Sanksi internasional terhadap Iran
Terdapat banyak sanksi internasional terhadap Iran yang dijatuhkan oleh sejumlah negara, khususnya Amerika Serikat dan lembaga internasional. Iran adalah negara yang paling banyak mendapat sanksi internasional hingga akhirnya disalip Rusia, menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022.[1]
Pertama kalinya sanksi tersebut dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada November 1979,[2] setelah sekelompok mahasiswa merebut gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Iran di Teheran dan menyandera banyak orang. Sanksi dicabut pada Januari 1981 setelah para sandera dibebaskan, tetapi sanksi-sanksi ini kembali diberlakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap tindakan Iran pada tahun 1981 hingga 1987 terhadap Amerika Serikat dan kapal-kapal negara lain di Teluk Persia serta klaim-klaim Amerika Serikat mengenai dukungan Iran terhadap terorisme.[3] Sanksi tersebut diperluas pada 1995 untuk mencakup perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dengan pemerintah Iran.[4]
Sanksi ketiga dijatuhkan pada Desember 2006 menurut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1737 setelah Iran menolak mematuhi Resolusi No. 1696, yang menuntut Iran menghentikan program pengayaan uraniumnya. Awalnya, sanksi AS menargetkan investasi minyak, gas, dan petrokimia, ekspor produk olahan minyak bumi, dan hubungan bisnis dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Termasuk juga transaksi perbankan dan asuransi (termasuk dengan Bank Sentral Republik Islam Iran), jasa pengiriman lewat kapal, layanan hosting web untuk usaha komersial, dan layanan pendaftaran nama domain.[5] Resolusi PBB berikutnya telah memperluas sanksi terhadap Iran.
Sanksi internasional ini menimbulkan dampak serius pada ekonomi dan rakyat Iran selama bertahun-tahun. Sejak 1979, Amerika Serikat telah memimpin upaya internasional dalam menggunakan sanksi tersebut untuk mempengaruhi kebijakan Iran,[6] termasuk program pengayaan uranium Iran, yang ditakutkan oleh Barat dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan memproduksi senjata nuklir. Iran membalas bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan sipil, termasuk pembangkit listrik dan keperluan medis.[7]
Saat perundingan nuklir antara Iran dan Barat terhenti dan dianggap gagal, senator AS menyebutnya sebagai alasan untuk menerapkan sanksi ekonomi yang lebih kuat terhadap Iran.[8] Pada tanggal 2 April 2015, negara anggota P5+1 dan Iran yang bertemu di Lausanne, Swiss, mencapai kesepakatan sementara mengenai kerangka kerja yang, setelah diselesaikan dan dilaksanakan, akan mencabut sebagian besar sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran yang diperpanjang setidaknya selama sepuluh tahun.[9][10][11][12] Perjanjian akhir, Rencana Aksi Komprehensif Bersama, diadopsi pada tanggal 18 Oktober 2015.[13] Sanksi PBB dicabut pada 16 Januari 2016.[14] Pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran. Sanksi AS diberlakukan lagi pada November 2018, dan diperluas pada 2019 dan 2020 untuk mencakup sektor keuangan Iran. Pengabaian sementara diberikan kepada beberapa negara untuk terus mengimpor minyak dalam jumlah yang dikurangi dari Iran hingga tahun 2019.
Pada 21 Februari 2020, Iran dimasukkan ke dalam daftar hitam FATF.[15]
Embargo senjata PBB terhadap Iran berakhir pada 18 Oktober 2020, sebagaimana disetujui dalam kesepakatan nuklir Iran 2015, yang memungkinkan Iran mengimpor peralatan militer asing.
Sejak Oktober 2024, Iran lagi-lagi masuk daftar hitam resmi Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), terutama karena kegagalannya dalam menerapkan undang-undang terhadap pendanaan teroris, khususnya terkait dengan dukungannya terhadap Poros Perlawanan.[16][17] Selanjutnya, pada bulan Maret 2025, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) menerbitkan laporan yang memperingatkan perusahaan-perusahaan Jerman agar tidak berdagang dengan Iran.[18]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Russia Is Now the World's Most-Sanctioned Nation". Bloomberg.com. 7 March 2022. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 August 2022. Diakses tanggal 18 July 2022.
- ^ Haidar, J.I., 2017."Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran Diarsipkan 28 May 2021 di Wayback Machine.," Economic Policy (Oxford University Press), April 2017, Vol. 32(90), pp. 319-355.
- ^ Levs, Josh (23 January 2012). "A summary of sanctions against Iran". CNN. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 May 2018. Diakses tanggal 9 May 2018.
- ^ Zirulnick, Ariel (24 February 2011). "Sanction Qaddafi? How 5 nations have reacted to sanctions: Iran". The Christian Science Monitor. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 15 November 2011. Diakses tanggal 13 February 2012.
- ^ "31 CFR 560.540 – Exportation of certain services and software incident to Internet-based communications". Legal Information Institute, Cornell University Law School. United States Statutes at Large. 10 March 2010. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 6 May 2013. Diakses tanggal 5 May 2013.
- ^ Younis, Mohamed (7 February 2013). "Iranians Feel Bite of Sanctions, Blame U.S., Not Own Leaders". Gallup World. Gallup. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 April 2013. Diakses tanggal 5 May 2013.
- ^ Nichols, Michelle; Charbonneau, Louis (5 October 2012). "U.N. chief says sanctions on Iran affecting its people". Reuters. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 May 2013. Diakses tanggal 5 May 2013.
- ^ Lakshmanan, Indira A.R. (9 April 2013). "U.S. Senators Seeking Tougher Economic Sanctions on Iran". Bloomberg News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 August 2019. Diakses tanggal 30 August 2019.
- ^ "Iranian nuclear deal: Mixed reaction greets tentative agreement". CBC. 3 April 2015. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 January 2016. Diakses tanggal 2 April 2015.
- ^ Charbonneau, Louis; Nebehay, Stephanie (2 April 2015). "Iran, world powers reach initial deal on reining in Tehran's nuclear program". Reuters. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 September 2015. Diakses tanggal 1 July 2017.
- ^ "Iran nuclear talks: 'Framework' deal agreed". BBC News. 3 April 2015. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 19 June 2018. Diakses tanggal 20 June 2018.
- ^ Labott, Elise; Castillo, Mariano; Shoichet, Catherine E. (2 April 2015). "Iran nuclear deal framework announced". CNN. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2 April 2015. Diakses tanggal 2 April 2015.
- ^ "EU officially announces October 18 adoption day of JCPOA". Islamic Republic News Agency. 18 October 2015. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 April 2019. Diakses tanggal 22 February 2019.
- ^ "UN chief welcomes implementation day under JCPOA". Islamic Republic News Agency. 17 January 2016. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 April 2019. Diakses tanggal 22 February 2019.
- ^ "Iran blacklisted by 200 member nations of Financial Action Task Force". The Jerusalem Post. 22 February 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 August 2020. Diakses tanggal 10 August 2020.
- ^ "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 25 October 2024". www.fatf-gafi.org. Diakses tanggal 2025-04-09.
- ^ Bermudez, Krystal (2024-10-16). "Iran Should Stay on the Global Terror Finance and Money Laundering Blacklist". FDD (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-04-09.
- ^ "Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Risiken im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften". BaFin (dalam bahasa Jerman). Diarsipkan dari asli tanggal 2025-04-03. Diakses tanggal 2025-04-09.