Paradoks toleransi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Paradoks toleransi dipaparkan oleh Karl Popper pada tahun 1945. Menurut paradoks ini, apabila suatu masyarakat tidak membatasi sikap tolerannya, kemampuan toleransi mereka akan digerus atau dilenyapkan oleh kaum intoleran. Popper berkesimpulan bahwa untuk menjaga masyarakat yang toleran, masyarakat harus intoleran terhadap intoleransi.

Pembahasan[sunting | sunting sumber]

Filsuf Karl Popper menjelaskan paradoks ini dalam buku The Open Society and Its Enemies Vol. 1 (1945; di catatan 4 Bab 7).[1]

Hal yang tidak banyak diketahui adalah paradoks toleransi: Toleransi tak terbatas akan memicu hilangnya toleransi. Apabila toleransi tak terbatas juga diberikan kepada kelompok intoleran, apabila kita tidak siap mempertahankan masyarakat toleran dari serbuan kelompok intoleran, maka kelompok toleran akan hancur bersama toleransi itu sendiri. — Dengan kalimat tersebut, saya tidak menyiratkan bahwa kita harus selalu membungkam ideologi yang intoleran; apabila kita masih bisa membalas dengan akal sehat dan mengawasi mereka lewat opini publik, pembungkaman pendapat justru tidak bijak. Namun, kita memiliki hak membungkam mereka bila perlu dan bahkan secara paksa; siapa tahu mereka tidak siap berdebat dengan kita menggunakan akal sehat, lalu membantah semua pendapat; siapa tahu mereka kemudian melarang para pengikutnya untuk mendengarkan akal sehat karena menyesatkan, lalu mengajarkan mereka untuk membalas dengan kepalan tangan atau senjata api. Karena itu, atas nama toleransi, kita berhak tidak menoleransi kaum intoleran.

Ia menyimpulkan bahwa masyarakat wajib menolak toleran terhadap intoleransi: "Karena itu, atas nama toleransi, kita berhak tidak menoleransi kaum intoleran."

Pada tahun 1971, filsuf John Rawls menulis di A Theory of Justice bahwa masyarakat yang adil harus menoleransi kaum intoleran. Jika tidak, masyarakat itu sudah bersikap intoleran dan tidak adil. Namun, seperti Popper, Rawls juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak perlindungan diri sendiri yang masuk akal dan melampaui prinsip toleransi: "Meski kaum intoleran tidak berhak mengeluh atas intoleransi, kebebasan mereka harus dibatasi bila kaum toleran sangat yakin bahwa keamanan mereka dan keamanan kebebasan menghadapi ancaman."[2][3]

Dalam buku tahun 1997, Michael Walzer bertanya "Perlukah kita menoleransi orang-orang intoleran?" Ia menulis bahwa sebagian besar umat beragama minoritas yang menikmati toleransi justru bersikap intoleran, setidaknya dalam beberapa hal. Dalam pemerintahan yang toleran, orang-orang seperti itu bisa belajar menoleransi atau setidaknya bersikap "seolah-olah mereka tahu nilai [toleransi] ini".[4]

Thomas Jefferson menjelaskan makna masyarakat toleran dalam pidato pelantikan pertamanya tentang pihak-pihak yang hendak mengganggu keutuhan negara. Ia mengatakan, "...biarkan mereka berdiri tanpa diganggu sebagai simbol keamanan, simbol yang menoleransi kekeliruan pendapat supaya bisa dilawan oleh akal sehat dengan bebas."[5]

Toleransi dan kebebasan berbicara[sunting | sunting sumber]

Paradoks toleransi berperan penting dalam pembahasan batas-batas kebebasan berbicara. Menurut Popper, paradoks terjadi apabila kelompok yang ingin melenyapkan kebebasan malah dibebaskan berbicara.[6] Rosenfeld mengatakan, "tampaknya kontradiktif apabila kebebasan berbicara diberikan kepada kelompok ekstremis yang... bila berkuasa malah membungkam kebebasan berbicara orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka." Ia menunjukkan bahwa negara-negara demokratis di Eropa dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda soal toleransi ujaran kebencian.[7]

Pihak lainnya berpendapat bahwa ujaran intoleran yang hanya menyiratkan sikap keliyanan (eksklusif) perlu dihadapi dengan standar pembenaran yang berbeda, bukan dengan kekerasan atau pembungkaman sikap keliyanan secara langsung: “Tindak kekerasan yang didasarkan pada kepercayaan 'saya' membenarkan tindak kekerasan di mana saja yang didasarkan pada kepercayaan semua orang.”[8]

Kritik atas intoleransi berlebihan terhadap ujaran intoleran juga dibahas dalam etika diskursus yang dikembangkan Jürgen Habermas ("Cara-cara mencapai kesepakatan selalu tergantikan oleh pemaksaan.")[9] dan Karl-Otto Apel[10]

Homofili dan intoleransi[sunting | sunting sumber]

Kaitan antara homofili (keinginan berinteraksi dengan orang-orang sepemahaman) dan intoleransi terlihat ketika seseorang yang toleran harus memilih antara membangun hubungan positif dengan sosok toleran dari kelompok lain atau membangun hubungan positif dengan sosok intoleran di dalam kelompoknya sendiri. Dalam kasus pertama, anggota kelompok sendiri yang intoleran tidak menyetujui hubungan dengan anggota kelompok lain sehingga menciptakan hubungan negatif dengan anggota kelompok lain yang juga toleran. Dalam kasus kedua, hubungan negatif dengan anggota kelompok lain didukung oleh anggota kelompok sendiri yang intoleran dan mengutamakan hubungan positif dengan anggota kelompok sendiri.

Dilema ini dibahas oleh Aguiar dan Parravano dalam Tolerating the Intolerant: Homophily, Intolerance, and Segregation in Social Balanced Networks.[11] Mereka membuat model kelompok yang hubungan antarindividunya diatur oleh teori keseimbangan Heider yang sudah dimodifikasi.[12][13]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Popper, Karl, The Open Society and Its Enemies, volume 1, The Spell of Plato, 1945 (Routledge, United Kingdom); ISBN 0-415-29063-5 978-0-691-15813-6 (1 volume 2013 Princeton ed.)
  2. ^ Rawls, John (1971). "A Theory of Justice": 220. ISBN 0-674-00078-1. 
  3. ^ Ding, John Zijiang (December 2014). "Introduction: Pluralistic and Multicultural Reexaminations of Tolerance/Toleration".
  4. ^ Walzer, Michael (1997). On Toleration. New Haven: Yale University Press. hlm. 80–81. ISBN 0-300-07600-2. 
  5. ^ (1801-03-04). "Thomas Jefferson, First Inaugural Address, Chapter 4, Document 33". The University of Chicago Press.
  6. ^ Cohen-Almagor, Raphael (1994). "Popper's Paradox of Tolerance and Its Modification". The Boundaries of Liberty and Tolerance: The Struggle Against Kahanism in Israel. University Press of Florida. hlm. 25. ISBN 9780813012582. 
  7. ^ Rosenfeld, Michel (April 1987). "Review: Extremist Speech and the Paradox of Tolerance". Harvard Law Review (edisi ke-6). 100: 1457–1481. doi:10.2307/1341168. 
  8. ^ http://culturalanalysis.net/2017/12/11/ethical-dilemma-intolerance-intolerance/
  9. ^ Habermas, Jürgen (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. Polity Press. hlm. 106. 
  10. ^ Apel, Karl-Otto (1996). Selected Essays: Ethics and the Theory of Rationality. Humanities Press International. hlm. 210-211. 
  11. ^ Aguiar, Fernando; Parravano, Antonio (2013). "Tolerating the Intolerant: Homophily, Intolerance, and Segregation in Social Balanced Networks". Journal of Conflict Resolution. doi:10.1177/0022002713498708. 
  12. ^ Heider, Fritz (1946). "Attitudes and Cognitive Organization". Journal of Psychology. 21: 107–12. 
  13. ^ Heider, Fritz (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Psychology Press. ISBN 9780898592825. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]