Pulau Sebuku, Lampung

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Untuk kegunaan lain dari Pulau Sebuku, lihat Pulau Sebuku (disambiguasi).
Sebuku
Koordinat 5°55′0″LS,105°31′0″BT
Negara Indonesia
Gugus kepulauan Sumatera
Provinsi Lampung
Kabupaten Lampung Selatan
Luas -km²
Populasi -


Pulau Sebuku adalah sebuah pulau yang terletak di Selat Sunda yang terletak di sebelah selatan perairan Kabupaten Lampung Selatan.

Pulau ini letaknya berada di sebelah utara dari pulau Sebesi dan timur pulau Serdang dan pulau Legundi.

Pandangan panoramis Pulau Sebuku

Kisah & Riwayat Kepemilikan Pulau Sebuku[sunting | sunting sumber]

Hingga kini catatan yang menggambarkan mengenai awal mula keberadaan pulau ini belum pernah ditemukan. Namun beberapa dokumen yang dibuat oleh orang-orang Eropa pada abad ke-17 mengindikasikan bahwa pulau ini pernah disinggahi oleh orang-orang Eropa yang berlayar dari wilayah perairan Utara menuju Banten atau sebaliknya. Pada saat itu Pulau Sebesi dihuni oleh masyarakat yang ada di sepanjang pesisir di wilayah IV Marga (kaki gunung Raja Basa) yang mayoritas bertani rempah-rempah. Meski begitu nama pemilik pulau ini tidak pernah ditemukan dalam catatan hingga memasuki abad ke-19.

Pangeran Cecobaian[sunting | sunting sumber]

Menurut legenda, dahulu pulau ini berada dibawah kekuasaan Sultan Banten. Lalu pada akhir abad ke-16 seorang Mekhanai (Pemuda) Lampung dari Desa Damaian datang ke gunung Raja Basa dan menetap di wilayah yang saat ini dihuni oleh IV Marga yaitu :

  1. Marga Kesugihan (sekarang Marga Legun)
  2. Marga Ratu (Ratu Menangsi)
  3. Marga Penengahan (sekarang Marga Dantaran)
  4. Marga Raja Basa (sekarang Marga Pesisir)

Sang Pemuda juga datang ke Pulau Sebesi dan Gugusan Krakatau untuk membeli hasil lada yang ditanam warga. Sebagian dari hasil lada tersebut diserahkan oleh pemuda itu kepada Sultan Banten. Sebagai imbalannya Sultan memberikan pemuda tersebut gelar Pangeran Cecobaian (ejaan dalam arsip Belanda : Pangeran Tjetjobaian / Pangeran Tjoba Tjoba), sebagai percobaan karena saat itu Kesultanan Banten belum pernah memberikan gelar Pangeran kepada orang Sabrang (sebutan untuk orang Lampung pada masa itu). Selain gelar Pangeran tersebut, diberikan pula hak kepemilikan atas Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan Gugusan Krakatau kepadanya.[1]

Pangeran Singa Brata[sunting | sunting sumber]

Setelah Pangeran Cecobaian wafat, hak kepemilikan atas Pulau Sebesi ini pada akhirnya diwariskan pada Pangeran Singa Brata, yang juga menjabat sebagai Kepala Marga Raja Basa. Pangeran Singa Brata adalah keturunan ke-18 dari Pangeran Cecobaian[1]. Ia juga merupakan salah satu pejuang dari Karesidenan Lampung, onderafdeeling Katimbang, yang turut membantu Raden Inten II berjuang melawan pemerintah Hindia-Belanda[2]. Sempat terjadi sengketa kepemilikan Pulau Sebesi dan Sebuku antara Pangeran Singa Brata dengan seorang penduduk Teluk Betung yang bernama Haji Abdurrachman bin Ali. Haji Abdurrachman bin Ali mengajukan permintaan tertanggal 17 Juli 1848 kepada Civiele en Militaire Gezaghebber agar diperbolehkan menanam di Pulau Sebesi dan Sebuku. Hal ini diduga dilakukan untuk melemahkan perjuangan Pangeran Singa Brata terhadap penjajah. Pangeran Singa Brata pun mengajukan keberatan pada pihak pemerintah. Lalu pemerintah Hindia - Belanda pada saat itu melakukan penyelidikan terhadap status hukum Pulau Sebesi dan Sebuku. Dari hasil investigasi itu diketahui bahwa Pangeran Singa Brata adalah pemilik yang sah atas Pulau Sebesi dan Sebuku[3]. Namun pada tahun 1856 Pangeran Singa Brata tertangkap oleh tentara Hindia-Belanda dan dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Untuk mengakhiri konflik, maka hak kepemilikan Pangeran Singa Brata atas pulau ini disahkan melalui Besluit (Keputusan) Gubernur Jenderal Hindia - Belanda tahun 1864. Selama masa pengasingan Pangeran Singa Brata ke Manado, pemerintahan Marga Raja Basa dan pengelolaan Pulau Sebesi dan Sebuku ditangani oleh para keluarga dari Pangeran Singa Brata, antara lain Pangeran Warta Manggala I (saudara kandung), Raden Tinggi (anak dari Pangeran Warta Manggala I), dan Dalom Mangku Minggar (tetua dalam marga Raja Basa)[1].

Tahun 1879, atau 23 tahun setelah menjalani pengasingannya, Pangeran Singa Brata dipulangkan ke Raja Basa atas permintaan 14 kepala kampung di pesisir dengan jaminan bahwa Pangeran Singa Brata tidak akan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun 4 tahun setelah kepulangannya, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1883, Krakatau meletus dengan dahsyat yang memporak-porandakan wilayah pesisir gunung Raja Basa. Pangeran Singa Brata turut menjadi korban atas peristiwa ini dan ia dinyatakan tewas.[1]

Seluruh penduduk pesisir yang tak sempat menyelamatkan diri dinyatakan tewas, termasuk 3000 warga yang menghuni Pulau Sebesi, Sebuku, dan Krakatau. Seluruh flora dan fauna serta rumah warga yang berada di Pulau Sebesi dan Sebuku dinyatakan musnah total. Kedua pulau ini seketika berubah menjadi pulau tak berpenghuni untuk beberapa saat.

Pangeran Minak Putra[sunting | sunting sumber]

Tahun 1884, Minak Putra (kepala kampung Rajabasa) yang juga merupakan adik mendiang Pangeran Singa Brata dikukuhkan sebagai kepala marga pengganti Pangeran Singa Brata. Hal ini dikarenakan mendiang Pangeran Singa Brata tidak memiliki keturunanA (yang tersisa). Maka berdasarkan aturan dan tatacara adat, Minak Putra diangkat menjadi Pangeran dan meneruskan tahta sebagai kepala Marga (penyimbang tua) Raja Basa dan mewarisi hak atas kepemilikan P. Sebesi, P. Sebuku, dan Gugusan KrakatauB. Peristiwa pengangkatan dan peralihan hak atas kepulauan ini juga disetujui oleh Sultan Banten Maulana Mohammad Shafiuddin (yang saat itu sedang menjalani masa pembuangannya di Surabaya) dan Pemerintah Hindia Belanda, dengan syarat pendirian marga tidak boleh lagi memakai nama Raja Basa. Maka Pangeran Minak Putra pun memilih menggunakan nama Marga PesisirC. Kemudian hal ini dikuatkan oleh Staatsblad tahun 1885 ketika Pangeran Minak Putra menyewakan P. Sebuku kepada Mr. Barzal.[4]

Catatan Kaki :

  • A Ada sejumlah sumber yang menyatakan bahwa Raden Tinggi adalah anak Pangeran Singa Brata yang tewas dalam pertempuran melawan Belanda.
  • B Beberapa sumber menyatakan bahwa pengangkatan kepala marga ini juga disetujui oleh Sultan Banten. Tidak disebutkan siapa Sultan Banten yang dimaksud. Namun jika merunut dari tahun kejadiannya, kemungkinan besar Sultan Banten yang dimaksud adalah Maulana Mohammad Shafiuddin yang saat itu sedang menjalani masa pembuangannya di Surabaya. Maulana Mohammad Shafiuddin wafat pada tahun 1899. Ia dimakamkan di Pesarean Agung Sentono Botoputih (Pemakaman Keluarga Bupati Surabaya). Di pusaranya tertulis dengan huruf Arab yang terjemahannya sbb. : Ini kubur Sultan Banten Maulana Mohammad Shafiuddin Ketika lenyap almarhum pada malam Senen 3 Rajab 1318 H atau 11 November 1899.
  • C Menurut beberapa sumber sejarah hal ini dilakukan oleh Belanda untuk sebisa mungkin memutus regenerasi perjuangan Pangeran Singa Brata. Sehingga pada setiap surat keputusan (Besluit) Pemerintah Hindia-Belanda mengenai pengesahan keturunan Pangeran Minak Putra sebagai kepala marga selanjutnya selalu menggunakan sebutan Marga Pesisir. Namun pihak jurnalis dari berbagai harian berbahasa Belanda yang memuat berita seputar Marga Pesisir tak pernah menulis Marga Pesisir, melainkan Marga Raja Basa[5][6].

Raden Pangeran Haji Djamaludin[sunting | sunting sumber]

Tahun 1896 Pangeran Minak Putra menjual Pulau Sebesi dan Sebuku kepada Haji Djamaludin, seorang kepala kampung Kalianda onderafdeeling Katimbang. Proses jual beli ini dicatatkan melalui sebuah akta jual-beli dan disaksikan oleh Controleur, Demang, serta Klerk-Griffier afdeeling Katimbang[5] [6]. Hak kepemilikan Haji Djamaludin kemudian dikuatkan oleh Besluit Gubernur Jenderal Hindia - Belanda tahun 1900.

Sebelum membeli Pulau Sebesi dan Sebuku, tepatnya pada tahun 1888, Haji Djamaludin dan Pangeran Minak Putra sempat dipanggil oleh Pemerintah Banten di Anyer untuk menerima penghargaan. Haji Djamaludin mendapat bintang emas dan Pangeran Minak Putra menerima bintang perak.[7]

Pada masa kepemilikan Haji Djamaludin ini pula untuk pertama kalinya Dinas Topografi Hindia-Belanda membuat peta topografi yang paling akurat. Disebut akurat antara lain karena gambar pulau yang dihasilkan oleh peta tersebut sama persis dengan bentuk aslinya (bisa dibandingkan dengan gambar bentuk Pulau yang dihasilkan oleh Google Earth). Bahkan peta tersebut memuat jenis pohon-pohon yang ditanam oleh Haji Djamaludin saat itu seperti Kelapa dan Pisang. Hingga kini (2013) peta topografi tersebut masih bertahan sebagai satu-satunya peta topografi Pulau Sebesi paling akurat yang pernah ada.

Muhammad Saleh Ali[sunting | sunting sumber]

Pasca meninggalnya Raden Pangeran Haji Djamaludin pada tahun 1926, hak kepemilikan atas Pulau Sebesi dan Sebuku beralih kepada anak laki-laki satu-satunya, Muhammad Saleh Ali [8] [9]. Di masa kepemilikan M. Saleh Ali, Pulau Sebesi menjadi basis pendanaan bagi para pejuang Kalianda semasa perang kemerdekaan melawan Belanda dan Jepang, hingga agresi militer Belanda ke-2 pada tahun 1949.

Kini hak kepemilikan terhadap Pulau Sebesi dan Sebuku telah beralih pada Hasanudin bin M. Saleh Ali dan saudara-saudaranya[10] [11].

Catatan Kaki :

  • Tak seperti pada masa penguasaan Haji Djamaludin, bukti kepemilikan Pulau Sebesi pada masa penguasaan M. Saleh Ali lebih banyak ditemukan pada dokumen resmi daripada pemberitaan di koran. Hal itu dapat ditemukan di sejumlah putusan Pengadilan Republik Indonesia hingga dokumen resmi Kementrian Agraria.

Gugatan

Sofyan Raden Kemala
Drs. Sofyan Raden Kemala, S.Ag. Seorang Sarjana agama yang sempat menggugat kepemilikan Pulau Sebuku namun kalah secara telak oleh Hasanudin Saleh Ali di Pengadilan.

Tahun 2014 kepemilikan Pulau Sebuku sempat digugat oleh Kompol Sardan Raden Kemala dan Drs. Sofyan Raden Kemala, S.Ag. ke Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor perkara Nomor:20/Pdt.G/2014/PN.Kla[12]. Namun hakim PN Kalianda menolak gugatan Sofyan Raden Kemala. Ia pun mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Namun lagi-lagi hakim PT Tanjung Karang dalam Putusan bernomor 64/Pdt./2015/PT TJK menolak klaim Sofyan Raden Kemala[13]. Maka kepemilikan ahli waris M. Saleh Ali makin tak tergoyahkan .


  1. ^ a b c d Helfrich, O.L. 1930. Adatrechtbundels XXXII : Zuid-Sumatra. hlm. 233-241. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
  2. ^ Pemerintah Provinsi Lampung. Dinas Pendidikan. Pahlawan Nasional Radin Intan II, Leaflet. 2004.
  3. ^ Nederlands-Indië. 1864. Besluiten van den Gouvernement 6 April 1864. Staatblad No. 54. 1864
  4. ^ Perbatasari, RG. 2012. : Bandakh Marga Raja Basa. Pesisir Kalianda Lampung Selatan.
  5. ^ a b Nieuwe Amsterdam Courant - Algemeen Handelsblad No. 32239 : "De Koning van Sebesi", hal. 9. Nederlands, 1926.
  6. ^ a b De Indische Courant No. 64 : "Uit de Lampongs : Poelau Seboekoe en Sebesi", hal. 6. Nederlands-Indië, 1934.
  7. ^ Java-Bode No. 266 : "Officieele Berichten, Civiel Departement", hal. 5. Nederlands-Indië, 1888.
  8. ^ Het Nieuws Van Den Dag No. 193 : "Mach van Adatrechten en Legenden", hal. 17. Nederlands-Indië, 1936.
  9. ^ De Sumatra Post No. 201 : "Adatrechten en Legenden", hal. 11. Nederlands-Indië, 1936.
  10. ^ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1757K/SIP/1978.
  11. ^ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3013K/PDT/2009.
  12. ^ Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Kla
  13. ^ Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor : 64/Pdt./2015/PT TJK