Operasi Sophia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Operasi Sophia
(EUNAVFOR MED operation Sophia)
Bagian dari Operasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP)
CSDP Medal SOPHIA (EUNAVFOR Med) ribbon bar.svg
Lingkup operasi Manajemen krisis militer
Lokasi Laut Mediterania[1]
Pemimpin Bendera Italia Enrico Credendino (Komandan Operasi)
Tujuan
  • Mengidentifikasi, menangkap dan menyingkirkan kapal dan aset yang digunakan penyelundup dan pedagang migran
  • Memerangi model bisnis penyelundup migran dan perdagangan manusia
  • Mengembalikan stabilitas dan keamanan di Libya serta kawasan Mediterania Tengah
Tanggal Mulai 22 Juni 2015 (2015-06-22)
Hasil Penangkapan 143 tersangka penyelundup maupun pedagang, 545 kapal serta membantu menyelamatkan 44.251 jiwa (2018).[2]
Uni Eropa
Bendera Uni Eropa

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Uni Eropa

Operasi Sophia (bahasa Inggris: Operation Sophia) atau secara resmi disebut juga Angkatan Laut Uni Eropa Mediterania (European Union Naval Force Mediterranean, disingkat EUNAVFOR Med atau ENFM) adalah operasi militer yang dilancarkan Uni Eropa (UE) untuk memerangi model bisnis penyelundupan pengungsi dan jaringan perdagangan manusia, mengembalikan stabilitas dan keamanan di Libya serta kawasan Mediterania Tengah. Operasi Sophia merupakan operasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (Common Security and Defence Policy/CSDP),[3] dan kekuatan maritim UE pertama yang mengadakan pengamanan laut di Mediterania Tengah dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi nasional, internasional, pemerintah atau non-pemerintah, warga sipil, serta militer.[4] Operasi ini bermarkas di Roma, Italia dengan Laksamana Muda Enrico Credendino sebagai Komandan Operasi.[5] Selama operasi berlangsung telah diamankan 143 tersangka penyelundup maupun pedagang, 545 kapal serta telah membantu menyelamatkan 44.251 jiwa manusia.[2]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Krisis pengungsi Eropa[sunting | sunting sumber]

Sejak tahun 2011 hingga 2013, arus migrasi masuk dari laut sudah terdeteksi di negara-negara pantai Eropa Selatan, khususnya Yunani dan Italia. Selain alasan ekonomi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sebagian besar migrasi terjadi terjadi akibat kecamuk perang dan teror di negara asal para pengungsi.[6][7][8] Migrasi tidak teratur ke UE melalui Mediterania meningkat sejak akhir 2013 dan mencapai tingkat arus yang lebih tinggi pada tahun 2014 dan 2015.[9] Lonjakan migrasi pengungsi yang terjadi pada tahun 2015 memicu terjadinya krisis pengungsi di Eropa, jumlah pengungsi yang mengajukan permohonan suaka di UE tercatat mencapai 1,26 juta orang.[10][11]

Puluhan ribu pengungsi dari kawasan Afrika dan Timur Tengah mengarungi Laut Mediterania dengan impian sampai ke Eropa. Namun, sebelum mereka mempertaruhkan nyawa di lautan, mereka harus menghadapi gurun Sahara terlebih dahulu. Sebelum memulai perjalanan dengan perahu untuk menyeberangi lautan berjarak 500 km yang memisahkan Libya dengan Sisilia, mereka harus melalui gurun Libya yang berjarak 1.000 km hingga ke pinggir pantai.[12] Tiga rute utama yang digunakan para pengungsi untuk mencapai Eropa yaitu:[13]

  • Rute Mediterania timur. Rute perjalanan dari Turki ke Yunani melintasi Laut Aegea. Setelah kedatangan lewat laut di Yunani, para pengungsi sering bergerak melalui Balkan Barat untuk mencapai tujuan akhir yang mereka inginkan di negara anggota UE (rute Balkan Barat).
  • Rute Mediterania tengah. Rute melintasi Afrika Utara ke Italia. Libya adalah titik keberangkatan utama untuk rute ini, di mana para penyelundup mengeksploitasi ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan negara tersebut untuk mengontrol wilayah dan perbatasannya
  • Rute Mediterania barat. Para pengungsi transit di Maroko atau Aljazair untuk mencapai Spanyol.

Libya telah menjadi titik tolak utama bagi orang-orang yang ingin menyeberangi Mediterania dengan perahu menuju Eropa.[14] Krisis migrasi saat ini diperparah oleh konflik di Timur Tengah dan kekosongan keamanan di Libya, tetapi juga merupakan bagian dari fenomena migrasi massa yang lebih luas dari negara berkembang ke negara maju.[15] Selain rute yang berbahaya, penyeberangan tersebut juga menjadi ladang bisnis jaringan kriminal penyelundup manusia.[12]

Penyelundupan dan perdagangan manusia[sunting | sunting sumber]

Pengungsi yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik merupakan mangsa empuk bagi para penyelundup, aksi yang mereka lakukan telah menciptakan industri kriminal senilai miliaran.[16] Keputusasaan yang dialami para pengungsi dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.[17] Para penyelundup memfasilitasi dan menyediakan sarana bagi pengungsi untuk menyeberang ke Eropa melalui rute yang berbahaya di laut Mediterania.[18][19]

Sementara migrasi menyiratkan tingkat pilihan individu, para pengungsi terkadang ditahan dan bahkan disiksa oleh orang-orang yang mereka bayar untuk menuntun mereka melintasi perbatasan.[16] Para penyelundup ini sering menyiksa, melecehkan dan menelantarkan orang-orang di gurun Sahara atau Mediterania.[18] Jaringan tersebut bahkan mampu menangani 20 rute perjalanan selama seminggu.[20]

Zuwara dan Garabulli adalah dua pelabuhan penyelundupan di Libya.[21]

Jaringan kriminal ini sering digambarkan sebagai sindikat kartel transnasional yang terorganisir dan mirip mafia.[18] Mereka juga melibatkan perekrut, pengangkut, pelaku bisnis perhotelan, fasilitator, oknum aparat, organiser, dan pemodal. Bahkan pejabat korup (polisi, penjaga perbatasan maupun diplomat) juga terlibat namun jarang diekspos. Beberapa penyelundup dulunya juga pengungsi selundupan yang beroperasi di negara-negara tujuan atau negara-negara transit. Jaringan penyelundupan pada umumnya tidak hirarkis, terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang menyerahkan para pengungsi ke kelompok-kelompok berikutnya, sehingga aliran dananya sulit dilacak.[22]

"Para penyelundup ada karena mereka menawarkan layanan kepada orang-orang putus asa yang tidak memiliki akses legal. Mereka hanya peduli tentang uang yang mereka terima dari puluhan ribu perempuan dan anak-anak, mereka tidak mencemaskan kondisi anak-anak yang mereka selundupkan, apakah anak-anak tersebut akan menghadapi kematian di gurun Sahara atau Laut Mediterania."[12]

— Justin Forsyth, wakil direktur eksekutif UNICEF

Biaya yang dibayarkan pengungsi diangsur saat dipindah dari satu kelompok penyelundup ke penyelundup berikutnya. Biaya tersebut juga termasuk pembelian visa palsu di pasar gelap. Transaksi lain yang lebih kriminal adalah ketika mayoritas pengungsi yang mencoba menyeberangi Mediterania, dibawa ke Ajdabiya di pantai Libya, di sana mereka dikurung bahkan disiksa sampai kerabatnya mau membayar uang tebusan.[16] Di setiap tahap perjalanan mereka, para pengungsi berada di bawah belas kasihan para penyelundup di daerah itu; penculikan untuk tebusan atau kerja paksa adalah hal biasa. Mereka yang memiliki uang dapat meninggalkan pantai Libya dalam beberapa hari. Tetapi banyak yang harus tinggal untuk melunasi utang mereka kepada penyelundup di awal rute atau menabung untuk pelayaran selanjutnya. Sebagian bahkan diculik oleh penyelundup atau pengusaha lokal. Jika mereka tidak memiliki uang atau tidak ditebus maka akan diperjualbelikan dan dijadikan budak sampai mereka mampu membayar utang mereka.[21][23]

Persaingan harga antara para penyelundup dan kondisi 'pasar' yang jenuh, menyebabkan harga 'kursi' untuk penyeberangan laut menurun, tetapi harga kapal naik karena tingginya permintaan dan langka. Dengan alasan untuk mengurangi biaya para penyelundup sering mengisi kapal pengungsi melebihi kapasitas seharusnya.[21] Banyak pengungsi yang mau menaiki perahu tersebut, walaupun perahu yang digunakan kadang tidak memenuhi prosedur keselamatan,[20] bahkan reyot atau rusak.[24] Tindakan yang malah mengarahkan mereka ke dalam marabahaya.

Karamnya kapal yang membawa sekitar 700 pengungsi pada April 2015, mengakibatkan kematian hampir semua penumpangnya. Tragedi ini memicu reaksi UE untuk melancarkan Operasi Sophia[20]

Tragedi April 2015[sunting | sunting sumber]

Selama tahun 2015 diperkirakan sekitar 3.771 korban jiwa di Mediterania,[10] lebih tinggi dari tahun 2014 yang sebanyak 3.500 korban.[9] Untuk melancarkan kapasitasnya dalam penyelamatan nyawa di laut, UE meningkatkan kehadiran maritimnya dengan memperbanyak sumber daya dan aset yang tersedia untuk Operasi Gabungan Frontex, Poseidon dan Triton.[25]

Peristiwa tragedi terbesar di Mediterania sejak awal krisis pengungsi adalah kejadian pada malam 18 April 2015, ketika sebuah perahu kecil yang membawa sekitar 700 pengungsi terbalik di perairan teritorial Libya, sekitar 130 mil (210 km) selatan pulau Lampedusa di Italia.[26][27] Kecelakaan itu terjadi saat para pengungsi di atas perahu melihat kapal dagang di kejauhan dan tergesa-gesa menarik perhatian kapal tersebut, mereka ingin diselamatkan namun perahu nelayan yang mereka tumpangi kehilangan keseimbangan dan terbalik.[20] Meskipun ada angkatan laut Italia dan Malta serta kapal-kapal lain di daerah tersebut, hanya 28 orang yang selamat.[26][28]

Peristiwa tersebut memicu reaksi militer UE, dan membuat para pemimpin Eropa menyadari bahwa langkah-langkah konkret harus segera diambil.[27] Pada 20 April 2015, Dewan menegaskan komitmennya untuk bertindak dalam mencegah tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh penyelundupan di seluruh Mediterania.[29] Konferensi Menteri Dalam Negeri dan Urusan Luar Negeri Negara Anggota menyepakati rencana aksi untuk melawan migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Poin kedua dalam rencana tersebut yang diberi label “Upaya sistematis untuk menyita dan menyingkirkan kapal-kapal yang digunakan para penyelundup”, diterjemahkan ke dalam operasi militer angkatan laut yang dikenal dengan EUNAVFOR MED, dengan maksud memerangi fondasi model bisnis para pedagang dan penyelundup manusia, menghambat kebebasan bergerak mereka, dan mengamankan kapal-kapal maupun infrastruktur yang mereka manfaatkan.[26]

Enrico Credendino, perwira angkatan laut Italia berpangkat Laksamana Muda. Sejak Juni 2015 ia ditunjuk sebagai komandan misi Operasi Sophia.

Peluncuran operasi EUNAVFOR MED[sunting | sunting sumber]

Dengan Keputusan Dewan 2015/778 pada 18 Mei 2015, para pemimpin Uni Eropa bertekad melakukan operasi manajemen krisis militer di selatan Mediterania Tengah.[30] Melalui keputusan ini juga ditunjuk markas UE yang berlokasi di bekas bandara militer Francesco Baracca di Roma sebagai markas operasional dengan Laksamana Muda Enrico Credendino sebagai Komandan Operasi.[26] Sebulan kemudian rencana operasional disetujui dan dengan Keputusan Dewan 2015/972 pada 22 Juni 2015, diluncurkan operasi di bawah nama resmi European Union military operation in the southern Central Mediterranean (EUNAVFOR MED),[31] dengan mandat utama melakukan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menyita dan menyingkirkan kapal-kapal maupun aset yang digunakan atau dicurigai digunakan oleh para pedagang atau penyelundup pengungsi.[27][29]

Sederhananya operasi ini adalah misi pencarian dan penyelamatan yang dimaksudkan untuk menghambat aliran imigran gelap dari Libya dan negara-negara tetangganya ke Italia, sehingga mengurangi penyelundupan manusia dan peristiwa kematian di laut. Dilakukan dengan patroli, mengumpulkan informasi, menyelamatkan para pengungsi dan mengamankan kapal yang digunakan oleh penyelundup.[27]

Sophia[sunting | sunting sumber]

Pada 24 Agustus 2015 seorang wanita asal Mogadishu Somalia yang sedang hamil diselamatkan bersama 453 orang lainnya dari kapal pengungsi oleh HMS Enterprise dan pada pukul 04.15 dini hari ia melahirkan di atas kapal fregat Jerman Schleswig-Holstein (bagian dari Gugus Tugas EUNAVFOR MED). Atas saran petugas medis yang hadir, anak itu diberi nama Sophia.[32][24] Nama ini merujuk pada kapal perang SMS Schleswig-Holstein yang dipersembahkan untuk Putri Prusia yaitu Louise Sophie dari Schleswig-Holstein (Princess Louise Sophie of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, 8 April 1866 - 28 April 1952).[1] EUNAVFOR MED kemudian berganti nama menjadi "Operasi Sophia", setelah kelahiran bayi di atas kapal Schleswig-Holstein tersebut atas saran Perwakilan Tinggi.

"Saya menyarankan kepada Negara Anggota agar mengubah nama Operasi kita: alih-alih menyebutnya EUNAVFOR MED, saya sarankan menggunakan nama Sophia. Demi menghormati kehidupan orang-orang yang kita selamatkan, kehidupan orang-orang yang ingin kita lindungi, dan menyampaikan pesan pada dunia bahwa memerangi penyelundup dan jaringan kriminal merupakan cara untuk melindungi kehidupan manusia."[1]

— Federica Mogherini, Roma, Markas Operasional EUNAVFOR MED operasi Sophia, 24 September 2015

Tahapan operasi[sunting | sunting sumber]

Operasi Sophia dirancang dalam 4 tahap:[26]

  1. Tahap pertama, fokus pada upaya pengumpulan informasi mengenai modus operandi perdagangan ilegal dan penyelundupan manusia. Tahap ini berakhir pada 7 Oktober 2015.
  2. Tahap kedua, dimulai sejak 7 Oktober 2015 di mana aset-aset Satuan Tugas dikerahkan, dan sepenuhnya harus mematuhi hukum internasional, melakukan penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan mengalihkan kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan manusia. Tahap ini dibagi menjadi dua pelaksanaan:[33]
    • Tahap 2 Alpha dilangsungkan di laut lepas.
    • Tahap 2 Bravo akan berlangsung di perairan wilayah Libya menyusul Resolusi Dewan Keamanan PBB dan undangan dari Libya sendiri.
  3. Tahap ketiga akan fokus pada netralisasi kapal dan infrastruktur logistik yang digunakan para penyelundup dan pedagang di lautan maupun di darat, untuk mendukung upaya masyarakat internasional untuk menghentikan operasi para penyelundup dan pedagang. Tahap ini juga akan bergantung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB dan kerjasama Libya.
  4. Tahap keempat, penarikan pasukan dan penyelesaian operasi.

Dewan Eropa bertanggung jawab untuk menilai apakah keadaan untuk transisi antara tahapan operasi telah dipenuhi.[31] Di sisi hukum, semua kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan harus mematuhi hukum internasional, termasuk hak asasi manusia, kemanusiaan dan aturan pengungsi serta prinsip “non refoulement” artinya orang yang diselamatkan tidak boleh diturunkan di negara ketiga.[34]

Tantangan operasi adalah para penyelundup sering menggunakan pengungsi sebagai awak kapal, sehingga sulit mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Pengungsi sendiri yang dijadikan kapten kapal untuk mengarungi laut sementara penyelundup utama sebagian besar tetap di pantai.[21] Berbeda dengan Operasi Atalanta yang anti bajak laut, Operasi Sophia yang anti penyelundup hanya bisa efektif jika mendapat mandat hukum untuk beroperasi di wilayah Libya.[35] Pada 20 Juni 2016 , Dewan memperpanjang operasi hingga 27 Juli 2017 dan menambahkan dua tugas pendukung:[25]

  • Pelatihan penjaga pantai dan angkatan laut Libya, dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka melawan jaringan penyelundup dan perdagangan manusia di Libya, serta melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan.
  • Kontribusi untuk berbagi informasi dan mendukung pelaksanaan embargo senjata PBB di Laut Tinggi di lepas pantai Libya, atas dasar UNSCR 2292 (2016). Ini akan meningkatkan kesadaran situasi maritim dan membatasi aliran senjata ke Da'esh dan kelompok teroris lainnya

Pada 25 Juli 2017, Dewan Uni Eropa kembali memperpanjang mandat Operasi Sophia hingga 31 Desember 2018, juga mengamandemen mandatnya untuk:[36]

  • membentuk mekanisme pemantauan efisiensi jangka panjang dalam pelatihan Penjaga Pantai dan Angkatan Laut Libya;
  • melakukan kegiatan pengawasan baru dan mengumpulkan informasi tentang perdagangan ekspor minyak ilegal dari Libya sesuai UNSCR 2146 (2014) dan 2362 (2017);
  • meningkatkan kemungkinan untuk berbagi informasi tentang perdagangan manusia dengan lembaga penegak hukum negara-negara anggota, FRONTEX dan EUROPOL.

Aset[sunting | sunting sumber]

Kontribusi militer dari negara anggota dalam operasi bersifat sukarela dengan biaya sendiri. Namun operasi militer dilakukan di bawah komando gabungan UE.[37] Negara anggota yang ikut serta dalam operasi sebanyak 27 negara:[1]

ITS San Giusto Flagship dari Italia
Kapal HMS ECHO milik Britania Raya

Komposisi aset bervariasi tergantung pada frekuensi rotasi dan formasi kapal dan aset lainnya yang dikerahkan untuk operasi. Aset yang dikerahkan saat ini sebagai berikut:[1]

Sel informasi kejahatan[sunting | sunting sumber]

Pada 14 Mei 2018 Dewan mengadopsi keputusan yang membentuk sel informasi kejahatan dalam Operasi Sophia. Sel informasi ini terdiri dari 10 anggota staf otoritas penegak hukum terkait dari negara-negara anggota dan dari lembaga UE FRONTEX dan EUROPOL dalam rangka meningkatkan pembagian informasi di antara mereka. Sel ini bertugas untuk memfasilitasi penerimaan, pengumpulan dan pengiriman informasi mengenai penyelundupan dan perdagangan manusia, pelaksanaan embargo senjata PBB terhadap Libya, perdagangan ilegal, serta kejahatan yang terkait dengan keamanan operasi itu sendiri.[38]

Kemitraan[sunting | sunting sumber]

Operasi Sophia bekerjasama dengan beberapa mitra UE, PBB, NATO, nasional dan internasional. Operasi Sophia juga menyelenggarakan forum seminar Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean (SHADE MED), di mana perwakilan negara dan organisasi-organisasi, sipil maupun militer bertemu untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan dan berkoordinasi terkait migrasi di Mediterania. Forum ini menumbuhkan pemahaman yang lebih baik bagi kalangan sipil dan militer yang terlibat di Laut Mediterania, meningkatkan interaksi timbal balik dan membantu dalam pengembangan kerangka kerja untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam menghadapi tantangan keamanan bersama.[4]

Operasi Sophia merupakan bagian dari pendekatan komprehensif UE untuk permasalahan migrasi, mengatasi gejala yang ada saat ini sekaligus menanggulangi akar penyebabnya seperti konflik, kemiskinan, perubahan iklim dan penganiayaan. Operasi Sophia membantu memerangi jaringan penyelundupan yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa di lautan. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain:[39]

  • meningkatkan kerja sama dengan Uni Afrika dan organisasi-organisasi regional Afrika, negara-negara asal maupun transit aliran migrasi, IOM, UNSCR dan mitra lainnya
  • mendukung kerangka kerjasama regional khususnya proses Rabat dan Khartoum;
  • peningkatan kehadiran UE di Mediterania, terutama melalui operasi FRONTEX di Mediterania, Triton dan Poseidon
  • peningkatan dukungan untuk manajemen perbatasan melalui misi CSDP, khususnya memperkuat EUCAP SAHEL Nigeria
  • menangani akar permasalahan termasuk melalui peningkatan keamanan/kemanusiaan/hak asasi manusia dan kondisi sosial ekonomi di negara-negara asal
  • kerjasama dengan negara-negara transit dalam mengendalikan arus dan memerangi penyelundup secara lebih efektif
  • membangun kapasitas di negara-negara asal dan transit agar pihak berwenang setempat dapat mengatasi masalah secara lebih efektif

Capaian[sunting | sunting sumber]

Sejak awal operasi (Oktober 2015), Operasi Sophia telah berkontribusi dalam penangkapan dan penyerahan 143 tersangka penyelundup dan pedagang ke otoritas Italia, dan telah mengamankan 545 kapal. Selain itu, operasi ini telah membantu menyelamatkan 44.251 jiwa.[2]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d e EEAS (2018a).
  2. ^ a b c Council of the European Union (2018a).
  3. ^ EUNAVFORMED (2018); Legrand (2017): Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) merupakan bagian integral dari Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) UE. CSDP termuat dalam Perjanjian Uni Eropa (TEU) Pasal 41-46.
    CSDP menetapkan kerangka kerja untuk struktur politik dan militer UE serta misi-misi dan operasi militer atau sipil di luar negeri.
  4. ^ a b EUNAVFORMED (2018).
  5. ^ Council of the European Union (2015a), Keputusan Dewan (CFSP) 2015/778:
    • Laksamana Muda Enrico Credendino dengan ini ditunjuk sebagai Komandan Operasi Uni Eropa EUNAVFOR MED (Pasal 3).
    • Markas Operasi EUNAVFOR MED akan berlokasi di Roma, Italia (Pasal 4).
  6. ^ European Union (2017).
  7. ^ Zichi (2018), hlm. 140: Pergolakan politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara serta Perang Sipil Suriah jadi pemicu meningkatnya migrasi. Jumlah kedatangan di Italia pada tahun 2013 meningkat empat kali lipat dalam setahun: dari 10. 379 menjadi 40.304.
  8. ^ BBC (2016), Which countries are migrants from?: Konflik di Suriah terus menjadi penggerak migrasi terbesar. Tetapi kekerasan yang berlangsung di Afghanistan dan Irak, pelanggaran di Eritrea, serta kemiskinan di Kosovo, juga menuntun warga untuk mencari kehidupan baru di tempat lain.
  9. ^ a b Johansen (2017), hlm. 7.
  10. ^ a b European Parliament (2017).
  11. ^ BBC (2016): Sebagian besar migran tiba melalui laut dan ada beberapa yang melalui darat, terutama lewat Turki dan Albania. Sebanyak 135.711 orang mencapai Eropa melalui laut sejak awal 2016, menurut UNHCR.
    Sedangkan IOM memperkirakan pada tahun 2015 lebih dari 1.011.700 pengungsi tiba melalui laut, dan sekitar 34.900 melalui darat.
  12. ^ a b c BBC (2017a).
  13. ^ House of Lords (2016), hlm. 8.
  14. ^ Aminuddin (2017).
  15. ^ House of Lords (2016), hlm. 10.
  16. ^ a b c Chonghaile (2015).
  17. ^ EEAS (2018b).
  18. ^ a b c Maher (2018), hlm. 36-37.
  19. ^ House of Lords (2016), hlm. 11: Lebih dari 90% pengungsi yang menuju UE menggunakan layanan fasilitasi yang disediakan oleh penyelundup. Dalam banyak kasus, layanan ini ditawarkan dan disediakan oleh kelompok-kelompok kriminal. Frontex menemukan bahwa kelompok-kelompok kriminal ini, dalam beberapa kasus, terkait dengan ekonomi kriminal lainnya, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan properti.
  20. ^ a b c d Kingsley (2015a).
  21. ^ a b c d Kingsley (2015b).
  22. ^ Chonghaile (2015), The players: Salah satu penyelundup paling aktif di Mesir adalah orang Suriah bernama Abu Uday, diperkirakan ia memperoleh sekitar £ 1,5 juta pada tahun 2014 dan mengirim sekitar 10.000 pengungsi ke Italia. Angka Itu setelah dipotong biaya tengkulak, awak kapal, pemilik kapal dan polisi. Dia mengatakan, “Jika saya ingin menyelundupkan 300 [pengungsi], pihak berwenang akan [menangkap] 50 dan membiarkan 250 pergi, untuk menunjukkan kepada orang Italia bahwa mereka melakukan tugas mereka. Kemungkinan mereka [mendapat] 100.000 pound Mesir ($ 12.800) per operasi."
  23. ^ BBC (2017b).
  24. ^ a b Osman (2015).
  25. ^ a b EEAS (2016).
  26. ^ a b c d e Sonnino (2015), hlm. 20.
  27. ^ a b c d Pricopi (2016), hlm. 122.
  28. ^ Kingsley (2015a), Sebuah operasi penyelamatan besar berlangsung di Mediterania di mana sebanyak 700 pengungsi dikhawatirkan tenggelam di luar perairan Libya, dianggap sebagai bencana terburuk yang melibatkan para pengungsi yang diselundupkan ke Eropa.
  29. ^ a b Council of the European Union (2015a).
  30. ^ Council of the European Union (2015a), Pasal 1 (1) Mission: "The Union shall conduct a military crisis management operation contributing to the disruption of the business model of human smuggling and trafficking networks in the Southern Central Mediterranean (EUNAVFOR MED), achieved by undertaking systematic efforts to identify, capture and dispose of vessels and assets used or suspected of being used by smugglers or traffickers, in accordance with applicable international law, including UNCLOS and any UN Security Council Resolution."
  31. ^ a b Council of the European Union (2015b).
  32. ^ Bundeswehr (2015).
  33. ^ Johansen (2017), hlm. 8-9.
  34. ^ EEAS.
  35. ^ Johansen (2017), hlm. 11: "Sometimes people want to make a parallel to EUNAVFOR Atalanta but from a military perspective, the two operations are not comparable. When a pirate is kidnapping someone, he does not get his money right away. He needs to negotiate first. In the case of migrants, once they have left the shore or the coast of Libya, the smugglers have already won because they have gotten their money. [...] The smuggler wins his war when he is in Libya, not at sea. At sea, it is already over for him. He has made his business, so he is fine. So that is why, when we identified the different steps of the operation, we identified that at the end, if we want to have an effective action, we need to be in Libya. That is why it is the third phase of the operation."
  36. ^ Council of the European Union (2017).
  37. ^ Riddervold (2018), hlm. 59.
  38. ^ Council of the European Union (2018b).
  39. ^ EEAS (2015).

Referensi[sunting | sunting sumber]