Privilegium de non appellando
Privilegium de non appellando (hak istimewa untuk tidak mengajukan banding) di dalam Kekaisaran Romawi Suci, adalah hak istimewa yang dapat diberikan oleh kaisar ke wilayah kekaisaran. Ini membatasi hak subjek wilayah untuk mengajukan banding kasus dari pengadilan teritorial ke salah satu pengadilan tertinggi kekaisaran, Reichskammergericht atau Konsili Aulicum (Reichshofrat).[1] Keistimewaan itu sendiri bisa terbatas (limitatum) atau tidak terbatas (illimitatum).[2] Ketika tidak terbatas, secara efektif mengubah pengadilan teritorial tertinggi menjadi Mahkamah Agung.[1]
Hak istimewa itu sangat dihargai oleh wilayah kekaisaran, baik karena memberikan prestise dan karena itu memajukan integrasi administrasi mereka dengan memotong peradilan mereka dari sisa kekaisaran. Antara abad ke-XVI dan ke-XVIII, hampir semua wilayah yang lebih besar menerima hak istimewa. Hampir semua wilayah Habsburg memiliki hak istimewa.[1]
Bahkan hak istimewa yang tidak terbatas sebenarnya tidak mutlak. Itu tidak berlaku ketika subjek tidak diberikan jalan lain ke pengadilan teritorial (penolakan keadilan, Rechtsverweigerung) atau ketika seorang penguasa menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan (penundaan keadilan, Rechtsverzögerung). Dalam kasus seperti itu subjek bisa pergi ke pengadilan kekaisaran.[1][2]
Catatan[sunting | sunting sumber]
- ^ a b c d Gagliardo 1980, hlm. 29.
- ^ a b Oestmann 2018, hlm. 367–368.
Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]
- Eisenhardt, Ulrich (1980). Die kaiserlichen Privilegia de non appellando. Cologne: Böhlau.
- Gagliardo, John G. (1980). Reich and Nation: The Holy Roman Empire as Idea and Reality, 1763–1806. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Oestmann, Peter (2010). "Rechtsverweigerung im Alten Reich". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung. 127: 51–141. doi:10.7767/zrgga.2010.127.1.51.
- Oestmann, Peter (2018). "Court Records as Sources for the History of Commercial Law: The Oberappellationsgericht Lübeck as a Commercial Court (1820–1879)". Dalam Heikki Pihlajamäki; Albrecht Cordes; Serge Dauchy; Dave De ruysscher. Understanding the Sources of Early Modern and Modern Commercial Law: Courts, Statutes, Contracts, and Legal Scholarship. Leiden: Brill Nijhoff. hlm. 364–385.
- Stodolkowitz, Stefan Andreas (2014). "Rechtsverweigerung und Territorialjustiz. Verfahren wegen iustitia denegata vel protracta am Oberappellationsgericht Celle". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung. 131: 128–181. doi:10.7767/zrgga-2014-0107.