Lompat ke isi

Pemerintahan persatuan nasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pemerintahan persatuan nasional adalah sebuah pemerintahan koalisi besar yang terdiri dari seluruh partai (seluruh partai besar) dalam legislatur, yang biasanya dibentuk pada masa perang atau masa darurat nasional lainnya.

Amerika Serikat

[sunting | sunting sumber]

Pada masa Perang Saudara Amerika, dalam upaya memperkuat persatuan nasional, Abraham Lincoln dari Partai Republik mencalonkan diri pada masa keduanya pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 1864 dengan Andrew Johnson, seorang kader Demokrat di bawah naungan Partai Persatuan Nasional. Anggota partai tersebut diperbolehkan mempertahankan keanggotaan mereka dari kedua partai.

Sejak perang saudara, Amerika Serikat tidak pernah membentuk pemerintahan persatuan nasional secara tradisional. Namun beberapa kali Demokrat dan Republik sama-sama bersatu mendukung presiden petahana di beberapa saat bencana nasional, seperti Serangan Pearl Harbor, Pembunuhan John F. Kennedy, dan Serangan 11 September 2001 yang tidak hanya memiliki dampak global tetapi juga menompang tingkat kepercayaan presiden petahana.[1]

Terdapat empat periode di Hungaria dimana pemerintah persatuan nasional diterapkan:

Berikut ini adalah daftar pemerintahan koalisi besar atau persatuan nasional:

Sri Lanka

[sunting | sunting sumber]

Setelah kejatuhan rezim Mahinda Rajapaksa, Partai Nasional Serikat yang memenangkan pemilihan 2015 membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional dengan oposisi utama Partai Kebebasan Sri Lanka yang berada di bawah kepemimpinan Maithripala Sirisena dan Ranil Wickremesinghe.[2]

Sebuah pemerintahan persatuan nasional di Yunani sering disebut pemerintahan ekumenikal:

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. "United in Remembrance, Divided over Policies". Pew Research Center. 1 September 2011. Diakses tanggal 27 April 2020.
  2. Ratnayake, K. (25 Maret 2015). "Sri Lankan president forms a "national government"". www.wsws.org.