Perjanjian Amritsar
 Halaman pertama dari Perjanjian Amritsar | |
| Ditandatangani | 16 Maret 1846 |
|---|---|
| Lokasi | Amritsar, India Britania |
| Penanda tangan | East India Company, Maharaja Gulab Singh |
| Bahasa | Inggris, Persia |
Perjanjian Amritsar adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 1846 antara Perusahaan Hindia Timur Britania dan Maharaja Gulab Singh dari Jammu dan Kashmir. Perjanjian ini menetapkan penyerahan wilayah Jammu dan Kashmir dari Kerajaan Sikh kepada Gulab Singh, dengan imbalan pembayaran sebesar 7,5 juta rupee kepada pemerintah Inggris.[1]
Latar Belakang
[sunting | sunting sumber]Setelah kematian Maharaja Ranjit Singh pada tahun 1839, Kekaisaran Sikh mengalami kemunduran dan ketidakstabilan politik. Inggris, yang tengah memperluas pengaruhnya di anak benua India, terlibat dalam Perang Anglo-Sikh Pertama (1845–1846). Setelah kemenangan Inggris, Perjanjian Lahore (1846) ditandatangani yang memberi Inggris hak atas sejumlah wilayah Sikh.
Dalam perjanjian susulan, Maharaja Gulab Singh, seorang bangsawan dari Jammu yang sebelumnya bersekutu dengan Inggris, ditawari untuk membeli wilayah Jammu dan Kashmir dari Inggris. Hal ini kemudian dituangkan dalam Perjanjian Amritsar.[2]
Isi Perjanjian
[sunting | sunting sumber]Perjanjian Amritsar terdiri dari sejumlah pasal yang menetapkan:
- Penyerahan wilayah Jammu, Kashmir, Ladakh, dan wilayah-wilayah pegunungan sekitarnya kepada Maharaja Gulab Singh.
- Pembayaran sebesar 7,5 juta rupee oleh Gulab Singh kepada pemerintah Inggris sebagai kompensasi atas wilayah tersebut.
- Pengakuan Gulab Singh sebagai Maharaja yang sah oleh Inggris.
- Maharaja setuju untuk tetap setia kepada pemerintah Inggris dan membantu Inggris jika terjadi konflik.[3]
Dampak
[sunting | sunting sumber]Perjanjian ini menandai pembentukan negara pangeran Jammu dan Kashmir di bawah pemerintahan dinasti Dogra yang dipimpin oleh Gulab Singh. Meskipun formalnya merdeka, negara tersebut berada di bawah pengaruh politik Inggris.
Perjanjian ini juga menjadi sumber kontroversi di kemudian hari karena menetapkan dasar administratif dan politik wilayah Kashmir yang kemudian disengketakan antara India dan Pakistan setelah Pembagian India tahun 1947.[2]
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Chopra, P.N. (1966). History of the Punjab: From the Earliest Times to the End of the Sikh Rule. New Delhi: The Oriental Publishers.
- ^ a b Khurshid, Ayesha. (2004). Jammu and Kashmir: The Cold War, 1947–1965. New Delhi: South Asian Publishers.
- ^ Sohan Lal Suri. (1962). Umdat-ut-Tawarikh. Jammu: Department of Archives, Archaeology and Museums, Jammu and Kashmir.