Negara Gereja

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Negara Kepausan)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Negara Gereja
Stato della Chiesa
754–1798

1799–1849

1849–1870
Bendera (1808-1870) Lambang (1870)
Negara Gereja (hijau) pada era 1700-an.
Ibu kota Roma
Bahasa Bahasa Latin, Bahasa Italia
Agama Kristen Katolik
Bentuk pemerintahan Monarki elektif, mutlak, dan teokratis
Sri Paus
 -  752 Paus Stefanus
 -  1846-1878 Paus Pius IX
Kardinal Sekretaris Negara
 -  1551–1555 Girolamo Dandini
 -  1848–1870 Giacomo Antonelli
Perdana Menteri
 -  1848 Gabriele Ferretti
 -  1850–1870 Giacomo Antonelli
Sejarah
 -  Pendirian 752
 -  Kodifikasi 781
 -  Pembubaran pertama 15 Februari 1798
 -  Pembubaran kedua 20 September 1870
 -  Kota Vatikan 11 Februari 1929
Pendahulu
Pengganti
Kerajaan Italia (Abad Pertengahan)
Eksarkatus Ravenna
Republik Roma (Abad ke-18)
Republik Roma (Abad ke-19)
Kerajaan Italia (1861–1946)
Republik Roma (Abad ke-18)
Republik Roma (Abad ke-19)
Tahanan Vatikan

Negara Gereja (bahasa Italia: Stato della Chiesa)[1] adalah sekumpulan daerah di Semenanjung Italia yang diperintah secara langsung oleh Sri Paus sejak abad ke-8 sampai tahun 1870. Negara Gereja adalah salah satu di antara negara-negara besar di Italia yang berdiri sejak sekitar abad ke-8 sampai kawasan Semenanjung Italia dipersatukan melalui perang penaklukan oleh Kerajaan Piemonte-Sardegna. Hampir semua negara di Semenanjung Italia dapat ditaklukkan pada tahun 1861, tetapi kesatuan seluruh kawasan Semenanjung Italia baru terwujud pada tahun 1870. Pada masa jayanya, Negara Gereja menguasai sebagian besar wilayah Lazio (sudah termasuk Roma), Marche, Umbria, Romagna, dan sejumlah daerah di Emilia. Kepemimpinan Sri Paus selaku Kepala Negara Gereja dipandang sebagai perwujudan dari kuasa temporalnya, bukan perwujudan dari kuasa gerejawinya selaku rohaniwan tertinggi.

Pada tahun 1861, sebagian besar wilayah Negara Gereja telah direbut oleh Kerajaan Italia, tinggal Lazio, termasuk Roma, yang masih tetap dikuasai oleh Sri Paus. Pada tahun 1870, Lazio dan Roma dianeksasi oleh Kerajaan Italia, sehingga Sri Paus tidak lagi memiliki wilayah kedaulatan selain Basilika Santo Petrus, Istana Apostolik, dan gedung-gedung lembaga kepausan di sekitar kawasan Vatikan di kota Roma, yakni tempat-tempat yang tidak diduduki oleh tentara Kerajaan Italia. Pada tahun 1929, kepala pemerintahan negara Italia, yang kala itu dijabat oleh pemimpin Fasis Italia, Benito Mussolini, mengakhiri krisis antara Negara Kesatuan Italia dan Takhta Suci melalui perundingan di antara kedua belah pihak, yang bermuara pada penandatanganan Perjanjian Lateran. Berdasarkan perjanjian ini, negara Italia mengakui kedaulatan Takhta Suci atas sebuah entitas wilayah internasional bentukan baru, yakni Negara Kota Vatikan, dengan luas yang sangat terbatas, sekadar untuk membuatnya memiliki wilayah kedaulatan.

Nama negara[sunting | sunting sumber]

Negara Gereja (bahasa Italia: Stato della Chiesa) memiliki sejumlah sebutan lain, misalnya Negara Gerejawi (bahasa Italia: Stato Ecclesiastico, bahasa Latin: Status Ecclesiasticus), Negara Kepausan (bahasa Italia: Stato Pontificio, bahasa Latin: Status Pontificius), dan Daulat Kepausan (bahasa Latin: Dicio Pontificia).[2]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Asal mula[sunting | sunting sumber]

Sepanjang 300 tahun pertama keberadaannya, Gereja Katolik tertindas dan tersisih, tidak berhak memiliki maupun memindahtangankan properti.[3] Ibadat berjemaah diselenggarakan di dalam bilik khusus di rumah-rumah tinggal anggota jemaat yang berpunya, dan di dalam rumah-rumah ibadat perdana di pinggiran kota Roma, yang tercatat sebagai bangunan milik pribadi anggota jemaat, bukan milik Gereja. Kendati demikian, bangunan-bangunan tempat beribadat yang tercatat sebagai properti anggota jemaat, baik yang benar-benar merupakan milik pribadi maupun yang sekadar mengatasnamakan anggota jemaat tertentu, biasanya dianggap sebagai harta pusaka milik seluruh jemaat pengguna, dan diwariskan kepada seorang "ahli waris" yang sah. Seringkali orang yang ditetapkan menjadi ahli waris adalah diakon senior dari jemaat yang bersangkutan, yakni asisten uskup. Harta-harta pusaka semacam ini adalah properti yang dikuasai bersama oleh seluruh jemaat di Roma, dan oleh karena itu menjadi properti yang dikuasai oleh Uskup Roma, pemimpin tertinggi umat Kristen Roma. Jumlahnya kian lama kian bertambah, dan tidak hanya berupa rumah tinggal melainkan juga berupa lahan-lahan yasan, baik sebagian maupun keseluruhan, yang tersebar di seantero Semenanjung Italia maupun di tempat-tempat lain.[4]

Sistem penguasaan dan pewarisan properti semacam ini mulai berubah pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung, kaisar yang melegalkan keberadaan agama Kristen di wilayah Kekaisaran Romawi, dan mengembalikan semua properti Gereja yang pernah disita negara. Di kota-kota besar, properti-properti ini cukup tinggi nilainya, dan properti-properti pusaka warisan di kota Roma sendiri tidak kurang tinggi nilainya.[3] Istana Lateran adalah properti bernilai besar pertama yang dihibahkan kepada Gereja, mungkin sekali oleh Kaisar Konstantinus sendiri.[3]

Gereja selanjutnya dihibahi pula properti-properti lain, terutama properti yang berlokasi di daratan Semenanjung Italia, tetapi ada pula yang berlokasi di provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi. Seluruh tanah dan bangunan hibah ini dikuasai Gereja selaku lembaga swasta, bukan selaku entitas berdaulat. Pada abad ke-5, manakala Semenanjung Italia dikuasai oleh Odoaker, dan kemudian oleh orang Ostrogoth, organisasi Gereja di Italia, yang dikepalai oleh Sri Paus, terpaksa tunduk di bawah daulat penguasa baru, kendati tetap mengaku sebagai tampuk kepemimpinan Gereja sejagat.

Benih-benih Negara Gereja sebagai sebuah entitas politik berdaulat mulai disemai pada abad ke-6. Semenjak tahun 535, Kekaisaran Bizantin, di bawah pemerintahan Kaisar Yustinianus I, melancarkan perang perebutan kembali Semenanjung Italia yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan memorak-porandakan tatanan politik dan perekonomian Italia. Perang baru saja mereda tatkala orang Lombardi memasuki daratan semenanjung dari arah utara, dan merebut sebagian besar daerah pedesaan. Pada abad ke-7, wilayah kedaulatan Kekaisaran Bizantin di Semenanjung Italia hanya tinggal "koridor Roma-Ravenna", yakni wilayah yang membentang serong ke arah selatan dari Ravenna (lokasi penempatan eksarkus atau Wakil Kaisar Bizantin) sampai ke Roma dan Napoli,[5][6][7] ditambah sejumlah daerah kantong di kawasan pesisir.[8]

Karena Kekaisaran Bizantin lebih mementingkan penyelenggaraan pemerintahan di kawasan timur laut wilayah ini, banyak kewenangan pemerintah yang tidak dapat dijalankan oleh Kekaisaran Bizantin di daerah sekitar kota Roma dengan sendirinya jatuh ke pundak Sri Paus selaku pemilik tanah terluas sekaligus tokoh yang paling disegani di Italia. Kendati para paus masih tetap berstatus kawula Kekaisaran Bizantin, praja Kadipaten Roma, yang luasnya kurang lebih sama dengan luas daerah Lazio sekarang ini, pada praktiknya menjadi sebuah negara merdeka dengan Sri Paus sebagai kepala negaranya.[9]

Kemerdekaan Gereja serta dukungan rakyat terhadap lembaga kepausan di Italia memungkinkan para paus untuk membangkang perintah Kaisar Bizantin, bahkan Paus Gregorius II berani mengekskomunikasi Kaisar Leo III ketika timbul kontroversi pelarangan ikon. Kendati demikian, Sri Paus dan eksarkus tetap bekerja sama membendung sepak terjang orang Lombardi yang kian merajalela di Italia, namun seiring melemahnya kekuasaan Kekaisaran Bizantin, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul Sri Paus dalam mempertahankan Roma dari serangan orang Lombardi, yang biasanya ia lakukan lewat jalan diplomasi. Pada praktiknya, usaha diplomasi Sri Paus hanya mengalihkan sasaran orang Lombardi dari Roma ke eksarkus dan Ravenna. Salah satu peristiwa penting dalam proses berdirinya Negara Gereja adalah peristiwa donasi di Sutri pada tahun 728, yakni pencapaian kesepakatan mengenai tapal batas wilayah antara Paus Gregorius II dan Liutprandus, Raja Orang Lombardi.[10]

Donasi Pipin[sunting | sunting sumber]

Setelah Eksarkatus Ravenna jatuh ke tangan orang Lombardi pada tahun 751,[11] perhubungan antara Kadipaten Roma dan Kekaisaran Bizantin sepenuhnya terputus, meskipun kadipaten ini masih terhitung bagian dari Kekaisaran Bizantin. Para paus kembali berusaha mencari dukungan dari orang Franka. Pada tahun 751, atas restu Paus Zakarias, Pipin Muda dinobatkan menjadi raja orang Franka menggantikan Kilderik III, raja boneka dari wangsa Meroving. Di kemudian hari, Pipin dianugerahi gelar Patrisius Orang Romawi oleh Paus Stefanus II, pengganti Paus Zakarias. Dengan kekuatan bala tentara Franka yang ia kerahkan ke Italia pada tahun 754 dan 756, Pipin menundukkan orang Lombardi, merebut kawasan utara Italia, dan menghibahkan bekas wilayah Eksarkatus Ravenna kepada Sri Paus.

Pada tahun 781, Karel Agung menetapkan daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan temporal Sri Paus. Di luar Kadipaten Roma, Sri Paus diserahi kedaulatan atas Ravenna, Kadipaten Pentapolis, sejumlah daerah di wilayah Kadipaten Benevento, Toskana, Korsika, Lombardia dan sejumlah kota di Italia. Kerja sama antara lembaga kepausan dan daulat wangsa Karoling mencapai puncaknya pada tahun 800, ditandai dengan upacara penobatan Karel Agung menjadi Kaisar Orang Romawi oleh Paus Leo III.

Keterkaitan dengan Kekaisaran Romawi Suci[sunting | sunting sumber]

Hakikat yang sebenarnya dari hubungan antara para paus dan para Kaisar Romawi Suci serta hubungan antara Negara Gereja dan Kekaisaran Romawi Suci tidak diketahui secara pasti. Tidak jelas apakah Negara Gereja adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan Sri Paus selaku kepala negaranya, atau hanya salah satu di antara swapraja-swapraja kekaisaran bangsa Franka dengan Sri Paus sebagai kepala kepamongprajaannya sebagaimana tersirat dalam Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma (Risalah Perihal Kewenangan Kaisar di Kota Roma) dari akhir abad ke-9, ataukah para Kaisar Romawi Suci memerintah Dunia Kristen selaku wakil Sri Paus (sebagai semacam kaisar utama) sementara Sri Paus hanya turun tangan langsung dalam urusan-urusan kerohanian serta urusan-urusan pemerintahan di kota Roma dan sekitarnya.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad ke-9 menghalangi timbulnya konflik. Kekaisaran Romawi Suci bangsa Franka runtuh akibat pembagi-bagian wilayah di antara cucu-cucu Karel Agung. Wibawa kekaisaran memudar di Italia, demikian pula wibawa lembaga kepausan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum ningrat Romawi setempat untuk berkuasa, sehingga pada permulaan abad ke-10, Negara Gereja dikendalikan oleh keluarga Teofilaktus, keluarga ningrat yang kuat namun korup. Di kemudian hari, kurun waktu ini dijuluki saeculum obscurum (zaman kegelapan), dan kadang-kadang juga dijuluki "masa pemerintahan para pelacur".[12]

Pada praktiknya, para paus tidak sanggup menjalankan kedaulatannya atas wilayah Negara Gereja yang meliputi kawasan luas bergunung-gunung, dan tatanan kedaerahan yang lama masih lestari di wilayah itu, yakni pemerintahan swapraja-swapraja kecil di bawah pimpinan seorang bupati (conte) atau bupati mancanegara (marchese) yang berkedudukan di sebuah benteng (rocca).

Melalui beberapa kali perang pada pertengahan abad ke-10, pemimpin Jerman, Otto, berhasil menaklukkan kawasan utara Italia, dan dinobatkan menjadi kaisar oleh Paus Yohanes XII. Sri Paus dan Kaisar Otto meratifikasi Diploma Ottonianum (surat pernyataan Otto), yang menjadikan kaisar sebagai penjamin kemerdekaan Negara Gereja.[13] Kendati demikian, selama dua abad berikutnya, para paus seringkali bersengketa dengan para kaisar terkait berbagai macam perkara, dan para penguasa Jerman secara rutin memperlakukan Negara Gereja sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka setiap kali bala tentara Jerman dikerahkan ke Italia. Berkat usaha reformasi Paus Gregorius, tata kelola Gereja perlahan-lahan lepas dari campur tangan kaisar, dan kemerdekaan Negara Gereja juga semakin nyata dirasakan. Setelah garis nasab wangsa Hohenstaufen terputus, para kaisar bangsa Jerman jarang sekali mencampuri urusan-urusan di Italia. Perjanjian Damai Venesia ditandatangani pada tahun 1177 guna meredakan pertikaian antara kubu Guelfi dan kubu Ghibellini. Dalam dokumen ini, Negara Gereja secara resmi dinyatakan merdeka dari Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1300, Negara Gereja dan seluruh negara kepangeranan di Italia, secara efektif merdeka.

Masa Kepausan Avignon[sunting | sunting sumber]

Wilayah kedaulatan Negara Gereja pada sekitar tahun 1430

Dari tahun 1305 sampai tahun 1378, para paus bermastautin di Avignon, daerah kantong milik lembaga kepausan yang dikelilingi wilayah Provence, dan berada di bawah pengaruh raja-raja Prancis. Kurun waktu ini dijuluki "masa Avignonese" atau "masa Pembuangan Babel".[14][15][16][17][18][19] Selama kurun waktu ini, kota Avignon dimasukkan ke dalam wilayah kedaulatan Negara Gereja, dan tetap menjadi bagian dari wilayah Negara Gereja selama kurang lebih 400 tahun, sekalipun para paus sudah kembali bermastautin di Roma, sampai akhirnya direbut dan dijadikan bagian dari wilayah negara Prancis ketika berlangsungnya Revolusi Prancis.

Pada masa Kepausan Avignon, para despot memanfaatkan ketidakhadiran Sri Paus di Italia untuk mengangkat diri mereka sendiri menjadi penguasa di kota-kota Negara Gereja. Keluarga Pepoli di Bologna, keluarga Ordelaffi di Forlì, keluarga Manfredi di Faenza, serta keluarga Malatesta di Rimini secara nominal mengakui Sri Paus sebagai penguasa tertinggi, dan sebaliknya dinyatakan sebagai vikaris Gereja oleh Sri Paus.

Kematian penguasa Ferrara, Azzo VIII d'Este, tanpa meninggalkan keturunan pada tahun 1308,[20] dimanfaatkan oleh Paus Klemens V untuk mengambil alih kendali pemerintahan atas Ferrara. Ia mengangkat Robert d'Anjou, Raja Napoli, menjadi vikaris yang mewakilinya memerintah negeri Ferrara. Robert d'Anjou hanya memerintah selama sembilan tahun sebelum warga Ferrara menjemput ahli waris wangsa Este dari pembuangan pada tahun 1317. Larangan maupun ekskomunikasi tidak mempan menyingkirkan wangsa Este, sehingga pada tahun 1332, Paus Yohanes XXII terpaksa harus mengangkat tiga bersaudara dari wangsa Este menjadi vikaris Paus di Ferrara.[21]

Kepala daerah[sunting | sunting sumber]

Foto beberapa personel korps Zuavi Kepausan dari tahun 1869

Negara Gereja terdiri atas sejumlah daerah yang masing-masing diperintah oleh seorang kepala daerah selaku wakil Sri Paus. Kepala-kepala daerah ini menyandang sebutan yang berbeda-beda, misalnya sebutan Legatus Sri Paus bagi kepala daerah di bekas Kepangeranan Benevento, Bologna, Romagna, dan Mancanegara Ancona, serta sebutan Delegatus Sri Paus bagi kepala daerah di bekas Kadipaten Pontecorvo dan Provinsi Campagna e Marittima. Ada pula kepala-kepala daerah yang menggunakan sebutan Vikaris Sri Paus, Vikaris Jenderal, serta gelar-gelar ningrat semisal conte (bupati) dan bahkan principe (pangeran). Kendati demikian, sepanjang sejarah Negara Gereja, ada banyak pemimpin laskar dan bahkan pemimpin gerombolan bandit yang menjadi penguasa kota atau kadipaten kecil di dalam wilayahnya tanpa gelar apa-apa dari Sri Paus.

Kemiliteran[sunting | sunting sumber]

Kekuatan militer Negara Gereja terdiri atas pasukan-pasukan sukarelawan dan tentara bayaran. Antara tahun 1860 dan tahun 1870, Angkatan Bersenjata Kepausan (bahasa Italia: Esercito Pontificio) terdiri atas dua resimen infanteri berkebangsaan Italia, dua resimen infanteri berkebangsaan Swiss, satu batalion sukarelawan infanteri berkebangsaan Irlandia, ditambah pasukan-pasukan artileri dan dragonder.[22] Pada tahun 1861, Negara Gereja membentuk korps sukarelawan Katolik internasional, yang dinamakan korps Zuavi Kepausan (bahasa Italia: Zuavi Pontifici), meniru nama kesatuan infanteri kolonial Prancis yang beranggotakan bumiputra Aljazair, bahkan meniru model pakaian seragamnya. Korps sukarelawan yang sebagian besar personelnya berkebangsaan Belanda, Prancis, dan Belgia ini pernah bertempur melawan Laskar Baju Merah pimpinan Giuseppe Garibaldi, laskar-laskar pejuang Italia, dan pasukan-pasukan tentara Italia ketika Negara Kesatuan Italia baru terbentuk.[23]

Angkatan Bersenjata Kepausan dibubarkan pada tahun 1870, menyisakan kesatuan Garda Kehormatan Istana (bahasa Italia: Guardia Palatina d'Onore) yang akhirnya dibubarkan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 14 September 1970,[24] kesatuan Garda Mulia (bahasa Italia: Guardia Nobile) yang juga dibubarkan pada tahun 1970, dan kesatuan Garda Swiss (bahasa Italia: Guardia Svizzera) yang masih dipertahankan sampai sekarang sebagai pasukan seremonial di Vatikan sekaligus sebagai pasukan pengamanan Sri Paus.

Angkatan Bersenjata Kepausan juga mencakup Angkatan Laut Kepausan (bahasa Italia: Marina Pontificia), yang ditempatkan di dua pangkalan laut, Civitavecchia di pantai barat dan Ancona di pantai timur semenanjung. Ketika Negara Gereja runtuh pada tahun 1870, kapal-kapal yang tersisa dari armada kecil Negara Gereja bertolak menuju Prancis, tempat kapal-kapal itu dijual sepeninggal Paus Pius IX.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Frederik de Wit, "Status Ecclesiasticus et Magnus Ducatus Thoscanae" (1700)
  2. ^ Mitchell, S.A. (1840). Mitchell's geographical reader. Thomas, Cowperthwait & Co. hlm. 368. 
  3. ^ a b c Schnürer, Gustav. "States of the Church." Catholic Encyclopedia. Jld. 14. New York: Robert Appleton Company, 1912. 16 Juli 2014
  4. ^ Brent, Allen (2009-09-01). A Political History of Early Christianity (dalam bahasa Inggris). A&C Black. hlm. 243. ISBN 9780567606051. 
  5. ^ McEvedy, Colin (1961). The Penguin atlas of medieval history. Penguin Books. hlm. 32. ... di luar dari ketuanan teoritis mereka atas Pavia, dengan melanggengkan kedaulatan kekaisaran atas koridor Roma-Ravenna. 
  6. ^ Freeman, Charles (2014). Egypt, Greece, and Rome: Civilizations of the Ancient Mediterranean. OUP Oxford. hlm. 661. ISBN 978-0199651924. Kekaisaran hanya mempertahankan kedaulatannya atas Roma, Ravenna, dan sejalur wilayah yang membentang di antara keduanya, ... 
  7. ^ Richards, Jeffrey (2014). The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages: 476-752. Routledge. hlm. 230. ISBN 978-1317678175. Pada tahun 749, Ratchis berusaha merebut Perusia, kota yang perlu dikuasai paling awal jika hendak menguasai seluruh wilayah koridor Roma-Ravenna 
  8. ^ Treadgold 1997, hlm. 378.
  9. ^ Kleinhenz 2004, hlm. 1060.
  10. ^ "Sutri". From Civitavecchia to Civita Castellana. Diakses tanggal 27 Agustus 2012. 
  11. ^ Kleinhenz 2004, hlm. 324.
  12. ^ Émile Amann dan Auguste Dumas, L'église au pouvoir des laïques, dalam Auguste Fliche dan Victor Martin, (penyunting) Histoire de l'Église depuis l'origine jusqu'au nos jours, jld. 7 (Paris 1940, 1948)
  13. ^ Tucker 2009, hlm. 332.
  14. ^ Spielvogel 2013, hlm. 245-246.
  15. ^ Elm & Mixson 2015, hlm. 154.
  16. ^ Watanabe 2013, hlm. 241.
  17. ^ Kleinhenz 2004, hlm. 220, 982.
  18. ^ Noble; et al. (2013). Cengage Advantage Books: Western Civilization: Beyond Boundaries (edisi ke-7). Cengage Learning. hlm. 304. ISBN 978-1285661537. The Babylonian Captivity, 1309–1377 
  19. ^ Butt, John J. (2006). The Greenwood Dictionary of World History. Greenwood Publishing Group. hlm. 36. ISBN 978-0313327650. Istilah ini (diciptakan oleh Petrarka) digunakan untuk menyebut kurun waktu ketika para paus bermastautin di Avignon (1309–1377), merujuk pada masa Pembuangan Babel (...) 
  20. ^ Menache 2003, hlm. 142.
  21. ^ Waley 1966, hlm. 62.
  22. ^ Brandani, Massimo (1976). L'Esercito Pontificio da Castelfidardo a Porta Pia. Milan: Intergest. hlm. 6. 
  23. ^ Charles A. Coulombe, The Pope's Legion: The Multinational Fighting Force that Defended the Vatican, Palgrave Macmillan, New York, 2008
  24. ^ Levillain 2002, hlm. 1095.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Koordinat: 42°49′16″N 12°36′10″E / 42.82111°N 12.60278°E / 42.82111; 12.60278