Satu negara dua sistem
 |
| Satu negara dua sistem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||
| Hanzi sederhana: | 一国两制 | ||||||||||||||||||
| Hanzi tradisional: | 一國兩制 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nama Portugis | |||||||||||||||||||
| Portugis: | Um país, dois sistemas[1] | ||||||||||||||||||
| Sejarah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) |
|---|
 |
| Sejarah |
| Generasi kepemimpinan |
"Satu negara, dua sistem" adalah prinsip konstitusional Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menggambarkan sistem pemerintahan daerah administratif khusus Hong Kong dan Makau.
Deng Xiaoping mengembangkan konsep satu negara, dua sistem. Prinsip konstitusional ini dirumuskan pada awal 1980-an selama negosiasi antara Tiongkok dan Britania Raya mengenai Hong Kong. Prinsip ini menetapkan bahwa hanya ada satu Tiongkok, tetapi setiap wilayah akan mempertahankan sistem ekonomi dan administratifnya sendiri. Berdasarkan prinsip ini, masing-masing dari dua wilayah dapat terus memiliki sistem pemerintahan, urusan hukum, ekonomi, dan keuangan sendiri, termasuk hubungan perdagangan dengan negara asing, yang semuanya independen dari sistem di daratan Tiongkok. RRT juga mengusulkan untuk menerapkan prinsip ini dalam unifikasi yang diupayakannya dengan Taiwan.[2][3][4]
Kronologi sejarah
[sunting | sunting sumber]- 1949 - Setelah pasukan Nasionalis kalah dan terpukul mundur ke Taiwan, pihak Komunis menginginkan penggunaan kekuatan untuk mempersatukan Taiwan
- 1956 - Mao Zedong menelurkan ide Mempersatukan Taiwan dengan Perdamaian, dengan harapan akan ada kerjasama ketiga kalinya antara pihak komunis dan nasionalis untuk memecahkan masalah Taiwan
- Juni 1961 - Dalam satu pertemuan dengan Presiden Soekarno (presiden Indonesia saat itu), Mao menyatakan bahwa, "Bila Taiwan dipersatukan, maka Republik Rakyat Tiongkok akan dapat ikut serta dalam PBB. Bila Taiwan dipersatukan di bawah satu negara (Republik Rakyat Tiongkok), tidak menjadi sebuah negara dan tidak punya pemerintah pusat, maka situasi sosial dan politik di Taiwan tak akan berubah, kami akan menghormati realitas di Taiwan dan menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada rakyat Taiwan sendiri." Ini adalah awal pemikiran dari penyelesaian masalah Taiwan dengan cara dua sistem dalam satu negara.
- 1963 - Zhou Enlai mengeluarkan pernyataan Satu Pasal dan Empat Butir untuk penyelesaian masalah Taiwan. Di dalamnya sebenarnya telah mengandung tata pelaksanaan satu negara dua sistem.
- 14 November 1978 - Deng Xiaoping singgah di Myanmar setelah kunjungannya ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Dalam satu pertemuannya dengan Presiden Myanmar, Ne Win, ia menyatakan bahwa, "Untuk penyelesaian masalah Taiwan, kami akan menghormati realitas di Taiwan, semisal beberapa sistem di Taiwan tidak usah berubah, demikian halnya dengan cara hidup, tetapi Taiwan harus bereunifikasi."
- Desember 1978 - Rapat Besar Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok untuk pertama kalinya memasukkan ide penyatuan Taiwan dengan cara damai untuk menggantikan ide pembebasan Taiwan.
- Januari 1982 - Deng secara resmi menyatakan bahwa dua sistem dalam satu negara pada dasarnya adalah diperbolehkan. Untuk pertama kalinya ide Satu Negara Dua Sistem diperkenalkan.
- 1984 - RRT dan Britania Raya menandatangani perjanjian mengenai reunifikasi Hong Kong di bawah Satu Negara Dua Sistem.
- 1987 - RRT dan Portugal menandatangani perjanjian mengenai reunifikasi Makau di bawah Satu Negara Dua Sistem.
Hong Kong dan Makau
[sunting | sunting sumber]Hong Kong dan Makau kemudian ditempatkan dalam status Daerah Administratif Khusus yang menikmati otonomi tingkat tinggi untuk jangka waktu 50 tahun ke depan dihitung mulai pengembalian kedaulatan Hong Kong dan Makau dari Britania Raya dan Portugal.
Jangka waktu 50 tahun ditetapkan karena pemikiran Deng yang beranggapan bahwa sebuah negara tidak akan mungkin diperintah satu generasi kepemimpinan melebihi 50 tahun.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ pelafalan dalam bahasa Portugis: [ũ pɐˈiʒ ˈðojʃ siʃˈtemɐʃ]
- ↑ "China warns UK of "consequences" over Hong Kong 'interference'". BBC News. 21 July 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 June 2022. Diakses tanggal 28 June 2022.
- ↑ "US, UK step up pressure on China over Hong Kong security law". France24.com. 29 May 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 June 2022. Diakses tanggal 24 June 2022.
- ↑ Wintour, Patrick (July 2020). "China is breaking Hong Kong treaty with UK, says Boris Johnson". The Guardian. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 June 2022. Diakses tanggal 24 June 2022.
