupati Wedana Priangan diberikan kepada Dipati Ukur.

.

Kabupaten Bandung[sunting | sunting sumber]

Sejak penahanan terhadap Dipati Rangga Gede, bupati wedana yang mengawasi daerah Priangan adalah Dipati Ukur (1625-1629), yang berasal dari Tatar Ukur (VOC pada tahun 1629 sudah mencatat nama Sumedang dan Ukur sebagai bagian dari daerah Priangan dan tahun 1640-an menyebut daerah Ukur sebagai Nagorij Bandong dan kemudian West Oedjoeng Beroeng, sedangkan masyarakat Sunda menyebutnya Tatar Ukur[6]).

Pengepungan Batavia oleh Pasukan Mataram

Pada tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan agar Dipati Ukur bersama-sama dengan pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia. Kurangnya kerjasama menyebabkan serangan itu mengalami kegagalan. Dalam serangan kedua (1629), Dipati Ukur menolak ikut serta. Kegagalan serangan pertama ditambah keengganan Dipati Ukur turut serta dalam serangan kedua membuat Mataram menilai tindakan tersebut patut diberi hukuman. Dipati Ukur dipanggil ke Mataram, namun dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Bersama pasukannya, dia tetap tingal di ibu kota Ukur yang terletak di Gunung Lumbung (sekarang Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung) sambil mengantisipasi kedatangan pasukan Mataram. Tindakan ini dianggap Mataram sebagai pemberontakan yang harus ditumpas. Setelah terjadi beberapa kali pertempuran, pada tahun 1632 Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung dan akhirnya dihukum pancung di Mataram.

Pada saat Sumedang dipimpin oleh putera Rangga Gede yang bernama Raden Bagus Weruh atau sering disebut juga Pangeran Dipati Rangga Gempol II (1633-1656), Mataram mengadakan reorganisasi untuk menata kembali wilayah Priangan. Hal ini tertuang dalam Serat Piyagem (Surat Keputusan) Sultan Agung pada tanggal 9 Muharam tahun Alip (bertepatan dengan tanggal 20 April 1641), yang berisi pembentukan tiga kabupaten baru berikut pengangkatan bupatinya. Dengan demikian, di bekas kerajaan Sumedang Larang terdapat empat kabupaten termasuk bupatinya, yaitu Sumedang (Rangga Gempol II), Sukapura (Tumenggung Wiradadaha), Bandung (Tumenggung Wiraangunangun) dan Parakanmuncang (Tumenggung Tanubaya).[7] Berdasarkan keputusan tersebut, tanggal 20 April diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bandung.

Rangga Gempol II merasa kecewa atas kebijakan Sultan Agung tersebut, sebab wilayah kekuasaan Sumedang menjadi bekurang. Kekecewaan ini makin bertambah ketika Sultan Agung digantikan oleh puteranya, Sunan Amangkurat I. Amangkurat I mengeluarkan dua kebijakan penting terkait wilayah Priangan. Pertama, Jabatan Bupati Wedana dihapuskan. Kedua, wilayah Mataram Barat dibagi menjadi 12 ajeg (setara dengan kabupaten). Dengan begitu, kedudukan Bupati Sumedang menjadi setara dengan bupati-bupati lain, dan wilayah kekuasaan Sumedang menjadi lebih kecil lagi. Sebagai protes atas kebijakan tersebut, Rangga Gempol mengundurkan diri sebagai bupati, dan sebagai penggantinya ditunjuk puteranya, Rangga Gempol III yang bergelar Pangeran Panembahan (1656-1705).

Tumenggung Wiraangunangun memerintah di Kabupaten Bandung antara 1641-1681. Wilayah pemerintahannya meliputi beberapa wilayah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kahuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanahmedang. Hingga berakhirnya kekuasaan VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung beribu kota di Krapyak, yang sekarang bernama Citeureup, suatu wilayah di dekat Sungai Citarum, di sekitar Dayeuh Kolot. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun-temurun oleh enam orang bupati.

Setelah Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645, Mataram berangsur-angsur menjadi lemah akibat kemelut internal yang berlarut-larut dalam kerajaan dan serangan dari luar. VOC campur-tangan dalam kemelut ini sehingga sedikit demi sedikit wilayah Mataram jatuh ke dalam kekuasaan VOC. VOC memperoleh wilayah Priangan Barat dari Mataram (Sultan Amangkurat II) dalam Perjanjian 19-20 Oktober 1677 sebagai imbalan atas bantuan VOC memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Sedangkan wilayah Priangan Timur dan Cirebon diserahkan Mataram kepada VOC dalam Perjanjian 5 Oktober 1705 sebagai imbalan dari Pangeran Puger (Pakubuwono I) karena membantu merebut tahta Mataram dari Sunan Mas (Amangkurat III).[8]

Di bawah kekuasaan VOC, Bupati Bandung dan bupati-bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di Kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan VOC. Sistem pemerintahan kabupaten tidak mengalami perubahan, namun VOC menuntut agar para bupati mengakui kekuasaan VOC, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu secara eksklusif kepada VOC. Sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon-Priangan, VOC mengangkat Pangeran Arya Cirebon.

Tanam Paksa Kopi di Priangan[sunting | sunting sumber]

Pekerja di Priangan sedang menumbuk biji kopi

Budidaya kopi di Jawa untuk keperluan pemasaran di pasaran dunia sudah dimulai sejak awal abad ke-18.[9] Pada waktu itu, VOC menjelajah mencari barang-barang kolonial di berbagai bagian kepulauan Nusantara. Tanaman kopi yang didatangkan dari India Selatan ternyata dapat tumbuh baik di daerah pedalaman markas besar kolonial yang berbukit-bukit. Para pedagang VOC itu mendorong budidaya tanaman asing ini. Pada mulanya mereka memborong hasil panen masyarakat petani, tetapi apa yang awalnya bersifat sebagai transaksi komersial segera berubah menjadi penyetoran kopi secara paksa dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.

Tanam paksa kopi di Priangan (Preangerstelsel) terjadi pada kurun waktu 1720-1830, satu abad sebelum pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1830, karena Hindia Belanda mengalami krisis finansial akibat Perang Diponegoro (1825-1830).

Salah satu kewajiban utama para Bupati di Priangan terhadap VOC adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman kopi, dan menyerahkan hasilnya ke VOC. Dalam sistem ini, baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh VOC. Para bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya, dan tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan pengawas daerah Cirebon-Priangan.

Berdirinya Kota Bandung[sunting | sunting sumber]

Herman Willem Daendels

Pada bulan Desember 1799, VOC mengalami kebangkrutan sehingga seluruh aset dan kekuasaannya diambil alih oleh Republik Batavia (1795-1806). Pada tahun 1806, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mendirikan Kerajaan Belanda sebagai penerus Republik Batavia, dengan mengangkat adiknya, Louis Napoleon (Lodewijk Napolen), sebagai raja.

Untuk mempertahankan wilayah koloninya dari ancaman Inggris, Louis Napoleon mengangkat seorang yang berpengalaman dalam militer bernama Herman Willem Daendels sebagai Gubernur jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808-1811, dengan misi utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels berpendapat bahwa mobilisasi darat lebih sesuai untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, sebab Inggris mempunyai kekuatan armada laut yang unggul pada saat itu.[10] Oleh karena itu salah satu misinya adalah membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang membentang menghubungkan Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur Jawa sepanjang 1000 km.

Jalan raya Pos pada masa Hindia Belanda

Jalan Raya Pos berdampak besar, tidak hanya terhadap perkembangan pulau Jawa secara umum namun juga kota-kota yang dilaluinya.[11] Bandung salah satu contohnya. Pada awalnya, Jalan Raya Pos berjarak 11 km di utara Krapyak, ibu kota Kabupaten Bandung saat itu. Daendels memerintahkan kepada Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829)[12] untuk membangun ibu kota Bandung yang baru di sekitar jalan tersebut. Ucapan Daendels yang terkenal adalah: "Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd" (Usahakan, bila saya datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun).

Jalan Raya Pos yang melalui sebelah barat Alun-Alun Bandung antara tahun 1920-1940

Wiranatakusumah II kemudian memilih sebuah lokasi di dekat sumber mata air yang bernama Sumur Bandung. Dalam Bahasa Sunda, Sumur Bandung berarti sumur yang berpasangan atau berhadapan (dari kata bandungan). Kedua sumur tersebut berada di tepi barat Sungai Cikapundung. Satu sumur terletak di Bale Sumur Bandung atau Gedung PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jalan Asia Afrika. Sedangkan sumur lainnya berada di bawah bangunan bekas kompleks pertokoan Miramar, Alun-alun Bandung.

Sesuai dengan konsep tata ruang tradisional, Bupati R.A. Wiranatakusumah II dan sejumlah rakyatnya membangun Pendopo di sisi selatan Alun-alun Bandung, menghadap ke arah Gunung Tangkuban Parahu yang merupakan simbol kepercayaan sejarah masyarakat Sunda. Sedangkan Masjid Agung Bandung (sekarang Masjid Raya Bandung) dibangun di sisi barat alun-alun, dan pasar terletak di sisi timur.

Dengan sebuah besluit pemerintahan Hindia Belanda tanggal 25 September 1810, Kota Bandung dinyatakan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung, sehingga tanggal 25 September ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bandung.

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874) yang dikenal dengan julukan Dalem Bintang, ibu kota Karesidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung berdasarkan besluit Nomor 18 tanggal 17 Agustus 1864. Rumah Residen Priangan yang terletak di Residentsweg (Jalan Pasar Baru, sekarang Jalan Otto Iskandar Dinata) dibangun tahun 1867, sedangkan Kantor Residen Priangan dibangun di sisi timur Hotel Post Road yang kemudian menjadi Hotel Savoy Homann.

Pada tanggal 1 April 1906 Gubernur Jenderal J.B. Van Heutz dengan ordonansi tanggal 2 Februari 1906 yang diundangkan tanggal 1 Maret 1906 menetapkan Kota Bandung ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota (Gemeente). Sejak itulah Kota Bandung resmi lepas dari Kabupaten Bandung, walaupun ibu kota Kabupaten Bandung masih terletak di Kota Bandung.

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b Hardjasaputra, p. 23.
  2. ^ Bachtiar, p. 22.
  3. ^ Bachtiar, p. 17.
  4. ^ Kartodiwirio, p. 8.
  5. ^ Kartodiwirio, p. 11.
  6. ^ Kartodiwirio, p. 12.
  7. ^ Zakaria (12 Agustus 2008), p. 8.
  8. ^ Lubis, p. 85.
  9. ^ Breman, p. 1.
  10. ^ Nas, p. 709.
  11. ^ Nas, p. 718.
  12. ^ Hardjasaputra, p. 20.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Bachtiar, T.; Syafriani, Dewi (2012). BANDUNG PURBA, Panduan Wisata Bumi. Bandung: Dunia Pustaka Jaya. ISBN 978-979-419-379-2. 
  • Kartodiwirio, Sudarsono Katam (2006). BANDUNG: Kilas Peristiwa di Mata Filatelis Sebuah Wisata Sejarah. Bandung: PT Kiblat Buku Utama. ISBN 979-3631-90-2. 
  • Lubis, Nina H. (2000). Tradisi dan Transformasi Sejarah Sunda. Bandung: Humaniora Utama Press. ISBN 979-9231-33-7. 
  • Breman, Jan (2014). Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-874-5. 
  • Zakaria, Mumuh Muhsin (20 November 2008). Terbentuknya Keresidenan Priangan (pdf). Diskusi Program Pascasarjana Fakultas Sastra BKU Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran. Bandung. hlm. 1–25. Diakses tanggal 1 November 2017. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]