Politik kekuasaan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Politik kekuasaan (atau Machtpolitik dalam bahasa Jerman) adalah bentuk hubungan internasional ketika kedaulatan melindungi kepentingannya sendiri dengan mengancam entitas lain melalui agresi militer, ekonomi, atau politik. Istilah ini dijadikan judul buku Martin Wight tahun 1979 dan merupakan buku paling berpengaruh ke-18 sejak Perang Dunia II menurut Times Literary Supplement.[1]

Politik kekuasaan sebenarnya adalah cara memahami dunia hubungan internasional. Negara-negara bersaing memperebutkan sumber daya dunia dan suatu negara beruntung jika memiliki kemampuan untuk mengacaukan negara lain. Politik jenis ini mengutamakan kepentingan pribadi nasional di atas kepentingan negara lain ataupun komunitas internasional.

Teknik-teknik politik kekuasaan meliputi pengembangan peperangan nuklir tersembunyi, serangan pendahuluan, pemerasan, pengerahan pasukan militer ke perbatasan, penerapan tarif atau sanksi ekonomi, bait and bleed dan bloodletting, penyeimbangan dalam hubungan internasional dan penyeimbangan lembut, buck passing, operasi rahasia, shock and awe, dan peperangan asimetris.

Sumber[sunting | sunting sumber]

  • Hans J. Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 1946.
  • Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York NY: Alfred A. Knopf, 1948.
  • Hans Köchler, "The United Nations Organization and Global Power Politics: The Antagonism between Power and Law and the Future of World Order," in: Chinese Journal of International Law, Vol. 5, No. 2 (2006), pp. 323–340. ABSTRACT
  • John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company, 2001.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

Pranala luar[sunting | sunting sumber]